 |
| Audiensi Geram Dengan Pemkab Blora |
Hadir dalam audiensi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, mewakili Bupati Blora, Djoko Nugroho, didampingi oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Suryanto, Kepala Bappeda Blora Samsul Arief, Kepala BPPKAD Blora, Maskur, dan Asisten 3 Bupati Blora, dr.Heny Indrawati.
"Kami ucapkan selamat datang dan terimakasih atas kehadiran aktifis Geram, yang dipimpin oleh Mas Kotak dan Mas Seno, yang tujuannya adalah baik, yaitu memberikan masukan dan menjalankan fungsi pengawasan pada kami, agar melaksanakan amanat tugas dengan baik, bisa menyelesaikan kondisi darurat akibat dari wabah Covid 19 ini," papar Komang, ketika membuka jalannya audiensi.
Menurut Geram melalui 3 Juru bicaranya, ada beberapa point yang menjadi sorotan, atas pelaksanaan pencegahan wabah Covid-19 tersebut, bila dibiarkan dampaknya akan membahayakan bagi warga Kabupaten Blora.
Eko Arifianto, aktifis Geram menyampaikan bahwa penanganan di Blora belum optimal dilaksanakan oleh Pemkab Blora.
"Ada 2(dua) isu besar yang ingin kami sampaikan dan kawal dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Blora, yaitu penanganan kesehatan dan realokasi anggaran dari APBD Blora 2020, sementara
update data pemudik ke Blora dari epicentrum wabah (DKI, Jakarta, Surabaya, Bali, dll.) per minggu 05 April 2020) yang sudah mencapai 12.860 orang, harus menjadi catatan penting. Dan potensi gelombang pertambahan jumlah pemudik masih akan terus bertambah, termasuk Buruh Migran Indonesia (BMI). Pendataan pemudik yang dilakukan desa serta pemeriksaan yang dilakukan bidan desa belum di rasa cukup untuk penanganan Covid-19," papar Kotak panggilan akrabnya Eko Arifianto.
Seno menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 12.860 orang perantau yang sudah masuk di Blora melakukan mudik lebih awal. Merespon hal tersebut Pemkab Blora hendaknya sigap mengambil langkah - langkah strategis melalui penyiapan dan penguatan kapasitas sumber daya kesehatan baik di rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya.
"Tidak hanya sekedar alat rapid test dan ruang isolasi rawat inap sebanyak 5 tempat tidur dalam 5 kamar saja, kami minta transparansi dalam penggunaan anggaran oleh semua elemen masyarakat. Dana 16 Miliar khusus untuk penanganan kesehatan, yang sudah direalokasi dari 2 RSUD, Dinkes dan Dinas Pendidikan. Selain itu transparansi dana juga dilakukan pada dana - dana dari donasi warga, CSR perusahaan dan sumbangan lain yang masuk ke rekening Gugus Tugas Covid-19 Pemkab Blora, dan kami mengusulkan pos realokasi 30% dari efisiensi APBD 2020 totalnya adalah Rp 77 Milyar," papar Seno Mardi Utomo, mantan Anggota DPRD Blora dari PKS.
Sementara itu, Eksi dari Tokoh Pergerakan Blora Selatan menyampaikan, agar pemerintah sungguh - sungguh menangani dampak Covid-19 ini, dengan melibatkan seluruh jajaran baik eksekutif maupun legislatif, serta masyarakat.
"Kami minta, aparat Negara baik dari Eksekutif maupun legislatif bahu membahu atasi dampak Covid-19 ini, bersama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk aktifis ekstra parlemen, libatkan semua, alihkan dana - dana tersebut, tidak hanya untuk penanganan kesehatan, namun juga dampak sosial dan ekonomi masyarakat, gerakkan UMKM dari pengalihan anggaran tersebut, untuk kaum yang rentan miskin, dan awasi dengan sebaik - baiknya, agar tidak dikorupsi," tegas Eksi.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Sekda Blora, Komang Gede Irawadi, menyampaikan rasa terimakasih atas kepedulian dan perhatian dari Geram.
"Pada dasarnya, tujuan kita sama, untuk kepentingan masyarakat Blora, agar bisa menghadapi wabah Covid-19 ini dengan baik, kami bersama seluruh jajaran terus bekerja keras, dalam menangani ini, baik dari sisi kesehatan maupun penanganan dampak sosial dan ekonomi warga, dan kami minta agar terus dibantu, dalam pengawasan dan masukannya kepada kami," paparnya, seraya menutup audiensi di Gedung Samin Surosentiko tersebut. (WN/Red)
0 comments:
Post a Comment