Bupati Apresiasi Gerak Jalan Cepat 28KM dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2023 di Blora


BLORA — Disela - sela memberangkatkan lomba gerak jalan cepat 28 Kilometer yang digelar Polres Blora, Sabtu (28/10/2023) pagi dalam rangka hari sumpah pemuda tahun 2023, Bupati Blora menginginkan gerak jalan tersebut bisa menjadi agenda tahunan yang  berkelanjutan.

Bupati Blora H. Arief Rohman mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Polres Blora dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2023  tersebut.

"Atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini. Saya merasa senang dan bangga setelah sekian tahun acara seperti ini bisa terlaksana lagi," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Bupati Blora, pihaknya berharap ke depan gerak jalan cepat 28 KM itu  bisa menjadi agenda tahunan secara berkelanjutan.  Dan tahun depan dibuat meriah lagi. 

Gerak jalan mengambil start dari SMP N 1 Sambong, Kecamatan Sambong, dan Finish di Mapolres Blora, Jepon. Seluruh peserta Gerak Jalan,  diberangkatkan langsung oleh Bupati Arief Rohman bersama jajaran Forkompimda sekira pukul 6 pagi.

Disampaikan Kapolres Blora, AKBP Agus Puryadi,  gerak jalan diikuti 28 tim SMA /Sederajat se-kabupaten Blora. Peserta menempuh jarak sejauh puluhan kilometer.

"Start dimulai dari Sambong hingga Mapolres Blora dengan estimasi perjalanan 3.20 menit," jelasnya.  

Setibanya di Polres Blora sekitar pukul 9 pagi, para peserta Gerak Jalan Cepat 28k  disambut langsung oleh Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, ST, MM, bersama Forkopimda.

Di Mapolres, para peserta yang telah tiba langsung beristirahat dan menikmati sajian kuliner yang disediakan dengan diselingi hiburan musik. Para petugas kesehatan juga telah bersiap dan juga responsif dalam menangani para peserta yang kelelahan atau mengalami keluhan kesehatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan seremoni dan pengumuman juara-juara.

Melihat para peserta tiba di Garis Finish, Kapolres Blora menyampaikan apresiasinya atas semangat dan antusiasme yang tinggi dari para pelajar Blora dalam mengikuti Gerak Jalan Cepat 28K. 

Pihaknya juga berharap agar kegiatan Gerak Jalan Cepat ini bisa berlanjut di tahun selanjutnya dengan melibatkan lebih banyak peserta. 

"Kami Polres Blora mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa dari adik-adik ini. Hanya semangat  yang bisa membuat adik-adik sampai di Polres Blora ini," ucap Kapolres Blora.

Bersamaan dengan momentum Sumpah Pemuda, Kapolres mengingatkan bahwa kedepannya para generasi muda akan memiliki peran dan tanggung jawab dalam memajukan Blora di masa mendatang.

"Semangat adik-adik ini kami hargai, dan di pundak adik-adik semua inilah cita cita utama kemajuan Kabupaten Blora ini dititipkan," tandasnya. 

Setelah melalui penilaian dari Juri, Juara 1 diraih SMKN 1 Blora dengan nilai 650, lalu Juara 2 yakni SMA N 1 Cepu dengan total nilai 641, dan Juara 3 SMKN 1 Kunduran dengan total nilai 608. Para juara tersebut memperoleh Piala serta piagam yang diserahkan langsung oleh Forkopimda.

Selain itu, Kapolres juga mengapresiasi seluruh tim peserta Gerak Jalan lainnya.  Peserta lain pun juga menerima piagam kepesertaan dan kenang-kenangan dari Polres Blora. (Prokompim/Redaksi)
Share:

TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2023 Rampungi Jalan Makadam, Plat Beton dan Drainase di Sambonganyar Ngawen


BLORA — Program TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2023 Kodim 0721/Blora usai. Penutupan dilaksanakan dengan gelaran upacara di lapangan Desa Sambonganyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Kamis 19 Oktober 2023.

