Bupati Arief Rohman Perhatikan Serius Pendidikan Umum dan Keagamaan di Blora

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Ini komitmen Bupati Blora di sektor pendidikan, baik umum maupun pendidikan keagamaan bagi warganya. Ditandaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora akan terus memperhatikan sektor pendidikan tersebut, salah satu bukti kongkritnya, saat ini telah menjalin hampir 58 perguruan tinggi baik negeri dan swasta.

Dengan menjalin kerjasama dengan banyak perguruan tinggi itu, akan membuka kesempatan lebar-lebar kepada warga Blora, utamanya yang secara ekonomi tidak mampu  untuk bisa menempuh pendidikan hingga di perguruan tinggi.

Saat menghadiri kegiatan Indonesia Bahagiakan Santri (ISB) yang digelar di Graha Larasati, Blora, Minggu (8/9/2024), Bupati Blora H. Arief Rohman menegaskan bahwa salah satu bukti nyata bahwa Pemkab Blora menaruh perhatian serius terhadap sektor pendidikan keagamaan, selain juga pendidikan umum, adalah dengan memperhatikan pendidikan bagi para santri hafidz hafidzah berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Dicontohkan, beberapa waktu lalu pihaknya sempat menemui salah satu hafidzah, siswi berprestasi di Blora, berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Menyusul Pemkab telah kerjasama dengan hampir 58 perguruan tinggi baik negeri dan swasta, hafidzah tersebut ditawari kuliah lagi dengan  beasiswa dari pemerintah.

"Alhamdulillah yang bersangkutan diterima di Politeknik PUPR," ujar Bupati Blora.

Dengan pengalaman itu, lanjut Bupati Blora, ke depan pihaknya akan terus  memberikan motivasi kepada para santri untuk giat belajar dan tak patah semangat. Pemerintah Kabupaten Blora akan mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kualitas SDM Blora.

"Adik-adik hafidz, hafidzah, kalian harus semangat.  Kita Pemkab Blora terus mendukung. Kalau bisa cita-citanya tidak hanya lulus SLTA, melainkan bisa melanjutkan sampai perguruan tinggi. Pemkab komitmen untuk mendukung program pendidikan yang ada di Blora ini," tandas Bupati Blora.

Apresiasi Bupati

Sementara itu, saat hadir  di kegiatan Indonesia Bahagiakan Santri (ISB) yang digelar di Graha Larasati, pihaknya mengapresiasinya.  

Dikemukakan, lewat kegiatan tersebut, sebagai salah satu bentuk apresiasi dukungan dan kepedulian, kepada ratusan santri Blora khususnya mereka penghafal Al Quran maupun santri yatim/piatu.

"Saya sangat apresiasi sekali dan Insya Allah siap mendukung program-program yang dilaksanakan," ungkap Bupati Blora.  

Bahkan di kesempatan itu, Bupati Blora memberikan semangat dan motivasi kepada para santri yang hadir. Sekaligus, secara simbolis menyerahkan paket bingkisan kepada santri.

Pihaknya, yakin gerakan Indonesia Bahagiakan Santri (IBS)  maupun Gerakan Infaq Beras (GIB)  adalah gerakan yang luar biasa.  Program tersebut juga sejalan dengan program Pemkab Blora, yakni salah satunya program di tiap 1 desa terdapat setidaknya 1 atau 2 penghafal Al Quran.

"Jumlah hafidz hafidzah yang ada di Blora ini luar biasa, peningkatannya sudah sangat luar biasa," ucap Bupati Blora.

Tidak lupa Bupati Blora  mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Indonesia Bahagiakan Santri di Kabupaten Blora. Termasuk segenap pihak yang telah mendukung para santri-santri Pondok Pesantren yang ada di Blora.

"Semoga InshaAllah akan menjadi catatan amal jariyah untuk para donatur semuanya," kata Bupati Blora.

Bupati Blora juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas Pasukan Amal Saleh (Paskas), Gerakan Infaq Beras Blora, dan segenap relawan yang telah berpartisipasi dalam melayani dan membantu para santri di wilayah Blora. (Prokompim/Redaksi)

Read More

Bupati dan Sejumlah Pejabat Blora Ziarah Kemerdekaan ke Makam Pahlawan Nasional Asli Blora di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Ada yang istimewa di kegiatan ziarah kemerdekaan tahun ini, dalam rangka menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pemkab Blora. Selasa (6/8/2024), Bupati H. Arief Rohman beserta jajarannya melakukan ziarah kemerdekaan ke makam pahlawan nasional asli Blora,  RM. Adi Soemarmo Wirjokoesoemo, di TMP Kusuma Negara, Kota Yogyakarta.

Ikut dalam rombongan ziarah kemerdekaan tersebut, para Asisten Sekda, Kepala OPD terkait, hingga perwakilan Kantor Kemenag Blora dan perwakilan dari Kodim 0721/ Blora.

Setidaknya ada 3 makam di TMP Kusuma Negara, Kota Yogyakarta yang diziarahi Bupati Arief dan rombongan . Masing-masing, makam Pahlawan Nasional Jenderal Besar Sudirman, yang namanya diabadikan sebagai nama jalan raya dari eks Stasiun Blora ke arah timur sampai Yonif 410/Alugoro.

Yang kedua makam Pahlawan Nasional RM. Adi Soemarmo Wirjokoesoemo, perintis TNI AU kelahiran Blora 31 Maret 1921 yang gugur pada 29 Juli 1947.  Dan yang ketiga makam Kolonel Inf. Purnawirawan Soepadi Joedodarmo, Bupati Blora ke -22 yang menjabat periode 1973-1979.

Bupati Arief Rohman menjelaskan,  ziarah kemerdekaan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke -79 ke makam pahlawan nasional asli Blora di TMP Kusuma Negara, Yogyakarta, kali pertama digelar oleh Pemkab Blora.

Dikemukakan, biasanya kalau HUT RI ziarahnya hanya ke Taman Makam Pahlawan yang ada di Blora saja saat renungan suci. '' Untuk tahun ini kami mencoba menggelar ziarah juga ke makam para pahlawan asli Blora yang berada di luar kota. Seperti yang ada di Yogyakarta ini," jelas Bupati.