Amanat Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono, yang dibacakan Dandim Blora  menyampaikan bahwa program TMMD adalah merupakan salah satu Program Bakti TNI guna mewujudkan Kemanunggalan TNI - Rakyat.

Dikemukakan, secara umum TMMD ini adalah untuk membantu program pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur serta penanganan permasalahan sosial masyarakat di wilayah terpencil, terpelosok, dan kawasan perbatasan.

“TMMD Reguler Ke-118 dan Sengkuyung III tahun 2023 kali ini mengangkat tema Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat Semakin Kuat. Tema ini mengandung makna bahwa TNI bersama dengan Pemerintah Daerah, Polri, dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan proses percepatan pembangunan fasilitas umum dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata Pangdam IV/Diponegoro.

Menurut Pangdam IV/Diponegoro, TMMD Reguler tahun ini diselenggarakan dibeberapa Kabupaten di Jawa Tengah, antara lain Kabupaten Brebes, Purworejo, Kendal, dan Wonogiri. Selain empat Kabupaten tersebut, seluruh Kodim di jajaran Kodam IV/Diponegoro juga menyelenggarakan TMMD Sengkuyung atau imbangan sebagai tekad Kodam IV/Diponegoro dalam membantu percepatan pembangunan di daerah secara menyeluruh.

“Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat, yang telah bekerja secara maksimal sehingga sasaran fisik TMMD yang berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur diantaranya pengecoran jalan, pembuatan gorong-gorong, pembangunan talud, jembatan, Pos Kamling, rehab Mushola dan gereja, dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat diselesaikan tepat waktu,” imbuh Pangdam.

Untuk diketahui, hasil pengerjaan sasaran TMMD Sengkuyung Tahap III Kodim 0721/Blora meliputi sasaran fisik jalan makadam 1.192 meter x lebar 2,5 meter, plat beton panjang 5 meter x lebar 1 meter x tinggi 1 meter dan drainase sepanjang 35 meter.

Sedangkan sasaran non fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum dan Kamtibmas,  penyuluhan narkoba, penyuluhan KB Kesehatan, penyuluhan pertanian, penyuluhan pelayanan publik dan kependudukan, penyuluhan penanggulangan bencana, penyuluhan Stunting serta penyuluhan Dikmas Laka.
(Pendim/Redaksi)
Share:

Pesan Bupati Blora pada Gelar Pasukan Mantap Brata Polres Blora



BLORA (SUARABARU.ID) — 
Ada pesan Bupati Blora yang disampaikan pada apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan Polres Blora Polda Jawa Tengah  di lapangan Kridosono Blora. Rabu, 18 Oktober 2023.

Saat membacakan amanat Kapolri, Bupati Blora H. Arief Rohman menyampaikan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023 - 2024 sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.

"Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa," jelas Bupati Blora.

Apel pasukan yang dilanjutkan pawai di jalan protokol Blora itu,  setidaknya 1.200 personel gabungan mengikutinya.  Mereka terdiri dari anggota Polres Blora ,Batalyon 410/Alugoro, Kodim 0721 Blora, Satpol PP Kabupaten Blora, Dishub Kabupaten Blora, BPBD Kabupaten Blora dan Senkom Kabupaten Blora.

Dikemukakan Bupati Blora, sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting,  yakni  menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama.

Hal itu merupakan pekerjaan, lanjut Bupati Blora, besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia.  Untuk itu, guna mengamankan Pemilu 2024, Polri didukung TNI dan instansi terkait serta mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024.


Operasi Mantap Brata 2023 - 2024  dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024, dan  diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia.

"Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," jelas Bupati Blora.

Menurut Bupati Blora, hal itu dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pemilu 2024, serta agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan.

Disampaikan Bupati Blora, pentingnya mapping dan penyelesaian potensi konflik sosial hingga ke akar masalah serta antisipasi daerah rawan Pemilu. 