Pahlawan Nasional

Menurutnya, ia dan rombongan sengaja datang ke Yogyakarta untuk menziarahi makam Pahlawan Nasional RM. Adi Soemarmo Wirjokoesoemo, yang merupakan pahlawan nasional kelahiran Blora.

"Selain Jendral Sudirman dan Pak Soepadi Joedodarmo yang dimakamkan di TMP Nasional Kusuma Negara Yogyakarta, kami juga menziarahi makam Adi Soemarmo. Kami baru kali ini menziarahi, ternyata beliau pahlawan nasional asal Blora," tambah Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu.

Yang mana, berdasarkan informasi yang ia peroleh. Adi Soemarmo gugur dalam upaya mempertahankan Kemerdekaan RI. Gugur dalam usia muda, baru 26 tahun. Seorang anggota perintis TNI AU angkatan pertama, sekaligus pendiri sekolah Radio Telegrafis Udara yang pertama kali di lingkungan Angkatan Udara, embrio dari Sekolah Radio Udara AURI.

Peran radio AURI saat awal Kemerdekaan 1945-1947 sangat besar karena mampu membuka mata dunia terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

Adi Soemarmo wafat saat misi pengiriman obat-obatan PMI menggunakan pesawat dari India - Malaya (Malaysia) ke Yogyakarta. Saat hendak mendarat di Bandara Maguwo (kini Bandara Adisutjipto) pesawat yang ditumpangi Adi Soemarmo, bersama Adisoetjipto dan Abdul Rahman Saleh, ditembak oleh pesawat Belanda dan jatuh di Ngoto, Bantul pada 29 Juli 1947.

Jenazahnya lantas dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki saat itu,  kini TMP Nasional Kusuma Negara, Kota Yogyakarta. Yang tidak jauh dari Makam Jendral Besar Sudirman.  Untuk mengenang kejadian tanggal 29 Juli 1947 tersebut, sejak tahun 1955, hari itu  dijadikan sebagai Hari Berkabung AU, kini Hari Bakti TNI AU. 

Terhitung tanggal 9 November 1974, Pemerintah Indonesia menetapkan Adi Soemarmo sebagai Pahlawan Nasional berdasar Keputusan Presiden No. 071/TK/1974. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama Bandar Udara Adi Soemarmo, Boyolali.

"Sehingga sebagai bentuk penghormatan, hari ini menjelang HUT RI ke 79, kami ziarah ke makam beliau di TMP Nasional Kusuma Negara. Semoga jasa jasa para pahlawan diterima Allah SWT. Amiin."

Selain untuk mengenang jasa para pahlawan, lanjut Bupati Arief, kegiatan ziarah yang dilakukan bersama jajaran, sekaligus untuk mengenalkan dan mengingatkan kepada warga Kabupaten Blora bahwa ada pahlawan nasional TNI AU dari Blora.

"Sebenarnya masih ada lagi pahlawan nasional kelahiran Blora. Yakni RM. Djokomono Tirto Adhi Suryo, Bapak Pers Nasional, penggerak pers pertama Indonesia yang makamnya ada di Bogor. Semoga ada kesempatan kita ziarah kesana," pungkasnya.

Saat tiba di lokasi, Bupati dan rombongan langsung diterima pengelola TMP Nasional Kusuma Negara, dan dipersilahkan melaksanakan ziarah yang didahului dengan prosesi penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Dilanjutkan doa tahlil singkat yang dipimpin perwakilan Kemenag Blora dan tabur bunga.

Usai ziarah, Bupati dan rombongan berkesempatan melihat monumen tugu peringatan jatuhnya pesawat yang ditumpangi mendiang Adi Soemarmo di Bantul. Yang mana monumen tersebut bersebelahan dengan makam Adi Soetjipto dan Abdul Rahman Saleh. (Prokompim/Redaksi)

Read More

Empat Raperda Kabupaten Blora 2024 Disetujui DPRD Bersama Pemkab

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Empat Rancangan Peraturan  Daerah (Raperda) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam rapat paripurna yang digelar di ruang pertemuan DPRD Blora. Rabu,  31 Juli 2024.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Blora, didampingi sejumlah Wakil Ketua DPRD setempat, dihadiri Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati,  beserta unsur Forkopimda, Anggota DPRD Blora dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Blora, HM. Dasum dalam pengantarnya menyampaikan, rapat paripurna kali ini dilaksanakan dalam rangka persetujuan bersama terhadap empat Raperda Kabupaten Blora Tahun 2024.  

“Berdasarkan jadwal Badan Musyawarah, agenda rapat paripurna hari ini adalah persetujuan bersama terhadap empat Raperda Kabupaten Blora tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak, Sistem Kesehatan Daerah, Pembangunan Keluarga, serta Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora,” jelas HM. Dasum.   

Dikemukakan, pembahasan Raperda tersebut telah diselesaikan. Selajutnya berdasar Surat Bupati Blora tanggal 03 Juni 2024 Nomor : 100/3.2/2416, Nomor : 100/3.2/2417, Nomor : 100/3.2/2419 dan Nomor : 100/3.2/2421 perihal fasilitasi Raperda Kabupaten Blora tersebut telah dikirimkan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dimintakan fasilitasi.

Berdasar surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/1535 tanggal 05 Juli 2024, Nomor : 180.0/1553 tanggal 08 Juli 2024,  Nomor : 180.0/1562 tanggal 08 Juli 2024 dan Nomor : 060/171 tanggal 15 Juli 2024 telah disampaikan hasil fasilitasi atas Raperda tersebut.

“Dari hasil fasilitasi tersebut dinyatakan bahwa, ada beberapa poin yang  perlu dilakukan penyempurnaan,” ucap HM. Dasum.