"Termasuk antisipasi aksi terorisme serta penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dengan profesional dan transparan," tandas Bupati Blora.  (Prokompim/Redaksi)

Share:

Ketua DPRD Blora HM Dasum Jelaskan Soal Wabup Bagi - Bagi Uang


BLORA – Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Dasum menyampaikan bahwa Wakil Bupati Blora  Adalah Bendahara DPC PDIP, Wajar Kalau Bagi uang dari DPD, Wakil Bupati (Wabup) Blora Tri Yuli Setyowati membagi-bagikan uang ke para kader PDI-P terlihat pada video berdurasi 35 detik beredar di media aplikasi percakapan WhatsApp. 

Tri Yuli Setyowati atau yang akrab disapa Etik memang merupakan politisi dari partai besutan Megawati Soekarnoputri.

Dalam video tersebut, terdengar suara seseorang yang merekam aktivitas wabup Blora itu berjalan membagi-bagikan uang dalam sebuah acara.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Blora, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum menyebut kapasitas Tri Yuli Setyowati atau Etik saat membagi-bagikan uang ke para caleg, sebagai bendahara DPC, bukan sebagai Wakil Bupati Blora.

"Karena beliau ini bendahara DPC, maka segala keuangan beliau yang megang," ucap Dasum saat konferensi pers di kantor DPC PDI-P Blora, Jawa Tengah. Selasa,  10 Oktober 2023.

HM. Dasum menyebut uang yang dibagikan oleh Etik merupakan uang penghargaan dari DPD PDI-P Jateng kepada para caleg DPC PDI-P Blora.

"Kita mendapatkan reward dari hasil kerja keras kita untuk menghadapi pemilu ini, terus kita bermusyawarah, uang ini kita kasih untuk kegiatan di masing-masing dapil," kata HM. Dasum.

Dasum yang juga Ketua DPRD Blora itu menjelaskan jumlah uang diterima oleh pengurusnya sebanyak Rp 300 juta.

"Kita mendapatkan hadiah itu Rp 300 juta, kita kasihkan ke 22 caleg, berarti 220 juta. Sisanya masih di kas, sisanya ini akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan mengambil hati masyarakat yang lebih luas," terang HM. Dasum.

Lebih lanjut, HM. Dasum menjelaskan bahwa 
uang tersebut juga digunakan oleh para caleg untuk keperluan bantuan air bersih di wilayah Blora yang dilanda kekeringan.

"Gunanya untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan kekeringan air, termasuk di situ kita dibagikan per daerah pemilihan masing-masing, dan uang tersebut kita sampaikan ke para caleg di dapil dan dibagikan kemudian berjalan dengan lancar dan masyarakat juga senang karena yang dibutuhkan masyarakat ya air," jelas HM. Dasum.

Untuk diketahui, dalam video tersebut, terdengar suara seseorang yang merekam aktivitas wabup Blora itu berjalan membagi-bagikan uang dalam sebuah acara.

"Lha iki, haduh. Bose bagi-bagi duit," ucap seseorang yang merekam.

Selain itu, terdengar suara seorang lainnya sedang memuji orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten Blora tersebut.

"Nginiki lho, nginiki lho Wakil Bupati lumo (dermawan) seneng aku. Matur suwun nggih Mbak, makasih," kata suara seorang laki-laki yang menerima segepok uang dan bersalaman dengan Tri Yuli.

Terlihat di belakang Tri Yuli juga ada seorang perempuan yang mengikuti Tri Yuli sambil mengabsen kader PDIP lainnya.

"Penak to," ucap perempuan tersebut. "Nduwe wakil bupati lumone ngene kok (punya wakil bupati dermawan begini kok), huuu," timpal suara pria yang menerima uang gebokan itu. (ADY/Redaksi) 
Share:

Bupati Minta 9 Kades yang Dilantik Fokus pada Infrastruktur dan Inovasi Pertanian


 
BLORA — Ini pesan Bupati Blora, H. Arief Rohman saat melantik sembilan Kades  Kabupaten Blora hasil Pilkades serentak pada 8 Juli 2023 lalu,  di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.  Rabu, (11/10/2023).
 