Guna menindaklanjuti hasil fasilitasi tersebut, lanjut HM. Dasum,  pada 22 Juli 2024 yang lalu telah dilakukan rapat antara Pansus DPRD Blora dengan Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Blora untuk menyempurnakan Raperda sesuai hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

Sebelum empat Raperda itu disetujui bersama, Juru bicara Bapemperda DPRD Blora H. Anif Mahmudi, S.Kep., terlebih dahulu menyampaikan laporan Pansus tentang tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap empat Raperda tersebut. Setelah itu dimintakan persetujuan bersama, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara  Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati dan Ketua DPRD Blora HM. Dasum serta sejumlah Wakil Ketua DPRD Blora.

Sebelum rapat paripurna berakhir, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, membacakan sambutan Bupati Blora H. Arief Rohman.

“Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas persetujuan DPRD terhadap empat Raperda berikut, tentang Kabupaten Layak Anak. Sistem Kesehatan Daerah. Pembangunan Keluarga dan Perubahan Kedua Atas Perda 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora,” kata Wabup Tri Yuli Setyowati.

Bupati Blora menyampaikan, pertama, Raperda tentang Kabupaten Layak Anak. Raperda ini sangat penting dalam mewujudkan Kabupaten Blora sebagai Kabupaten Layak Anak. Anak-anak adalah masa depan kita, dan memberikan mereka lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang mereka adalah tanggung jawab kita bersama.

“Melalui Raperda ini, kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Blora mendapatkan hak-haknya, seperti hak hidup, berkembang, perlindungan dan partisipasi anak,” kata Bupati Blora.

Kedua, Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk Sistem Kesehatan Daerah. Sistem kesehatan daerah diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Ketiga, Raperda tentang Pembangunan Keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan kualitas hidup individu.

“Melalui Raperda ini, kami berkomitmen untuk mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas, berketahanan, sehat, dan sejahtera. Pembangunan keluarga yang baik akan menghasilkan generasi yang kuat, berpendidikan, dan siap menghadapi tantangan masa depan,”  tegas Wabup Tri Yuli Setyowati.

Keempat, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora. Perubahan ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika dan kebutuhan organisasi pemerintahan yang terus berkembang.

“Dengan perubahan ini, kami berharap dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif akan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan lebih baik,” tandas Wabup Tri Yuli Setyowati. (DPRD/Redaksi)

Read More

IPHI Jiken Diminta Bisa Berinovasi dalam Berbagai Bidang

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Bupati Blora H. Arief Rohman, berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Jiken dapat ikut serta membantu  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam mengurangi kasus Anak Tidak Sekolah (ATS), di wilayah Kecamatan Jiken.

Caranya, lanjut Bupati Blora, IPHI Jiken diminta untuk ikut memantau dan mengawal pendidikan anak-anak yatim maupun kurang mampu dari segi ekonomi yang ada di wilayahnya. Untuk kemudian disinergikan dengan Pemkab Blora maupun instansi terkait.

"Termasuk pagi hari ini kita mengumpulkan anak-anak yatim semoga nanti IPHI bisa berperan, kira-kira di Jiken ada berapa anak, mungkin bisa punya datanya, sekolah dimana, ini harus mengawal ini nanti bisa disinergikan dengan Baznas dan Pemkab Blora sehingga program pendidikan di Blora ini bisa kita sukseskan," tandas Bupati Blora saat memberi sambutan dalam acara pertemuan rutin IPHI Jiken dan  penyerahan santunan anak yatim, di Kantor Kecamatan Jiken. Minggu,  (21/7/2024) 

Menurut Bupati Blora, angka kasus ATS di Kabupaten Blora masih cukup banyak. Sehingga dukungan dari berbagai pihak dibutuhkan untuk menangani hal tersebut.

Termasuk Bupati Blora juga ingin agar nantinya IPHI  bisa berinovasi dalam berbagai bidang.

"Sinergi IPHI dengan yang lainya, nanti bisa berinovasi diberbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, atau bidang lain yang sekiranya bisa bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Bupati Blora.

Seperti dibeberapa daerah lainnya, lanjut Bupati Blora, IPHI bisa merambah di bidang kesehatan, merambah ke bidang lain. Untuk Blora kedepan diharapkan IPHI bisa bergerak di bidang-bidang lain.

"Saya harap kehadiran IPHI di Jiken ini bisa memberikan kemanfaatan kemaslahatan selain untuk anggotanya juga untuk umat dan masyarakat," imbuh Bupati Blora.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Blora, Forkopimcam Jiken, beserta Anggota IPHI Jiken menyerahkan santunan kepada 65 anak yatim yang ada di wilayah Jiken. Selain diberikan santunan berupa uang tunai, para anak-anak juga menerima bingkisan. (Prokompim/Redaksi)

Read More

Bupati Apresiasi Dedikasi dan Kerja Keras AKBP Jaka Wahyudi Blora Kondusif

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP., M.Si.,  mengapresiasi dedikasi dan kerja keras dari AKBP Jaka Wahyudi, SH., S.I.K., M.Si selama memimpin Polres Blora, sehingga situasi Kabupaten Blora yang kondusif dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.

"Atas nama Pemkab Blora dan jajaran Forkopimda dan seluruh masyarakat Blora kembali mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak AKBP Jaka Wahyudi SH, SIK, M.Si yang sudah melaksanakan tugas di Kabupaten Blora dan berhasil dengan predikat 'cumlaude'," ungkap Bupati dalam acara Pisah Sambut Kapolres Blora. Sabtu,  (20/7/2024) di Mapolres Blora.

Menurut Bupati Blora, AKBP Jaka Wahyudi merupakan sosok yang sangat luar biasa. Salah satunya dibuktikan dengan terjaganya dan terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif di Blora. Sekaligus, AKBP Jaka dinilai mampu untuk merangkul berbagai lapisan masyarakat yang ada di Blora.

"Terima kasih ketika Pemilu serentak kemarin berjalan aman lancar damai dan kondusif, yang pasti tidak lepas dari kemampuan beliau dalam menjalin koordinasi dan silaturahmi dengan seluruh stakeholder masyarakat yang ada di Kabupaten Blora," tambah Bupati Blora.