Yakni, mereka, para kades yang dilantik tersebut  diminta untuk  fokus pada persoalan infrastruktur dan berinovasi di bidang pertanian. Termasuk juga memperhatikan bidang pendidikan.  
 
Sekedar diketahui, pelantikan sembilan  kades tersebut merupakan rangkaian pelantikan kades hasil Pilkades serentak 8 Juli 2023 lalu. Sebelumnya sudah ada 20 kades yang dilantik, waktu itu  bertepatan dengan HUT ke 78 RI, 17 Agustus 2023. 
 
Untuk sembilan kades yang dilantik Rabu (11/10/23), masing-masing Kepala Desa Tambahrejo, Kecamatan Tunjungan (Petahana), Desa Gembyungan, Kecamatan Randublatung (Baru), Desa Jipang, Kecamatan Cepu (Baru).
 
Kemudian, Desa Krocok, Kecamatan Japah (Petahana), Desa Gaplokan, Kecamatan Japah (Baru), Desa Brabowan, Kecamatan Sambong (Petahana), Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen (Baru) dan Desa Bradag, Kecamatan Ngawen (Baru).
 
Infrastruktur Desa
 
“Saya berharap para kades fokus pada persoalan infrastruktur. Petakan jalan, mungkin jembatan hingga lorong-lorong. Selain itu, karena mayoritas masyarakat kita berprofesi sebagai petani, berinovasilah pada bidang pertanian dengan membuat pupuk organik dari kotoran ternak.  Potensi peternakan di Blora cukup  besar,” ucap Bupati Blora.

 
Dengan potensi itu, Bupati Blora  mempunyai cita-cita Blora menjadi Kabupaten hijau dan menjadi contoh daerah lainnya,  karena menggalakkan pertanian organik.
 
Selain fokus pada infrastruktur dan berinovasi di bidang pertanian, Kades yang baru saja dilantik juga diminta untuk fokus juga pada bidang pendidikan.
 
Bupati Blora yang saat ini sedang menyelesaikan program Doktor di Unnes itu berkeyakinan bahwa jika SDM desa baik maka desa akan baik juga.
 
Pesan lainnya, para Kades yang baru saja dilantik  untuk langsung melakukan pemetaan permasalahan yang ada di desa sekaligus meminta memprioritaskan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
 
Menjelang pemilu 2024, orang nomor satu di Blora itu meminta agar para kades turut serta menjaga kondusifitas desa.

“Menjelang Pemilu ini, bangun kondusifitas Desa. Ketika sudah resmi menjadi Kades, artinya panjenengan telah resmi menjadi pelayan masyarakat seluruh desa. Rangkul semua golongan untuk sesarengan mbangun desa,” tandas Bupati Blora. (Prokompim/Redaksi)
Share:

Survey Akreditasi Faskes Tingkat Pertama Klinik Pratama Bhayangkara Susamarbusu Polres Blora


BLORA — Survey Akreditasi Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama Klinik Pratama Bhayangkara Susamarbusu Polres Blora Polda Jateng yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPA - PKP), Jum'at (6/10/2023) pagi, bertujuan untuk menilai layak atau tidaknya Faskes Polres Blora untuk naik Akreditasi.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh dr. Dhian Novianti selaku Ketua Umum, didampingi Apt. dra. Nora Sialigian, MARS, Kabid Dokkes Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Dr. dr. Sumy Hastry P., Sp.F., D.F.M. dan Kapolres Blora AKBP Agus Puryadi, S.H., S.I.K., M.Si.

"Kami ucapkan selamat datang kepada Tim Penilai Akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna, silahkan dinilai Faskes kami karena memang kondisi lapangannya seperti ini, layak atau tidaknya, baik atau tidaknya Faskes kami semua unsur penilaian kami sudah persiapkan.", kata AKBP Agus.

Dr. Dhian selaku Ketua Umum dan Ketua Tim Survey Akreditasi mengucapkan terima kasih sudah disambut dengan meriah di Polres Blora.