Dikenal Inovatif

Tak hanya itu, AKBP Jaka Wahyudi juga dikenal memiliki gagasan yang inovatif. Yang salah satunya adalah terkait dengan rencana pembangunan Indonesia Safety Driving Centre (ISDC) yang berada di Kabupaten Blora. 

"Salah satu peninggalan beliau yang InsyaAllah nanti diteruskan oleh Pak Kapolres Baru beliau punya ide cemerlang terkait dengan ISDC atau Indonesia Safety Driving Centre, ini kita dari pemda sudah menghibahkan tanah 3 hektar nantinya dengan Korlantas Polri semoga program ini bisa terwujud dan semoga nanti Blora akan menjadi pusat untuk sertifikasi dan pelatihan untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujar Bupati Blora.

Untuk diketahui, AKBP Jaka Wahyudi saat ini diberikan amanah untuk menjabat sebagai Wakapolresta Cilacap. Kemudian AKBP Wawan Andi Susanto, SH, SIK, MH saat ini  menjabat sebagai Kapolres Blora.

"Kita doakan semoga di tempat yang baru Pak Wakapolresta Cilacap sukses dan sehat selalu," kata Bupati Blora.

"Kami mohon maaf Pak Jaka apabila dalam berinteraksi ada kekhilafan dengan seluruh jajaran, dan kami mengucapkan selamat datang Pak Kapolres yang baru Pak Wawan," tandas Bupati Blora

 

Sementara itu, AKBP Jaka Wahyudi dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Polres Blora saat ini menjadi Polres yang semakin baik. Hal tersebut menurutnya dapat terwujud berkat kerja keras dan dukungan seluruh jajaran.

"Dimata jajaran Polda Jawa Tengah, Polres Blora sudah menjadi polres yang diperhitungkan, itu berkat support semuanya dari mulai rekan - rekan dan juga instansi terkait. Buktinya salah satunya dalam rangka pengamanan pileg dan pilpres, Polres Blora menjadi bagian yang patut dicontoh dari polres- polres yang lain Alhamdulillah," ungkap AKBP Jaka Wahyudi.

AKBP Jaka Wahyudi bahkan menceritakan beberapa hal berkesan yang ia alami selama bertugas di Blora.

"Saya kesan dan pesan di Polres Blora ini sangat nyaman sekali, masyarakatnya sudah tertib, gampang diatur, guyub, forkopimda kompak," tandas AKBP Jaka Wahyudi.

Acara pisah sambut tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Blora beserta suami, Forkopimda Blora beserta istri, Ketua TP PKK Blora, Sekda Blora, Wakapolres Blora, PJU Polres Blora, pimpinan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. (Prokompim/Redaksi)

Read More

Bertekad Sukseskan Pilkada, Sekretariat PPK 16 Kecamatan di Blora Tandatangani Pakta Integritas

BLORA - Bupati Blora H. Arief Rohman bersama  Forkopimda Blora saksikan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 16 kecamatan se -Blora, terkait ambil peran  sukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024,  di Garden Resto, Tunjungan, Selasa (16/7/2024)

Disela-sela penandatanganan itu,  para anggota KPU Blora turut memberikan pembekalan kepada para anggota sekretariat PPK. "Kegiatan pembekalan yang kita laksanakan hari ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Melalui pembekalan ini, diharapkan saudara-saudara dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab yang akan diemban. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam menjaga integritas dan netralitas selama proses pemilu berlangsung," ungkap Bupati Arief saat memberi sambutan.

Disampaikan Bupati, tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada tidaklah ringan. Banyak dinamika yang akan kita hadapi, mulai dari persoalan teknis hingga tantangan dalam menjaga kondusifitas di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anggota PPK untuk bekerja dengan penuh dedikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, dan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi. Integritas adalah pondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu," terangnya.

Berkaitan dengan penandatanganan pakta integritas yang  telah dilakukan, orang nomor satu di Blora itu tegaskan agar hal tersebut bukan hanya sebuah formalitas. Melainkan sebuah komitmen moral dan etis yang harus dipegang teguh untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

"Saya yakin, dengan tekad dan semangat yang kuat, panjenengan semua dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Mari kita wujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis, demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita,"  tandasnya

Sementara itu Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ari Kurnianto berharap agar nantinya dengan keberadaan Sekretariat PPK bisa membantu terselenggaranya pemilihan kepala daerah dengan baik dan lancar. "Saya berharap kerjasama panjenengan selaku Sekretariat dengan PPK bisa berjalan dengan baik," ungkapnya

Perlu diketahui, pakta yang ditandatangani tersebut sekaligus menegaskan komitmen dan tekad dari Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia. jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien. (Prokompim/Redaksi)

Read More

Bupati Bersama DPRD Blora Setujui Raperda RPJP 2025 – 2045

BLORA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menyelenggarakan rapat paripurna dalam acara persetujuan bersama antara Bupati Blora dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2025 – 2045. Sabtu,  (6/7/2024).

Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Blora, Forkopimda, Sekda Blora dan Kepala OPD terkait.

Rangkaian acara berjalan dengan tertib, diawali Pembukaan, dilanjutkan Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Blora, Pengambilan keputusan.

Kemudian, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama, Sambutan Bupati Blora, dan Penutup.

Ketua DPRD Blora HM Dasum,SE.,M.M.A dalam pengantarnya di ruang pertemuan DPRD, menyampaikan bahwa RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20(dua puluh) tahun.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun,” kata Ketua DPRD Blora HM Dasum.

Untuk itu, kata HM Dasum, dalam penyusunan sampai penetapannya harus melalui berbagai tahapan, di antaranya pembentukan tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

"Pembentukan tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD," kata HM Dasum.

Rancangan awal RPJPD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dan KLHS.

“Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan perangkat daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah,” kata Ketua DPRD Blora.

Selanjutnya, Bupati Blora  mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD Kabupaten Blora kepada Gubernur untuk memperoleh masukan RPJPD..

Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten paling lambat 10 hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Berikutnya, Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan.

Sampai pada akhirnya rancangan Perda tentang RPJPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

Bupati menetapkan rancangan perda tentang RPJPD kabupaten yang telah dievaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Perda RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

“Untuk itu Pada tanggal 19 Juni 2024, Bupati Blora telah menyampaikan Rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan surat nomor : 000.7/1350/2024 tertanggal 19 Juni 2024,” jelas HM Dasum.

Selanjutnya telah dilakukan pembahasan antara DPRD Kab. Blora dengan Bupati Blora pada tanggal 23 s/d 25 Juni 2024 di Yogjakarta.

Hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan dalam rapat paripurna ini untuk diambil keputusannya.

HM. Dasum menyampaikan, sebelum dimintakan keputusan, terlebih dahulu akan disampaikan laporannya oleh Juru bicara Bapemperda.

Memasuki acara selanjutnya adalah penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama. Namun sebelum ditandatangani, terlebih dahulu redaksional naskahnya dibacakan oleh Sekretaris Dewan Catur Pambudi Amperawan S.Sos.

“Demikian tadi telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora. Sesuai mekanismenya, rancangan Peraturan Daerah tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi,” kata HM. Dasum memasuki akhir rangkaian acara.

Dalam kesempatan itu,  Bupati Blora. Arief Rohman, S.IP., M.Si., menyampaikan sambutan sebelum rapat paripurna ditutup.

“Alhamdulillah, sore tadi dapat mengikuti rapat paripurna DPRD. Agenda persetujuan bersama antara Bupati Blora dan DPRD terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora tahun 2025- 2045,” kata Bupati Blora.

Bupati Blora berharap semoga bermanfaat untuk dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blora ke depan, dengan mengedepankan pada potensi daerah dan kearifan lokal. (Humas DPRD/Redaksi)

Read More

Finalis Duta Wisata Blora Diharapkan Bisa Jadi Entrepreneur Tourism

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Ini harapan Bupati Blora kepada 16 finalis Kakang Mbakyu Duta Wisata Kabupaten Blora tahun 2024. Saat acara Gala Dinner di ballroom Hotel  Kyriad Arra. Cepu, Blora, Selasa, (9/7/2024), para finalis diharapkan bisa menjadi the role tourism ambassador dan entrepreneur tourism.  

Dimaksudkan, para finalis  Duta Wisata Blora 2024  nantinya bisa menjadi sosok yang diharapkan dapat menjadi bagian terdepan untuk menggali, memperkenalkan hingga kemudian menjadi bagian dari denyut kehidupan seni, budaya dan pariwisata di Blora. 

Termasuk menjadi orang-orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata yang menginspirasi dan mendorong kegiatan masyarakat sekitar untuk turut melakukan kegiatan-kegiatan usaha wisata.

Ditandaskan Bupati Blora H. Arief Rohman melalui Sekda Blora, Komang Gede Irawadi, para finalis merupakan putra putri terbaik yang memiliki bakat, talenta, prestasi dan pengetahuan umum sebagai calon duta wisata. Nantinya  mereka akan mempromosikan Kabupaten Blora pada level daerah, nasional bahkan internasional. 

Saat ini Kabupaten Blora sedang menjadi salah satu incaran destinasi wisata, demikian Komang.  Baik wisata alam maupun budaya. Tidak hanya masuk dalam 50 besar ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh Kemenparekraf,  saat ini di Blora juga sedang digelar pula Festival Budaya Spiritual, dengan menggandeng Dirjen Kebudayaan. 

''Kepercayaan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Blora ini harus benar-benar ditindaklanjuti dengan baik. Dan ini tentu menjadi salah satu tugas pokok bagi para calon duta wisata setelah terpilih ataupun belum terpilih nantinya. Yakni, agar mampu mempromosikan Kabupaten Blora sebagai daerah yang memiliki daya saing wisata yang patut diperhitungkan di mata dunia,'' tandas Komang Gede Irawadi. 

Ditambahkan, pemilihan Kakang Mbakyu Blora 2024 merupakan salah satu cara untuk membina generasi muda ke arah yang positif. Selain sebagai wahana minat bakat ntuk mendapatkan keilmuan baru yang mungkin tidak diajarkan di sekolah. 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan positif ini juga memberikan sarana untuk generasi muda dalam menunjukkan partisipasi aktifnya dalam karya nyata bagi pembangunan Kabupaten Blora, utamanya di sektor pariwisata dan promosi produk ekonomi kreatif.

"Pemilihan Kakang Mbakyu ini merupakan bagian dari sustainable tourism (wisata keberlanjutan). Kabupaten Blora membutuhkan kader-kader wisata dan nantinya mereka akan menjadi tiang penyokong pariwisata tersebut. Jadi harus ada the role tourism ambassador. Tidak hanya menjadi tour guide, namun juga harus bisa paham terkait pariwisata," imbuh Komang Gede Irawadi.

Kedepan, lanjut Sekda Blora, diharapkan  para finalis Duta Wisata Blora 2004 juga bisa menjadi entrepreneur tourism. Dengan entrepreneur tourism tersebut bisa mengangkat potensi wisata Kabupaten Blora. Untuk itu, ajang pemilihan Duta Wisata tersebut tidak hanya menjadi ajang bergengsi bagi kawula muda Blora. 

''Ajang Duta Wisata Blora ini diharapkan  bisa menorehkan sejarah sekaligus mengemban tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsinya membantu Pemerintah Kabupaten Blora agar sektor pembangunan kepariwisataan bisa dikenal dan memiliki citra positif di kancah nasional maupun internasional,'' pungkas Sekda Komang Gede Irawadi.    

Hal senada dikemukakan Kepala Dinporabudpar Blora, Iwan Setiyarso mengatakan bahwa  pemilihan Duta Wisata sebagai wahana minat bakat mereka untuk mendapatkan keilmuan baru yang mungkin tidak diajarkan di sekolah. Bahkan juga menjadi tempat tempaan-tempaan baru yang dapat menjadi modal untuk hari-hari berikutnya. 

“Untuk itu para finalis nantinya harus menjadi the role tourism ambassador. Tidak hanya menjadi tour guide, namun mereka juga harus bisa paham terkait pariwisata," jelas Komang Gede Irawadi. 