"Kami dari Tim Akreditasi mengucapkan terima kasih sudah disambut, hari ini selain secara teori kami juga akan survey langsung ke Faskesnya untuk melihat luar dan dalamnya." tutur dr Dhian.

Kabid Dokkes Polda Jawa Tengah dr Hastry, juga menyampaikan bahwa Faskes Polres Blora Klinik Pratama Bhayangkara Susamarbusu Polres Blora sudah bagus, apalagi sebentar lagi faskes Polri akan bertambah dengan adanya Rumah Sakit bhayangkara Tingkat IV Polri di Kecamatan Kunduran. (Polres/Redaksi)
Share:

Gugatan Perdata di PN Blora Menang, Abdullah Aminuddin Buka Suara Kasus Tanah yang Menjeratnya Jadi Tersangka


BLORA – Abdullah Aminuddin bersama Penasehat Hukum (PH)  sengaja mengundang awak media di wilayah Blora, tentunya dari sekian lamanya waktu, fokus jumpa pers hari ini, terkait dengan berita yang beberapa waktu yang lalu, sangat marak sekali, tersebat di media online, adanya dugaan kasus mafia tanah di Blora, yang melibatkan anggota DPRD berinisial AA, yakni Abdullah Aminuddin, bertempat di Cafe Laku Pitu Jalan Rajawali, Utara Blok T pada Rabu ( 27/9/2023).

Agar supaya ini jelas, Abdullah Aminuddin  menjelaskan bahwa terkait pemberitaan cerita sepihak, dari pelapor yang selama ini, didalam penyampaian ke media, itu adalah hutang piutang lalu kemudian tanda tangan di kertas kosong A3 bermeterai.

“Bahwa yang terjadi tidak demikian, tetapi yang terjadi adalah bahwa saya ditawari tanah, oleh seseorang (makelar gitu aja sebut) untuk membeli tanah beliau, setelah terjadi tawar menawar dan melihat lokasnya, saya melihat rumahnya, saya sampaikan harga penawaran saya Rp 150 juta itu, beliau setuju (OK),” jelas Abdullah Aminuddin.

Lalu mengundang, lanjut Abdullah Aminuddin, karena setiap jual beli tanah hampir tidak pernah menggunakan jasa PPAT kecamatan, tapi menggunakan jasa PPAT kota, kebetulan yang diketahui dan yang dikenal itu notaris Elisabeth Estiningsih.

“Saya minta beliau (EE) untuk membantu proses pembuatan jual beli, akta jual beli, sehingga petugas notaris bersama saya melakukan transaksi jual beli, dengan penandatanganan akta jual beli, yang dilaksanakan didalam lapas Kabupaten Blora,” ucap Abdullah Aminuddin.

Dikatakan Abdullah Aminuddin, Jadi yang selama ini itu adalah dianggap hutang piutang menurut penjelasan dan klarifikasi hari ini, itu tidak benar adanya.

“Tidak ada satu bukti pun terkait dengan hal itu, hutang piutang tidak ada,” tegas Abdullah Aminuddin.

Perihal blangko kosong, kata Abdullah Aminuddin, yang sering diberitakan bahwa yang ditanda tangani didalam lapas di rutan Kabupaten Blora, itu adalah benar – benar akta jual beli yang sebelum penandatanganan pun itu juga sudah diserahi dan dijelaskan dari pihak notaris.

“Notaris sudah menjelaskan bahwa saat ini, akan ada transaksi jual beli antara saya (AA) dengan beliau, dengan harga ini, bla bla bla…, dan seterusnya, apakah bisa diterima, diterima lalu kemudian tandatangan, dan itu tanda tangan di akta jual beli,” ungkap Abdullah Aminuddin.