Untuk diketahui, dalam acara Gala Dinner, juga  dilakukan sesi tanya jawab seluruh Finalis Kakang Mbakyu Duta Wisata Kabupaten Blora tahun 2024 bersama dengan Sekda Blora seputar pariwisata. Harapannya ada beberapa hal yang disampaikan unek unek atau hal lain bagi para finalis lingkup pariwisata maupun hal lain. (Prokompim/Redaksi)

Read More

DPRD Blora dan Bupati Tandatangani Persetujuan bersama Ranperda tentang RPJP Tahun 2025-2045

BLORA –  Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora dalam acara persetujuan bersama antara Bupati Blora dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2025 – 2045. Sabtu,  (6/7/2024).

Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Blora, Forkopimda, Sekda Blora dan Kepala OPD terkait.

Rangkaian acara berjalan dengan tertib, diawali pembukaan, dilanjutkan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Blora, pengambilan keputusan, kemudian penandatanganan berita acara persetujuan persama, sambutan Bupati Blora, dan penutup.

Ketua DPRD Blora HM Dasum, SE., M.M.A., dalam pengantarnya di ruang pertemuan DPRD Blora, menyampaikan bahwa RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode dua puluh tahun.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun,” kata Ketua DPRD Blora.

Untuk itu, kata HM Dasum, dalam penyusunan sampai penetapannya harus melalui berbagai tahapan, diantaranya pembentukan tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Rancangan awal RPJPD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dan KLHS.

“Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan perangkat daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah,” kata HM Dasum.

Selanjutnya, Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD Kabupaten Blora kepada Gubernur untuk memperoleh masukan RPJPD.

Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten paling lambat 10 hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Berikutnya, Bupati Blora  menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan.

Sampai pada akhirnya rancangan Perda tentang RPJPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

Bupati Blora menetapkan rancangan Perda tentang RPJPD kabupaten yang telah dievaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Perda RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

“Untuk itu Pada tanggal 19 Juni 2024, Bupati Blora telah menyampaikan Rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan surat nomor : 000.7/1350/2024 tertanggal 19 Juni 2024,” jelas HM Dasum.

Selanjutnya telah dilakukan pembahasan antara DPRD Kabupaten Blora dengan Bupati Blora pada 23 25 Juni 2024 hingga 25 Juni 2024 di Yogjakarta.

Hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan dalam rapat paripurna ini untuk diambil keputusannya.

Lebih lanjut, HM Dasum  menyampaikan, sebelum dimintakan keputusan, terlebih dahulu akan disampaikan laporannya oleh Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Memasuki acara selanjutnya adalah penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama. Namun sebelum ditandatangani, terlebih dahulu redaksional naskahnya dibacakan oleh Sekretaris Dewan Catur Pambudi Amperawan, S.Sos.

“Demikian tadi telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora. Sesuai mekanismenya, rancangan Peraturan Daerah tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi,” kata HM Dasum.

Pada kesempatan itu,  Bupati Blora. Arief Rohman, S.IP., MSi., menyampaikan sambutan sebelum rapat paripurna ditutup.

“Alhamdulillah, sore tadi dapat mengikuti rapat paripurna DPRD. Agenda persetujuan bersama antara Bupati Blora dan DPRD terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora tahun 2025 - 2045,” kata Bupati Blora.

"Semoga bermanfaat untuk dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blora kedepan, dengan mengedepankan pada potensi daerah dan kearifan lokal," harap Bupati Blora. (Humasprotokoldprdblora/Redaksi)

Read More

Rapat Paripurna DPRD Blora perihal Penyampaian Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Blora 2023

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah menggelar rapat paripurna dengan acara penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2023, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, di ruang pertemuan Setwan Blora jl. Ahmad Yani. Rabu, (19/6/2024).

Ketua DPRD Blora, HM. Dasum dalam pengantarnya menyatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari program kerja yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Blora. Ia juga menegaskan pentingnya penyusunan Raperda ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Rancangan Perda ini disusun berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI. Dengan predikat WTP yang telah kami terima selama sepuluh tahun berturut-turut, ini menunjukkan komitmen kami dalam melaporkan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah,” jelas HM. Dasum.

Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati. Dalam pidatonya menekankan pentingnya pembahasan Raperda ini oleh DPRD agar dapat segera dilakukan persetujuan bersama.

“Secara resmi pemerintah Kabupaten Blora telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Blora agar dapat dilakukan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Blora dan selanjutnya dilakukan persetujuan bersama,” ucap Wakil Bupati Blora.

Penyerahan Raperda ini, lanjut Wakil Bupati Blora,  sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII huruf A (1) yang menyatakan bahwa persetujuan bersama rancangan peraturan daerah harus dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 perlu segera disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD,” kata Wakil Bupati Blora,.

Pasa kesempatan iru, Wakil Bupati Blora juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, mulai proses penyerahan hingga nanti dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama atas Raperda tersebut.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD dari mulai proses penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 hingga nanti dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama atas rancangan tersebut,” ungkap Wakil Bupati Blora,.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Blora berharap setelah ditetapkan, Peraturan Daerah ini akan menjadi bahan evaluasi untuk mengeliminasi temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

“Diharapkan setelah ditetapkan, Peraturan Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengeliminasi temuan-temuan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, sehingga di masa yang akan datang pengelolaan keuangan daerah akan semakin transparan, akuntabel, dan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar  Wakil Bupati Blora.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemkab Blora berhasil merealisasikan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.423.980.150.284,00 atau sebesar 101,54 persen. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 2.355.513.384.429,00 atau 96,81 persen, menghasilkan surplus sebesar Rp. 68.466.765.855,00. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp. 114.427.043.588,00.

Untuk diketahui, pada 14 Mei 2024 lalu, tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan audit terhadap Laporan Keuangan Pemkab Blora Tahun Anggaran 2023. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Blora kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya.

“Ini merupakan suatu kebanggaan dan kemajuan bagi Pemerintah Kabupaten Blora yang telah mendapatkan opini WTP ke-10 kalinya,” ungkap Wakil Bupati Blora,.

Namun, Wakil Bupati Blora, juga menekankan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

“Dari hasil pemeriksaan BPK, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah guna mengeliminasi temuan-temuan pemeriksaan,” ujar Wakil Bupati Blora,.

HM. Dasum menutup dengan mengingatkan anggota DPRD akan pentingnya segera membahas Raperda tersebut.

“Diharapkan kepada semua anggota Dewan untuk segera melakukan pembahasan, karena persetujuan bersama atas rancangan Perda ini harus dilakukan paling lambat akhir Juli 2024,” tandas Dasum. (ADY/Redaksi) 

Read More

Wakil Ketua DPRD Blora Hadiri Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa S.Pd.I menghadiri acara peluncuran Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, di Lapangan Kridosono Blora pada Sabtu 1 Juni 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora Jawa tengah meluncurkan Si Baba sebagai maskot Pilkada Blora 2024. Peluncuran maskot Si Baba dilakukan berbarengan dengan peluncuran jinggle Pilkada Blora, di lapangan Kridosono tersebut.

Ketua KPU Blora, Widi Nurintan mengatakan Si Baba atau istilahnya Barongan Blora, dipilih karena salah satu identitas asli Blora. Karakternya yang kuat diharapkan menjadi inspirasi KPU untuk menciptakan Pilkada yang sehat tanpa takut adanya tekanan dari berbagai pihak.

"Si Baba itu adalah Barongan Blora. Barongan adalah sumber kekuatan yang besar. Semoga maskot Si Baba ini kita mampu menciptakan Pilkada yang terbaik untuk masyarakat Blora," jelas Ketua KPU Blora.

Dijelaskan Ketua KPU Blora, pada diri Si Baba juga mengenakan pakaian khas sedulur sikep samin. Selain itu, Sepatu yang digunakan juga kekinian.

"Kalau kita lihat Si Baba ini menggunakan pakaian sedulur sikep, dimana ajarannya adalah rendah hati, jujur, apa adanya itu yang akan kita lakukan. Dan Si Baba ini juga memakai sepatu kekinian, yang mana itu sebagai bentuk nyata kita juga ingin menggandeng anak muda untuk mensukseskan Pilkada Blora," ujar Ketua KPU Blora.

Peluncuran Maskot Si Baba sendiri dilakukan dengan pemukulan gong oleh ketua KPU dengan disaksikan Bupati Blora, Wakil Ketua DPRD Blora bersama jajaran Forkopimda Blora. Mereka selanjutnya memperkenalkan Si Baba dihadapan ribuan warga yang hadir.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa  mengapresiasi barongan blora dipilih sebagai maskot Pilkada 2024. Mustopa berharap pelaksanaan Pilkada 2024  bisa berjalan penuh kesenangan dan kedamaian.

"Harapannya Pemilu 2024 yang akan datang bisa berjalan penuh keceriaan, kebahagiaan, dan penuh kerukunan dan kedamaian," tandas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora. (ADY/Redaksi)

Read More

5 Teman Terdekat Bisa Merubah Karakter Orang Kedepan

Inilah Hikmah Berteman Dari Berbagai Karakter Manusia, diantaranya: 

 

▪︎ Ada Teman yang bersifat keras dialah sebetulnya yang mendidik kita untuk berani dan bersikap tegas; 

▪︎ Ada Teman yang lembut dialah yang mengajarkan kepada kita cinta dan kasih sayang terhadap sesama; 

▪︎ Ada Teman yang cuek dan masa bodoh, dialah sebetulnya yang membuat kita berpikir bagaimana agar kita bersikap perhatian terhadap orang lain.

▪︎ Ada Teman yang tidak bisa dipercaya dan kata-katanya sulit dipegang kebenarannya,

sebetulnya dialah yang membuat kita berpikir dan merasa betapa tidak enaknya dikhianati maka belajarlah untuk menjadi orang yang dapat dipercaya.

▪︎ Ada Teman yang jahat dan hanya memanfaatkan kebaikan orang lain, sebenarnya dia adalah orang yang membuat kita bertindak bagaimana bisa berbuat banyak kebaikan namun tetap waspada.

Setiap karakter manusia di atas akan selalu baik dan  mendidik kita (Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya).

Tanpa orang-orang seperti itu kita akan selalu terlena dalam zona nyaman dan  tidak akan ada perubahan.

Bersyukurlah selalu dalam setiap keadaan dan terimalah setiap orang dalam hidup kita.

Karena Allah tidak pernah keliru mempertemukan kita dengan siapa pun, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya.

Karena karakter orang seperti diatas tadi secara tidak langsung selain melatih kesabaran (Potensi Diri) kita, juga membuat kita semakin Dewasa dan Bijaksana

Ketika ada orang bicara mengenai kita di belakang,  itu adalah tanda bahwa kita sudah ada didepan mereka

Saat orang bicara merendahkan diri kita itu adalah tanda bahwa kita sudah berada di tempat yang lebih tinggi dari mereka.

Saat orang bicara dengan nada iri mengenai kita, itu adalah tanda bahwa kita sudah jauh lebih baik dari mereka.

Saat orang bicara buruk mengenai kita, padahal kita tidak pernah mengusik kehidupan merek, itu adalah tanda bahwa kehidupan kita sebenarnya lebih indah dari mereka.

Payung tidak dapat menghentikan hujan tapi membuat kita bisa berjalan menembus hujan untuk mencapai Tujuan

Orang pintar bisa gagal,

Orang  hebat bisa jatuh,

Tetapi orang yang Rendah Hati & Sabar  dalam segala hal akan selalu mendapat jalan untuk menempatkan diri dengan seimbang dan kokoh pijakannya.

Barakallahu fikum semoga bermanfaat, Aamiin..🤲🤲🙈

#semangatpagi #selamatpagi

#komunitastemanpositif #Nasa

Read More

Wakil Ketua DPRD Siswanto Dukung Judicial Review UU HKPD Migas, Agar Blora Dapat DBH Rp 1 Trilyun

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 —  Tahun 2020 lalu menjadi pengingat bagi sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saat itu, uji materi judicial review Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang digulirkan Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB) ke Mahkamah Konstitusi (MK), belum berhasil sesuai yang diharapkan.