Ditegaskan oleh Abdullah Aminuddin, bahwa ini tidak kertas kosong, ukuran A3 bermeterai, tanda tangan di akta jual beli, setelah terjadi akta jual beli tanda tangan lalu dengan sukarela, isteri beliau ini juga menyerahkan sertifikatnya, menyerahkan KTP-nya, menyerahkan seluruh persyaratan jual beli dan keperluan balik nama, setelah semuanya diserahkan ke notaries, lalu berpisah pulang.

“Isteri beliau ini lalu minta uang ke saya (AA) sebagai pembayaran atas jual beli tersebut,” tandas Abdullah Aminuddin.

Supaya jernih dan jelas, pihak Abdullah Aminuddin bersama PH melakukan upaya hukum, melakukan gugatan perdata, keputusan salinan putusan dari pengadilan negeri blora menyatakan bahwa itu adalah murni jual beli dan tanah adalah sah milik AA sesuai dengan undang undang sesuai dengan putusan pengadilan negeri Blora.

Pada kesempatan itu, Penasehat Hukum AA,  Zainudin, SH, MH., mengatakan bahwa sejak 2022 mendampingi AA, kliennya diberitakan seakan – akan tidak ada sisi baiknya, bahasa jawanya nguyo – nguyo. Gara gara disebut sebagai mafia tanah.

“Padahal ada dan tidaknya mafia tanah itu kan belum diketahui, selama dalam hal ini, orang yang disebut mafia tanah itu jelas – jelas telah diputus oleh pengadilan, sehingga dalam hal ini tetap sebagai praduga tak bersalah,” kata Zainudin.

Sebagai PH, lanjut zae, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, diawali dari perkara apakah dalam hal tersebut itu ada jual beli atau pinjam meminjam, apakah perbuatan yang dilakukan AA dengan SB, apakah jual beli atau pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat.

“Sebetulnya keperdataan, hubungan hukum perdata antara AA dengan SB, mestinya sebelum ke perdatanya itu, apakah jual belinya sah atau pinjam meminjamnya itu sah, harus dibuktikan dulu dipersidangan,” ucap Zainudin.

Namun demikian kenyataannya SB tidak menggunakan keperdataan tetapi menggunakan perkara datanya yang diambil, sehingga menjadi kurang jelas.

“Awal 2023 (Maret) mengajukan gugatan perdata di PN Blora, AA melawan SB dkk.,” ujar Zainudin.

Perjalanan perkara tersebut berjalan baik, gugatan yang diajukan PH AA adalah gugatan perbuatan melawan hukum, karena setelah dibayar, setelah akta jual beli itu sah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan telah dilakukan pendaftaran di BPN akhirnya terjadi balik nama atas nama SB kepada AA, ternyata didalam rumah/tanah tersebut masih ada barang barang milik SB, dan kunci rumah tidak diserahkan ke AA. 

“Karena kunci yang ada tidak diserahkan, akhirnya pihak AA juga mengunci rumah tersebut, sehingga ada 2 kunci pada rumah tersebut,” ujar Zainudin.

Sebagaimana putusan PN Blora, terbukti adalah jual beli bukan utang piutang atau simpan pinjam, putusan PN Blora nomor 12 septermber 2023 perkara AA melawan SB, menyatakan tergugat pemilik sah atas tanah dan rumah hak milik nomor 01657 desa sukorejo atas nama AA seluas 1310 meter persegi, terletak di desa sukorejo kecamatan tunjungan, yang berasal dari jual beli antara tergugat SB.

“Untuk SB bersama isterinya, agar menyerahkan anak kunci tanah rumah dan mengosongkan segala isi perabotan rumah tangga, dan barang lainnya, berdasarkan putusan apabila tidak diserahkan anak kuncinya maka PN akan membuka paksa,” tandas Zainudin. (ADY/Redaksi)
Share:

Hot News

Sejumlah Titik di Ruas Jalan Jepon-Bogorejo Blora Mulai Dibangun

  𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Sejumlah titik (enam titik) di ruas jalan Jepon-Karang-Bogorejo, yang merupakan jalan alternatif menuju wilayah J...

Public Service

Blog Archive

Social Media

Technology

Next More »

Labels

Community

Next More »