Kabar terbaru, judicial review kembali akan digulirkan oleh sejumlah pihak dan mendapatkan  dukungan Pemerintah Kabupaten Blora. Termasuk dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto.

"Saya mendukung judicial review Undang-Undang Keuangan Pusat dan Daerah," ujar Siswanto kepada awak media ini. Jumat (7/6/2024).

Alasan Siswanto turut mendukung lantaran saat ini Blora mendapatkan DBH (Dana Bagi Hasil) Migas sesuai dengan data, yakni sekitar Rp 100 miliar lebih.

Dikemukakan bahwa selain dari DBH Migas, Blora mendapatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Participating Interest (PI) Blok Cepu melalui PT Blora Patragas Hulu (BPH) sekitar Rp 79 miliar.

"Kita juga mendapatkan dari pengolahan sumur tua yang dikelola PT Blora Patra Energi (BPE) sekitar Rp 1 miliar,  kenaikannya signifikan sejak tahun 2020," ucap Siswanto.

Siswanto menuturkan sebelum tahun 2020, dari DBH Migas, kemudian dari PAD melalui PT BPH dan PT BPE, waktu itu totalnya masih dibawah Rp 40 miliar.

"Saat ini kita sudah mendapatkan dari tiga kelompok pendapatan tadi, baik dari DBH, PAD melalui BPH, PAD melalui BPE, kita mendapatkan lebih dari Rp 200 miliar," ungkap  Siswanto.

Diungkapkan bahwa angka itu sudah cukup signifikan bagi Blora yang saat ini PAD-nya hanya sekitar Rp 320 miliar.

Menurut Siswanto, dari tiga sumber atau kelompok pendapatan itu, masih bisa ditingkatkan. Pertama, dengan judicial review Undang-Undang untuk meningkatkan DBH Migas bagi Blora.

Kedua, melakukan negosiasi ulang dengan PT BPH bersama mitra kerjanya agar DBH yang masuk PAD bisa lebih tinggi, lebih dari Rp 79 miliar, imbuh Siswanto.

"Syukur bisa Rp 200 miliar setiap tahun," harap Siswanto.

Kemudian ketiga, pengelolaan sumur-sumur tua oleh PT BPE agar direaktivasi kembali, dan kalau perlu melakukan kerjasama operasional dengan perusahaan-perusahaan lain.

"Syukur kita minta ke Pertamina, kita kelola sendiri, melalui PT BPE. Sehingga pendapatan kita bisa Rp 1 triliun," pinta  Siswanto.

Lebih lanjut, Siswanto mengungkapkan, apabila pendapatan bisa Rp 1 triliun, maka DPRD dan pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah tentang penggunaan dana. Misalnya yang 50 persen untuk pendidikan, 40 persen untuk infrastruktur, dan sekian persen untuk rakyat miskin serta lain sebagainya.

"Ini supaya penggunaan dana terarah untuk skala prioritas pembangunan Blora, baik peningkatan infrastruktur, kemudian pelayanan publik di bidang kesehatan, dan pendidikan yang utamanya untuk kesejahteraan rakyat, khususnya peningkatan SDM yang berkualitas," tandas Siswanto.  (Redaksi)

Read More

Ken Dedes | Cahaya Singasari yang Mengubah Jawa

Fakta Sejarah AI - Ken Dedes, yang terkenal sebagai permaisuri dari Ken Arok—pendiri Kerajaan Singasari di Malang, Jawa Timur—merupakan ratu pertama kerajaan tersebut. Ia juga dihormati sebagai leluhur dari Wangsa Rajasa, dinasti yang memerintah Pulau Jawa dari zaman Singasari hingga Majapahit.

Ken Dedes dilahirkan di Desa Panawijil, Polowijen, atau Panawijen, sebagai putri dari Mpu Purwa, seorang Brahmana yang terhormat. Hubungan mereka sangat erat, seringkali membuat para Brahmana lain terharu. Bersama-sama, mereka bermeditasi dengan tujuan mengakhiri pemerintahan Tunggul Ametung, memohon kepada Dewata agar akuwu Tumapel dapat dikalahkan.

Sejak kecil, Ken Dedes dididik oleh ayahnya untuk menghormati Dewa Siwa dan menolak siapa pun yang tidak. Tunggul Ametung, yang sering menghina Dewa Siwa, dianggap sebagai sosok yang jahat. Orang-orang yang menghormati Dewa Siwa dikenal memiliki kesadaran diri, kewaspadaan, dan kemampuan untuk menghukum diri sendiri atas kesalahan. Sementara itu, mereka yang tidak menghormati Dewa Siwa cenderung sombong dan melakukan kejahatan, seperti Tunggul Ametung. Meskipun demikian, Ken Dedes sempat menjadi istrinya.

Kecantikan Ken Dedes terkenal luas, termasuk di wilayah Tunggul Ametung. Ketika Tunggul Ametung berkunjung ke rumah Mpu Purwa dan jatuh cinta pada Ken Dedes, ia ingin segera mempersuntingnya. Namun, karena Mpu Purwa tidak ada di rumah, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung untuk menunggu. Tidak sabar, Tunggul Ametung membawa Ken Dedes secara paksa untuk dinikahi. Mpu Purwa mengutuk Tunggul Ametung, mengatakan bahwa ia akan mati karena kecantikan Ken Dedes.

Setelah menikahi Ken Dedes, Tunggul Ametung memiliki pengawal bernama Ken Arok. Suatu hari, saat berjalan-jalan di Hutan Baboji, Ken Arok terpesona oleh kecantikan Ken Dedes yang terlihat saat kainnya tersingkap. Ken Arok kemudian mendatangi gurunya, Lohgawe, dan menceritakan apa yang dilihatnya. Lohgawe mengatakan bahwa Ken Dedes memiliki ciri-ciri Stri Naricwari, yang diramalkan akan melahirkan raja-raja di Tanah Jawa. Mendengar ini, Ken Arok bertekad untuk menikahi Ken Dedes dan menggulingkan Tunggul Ametung agar bisa menjadi raja.

Dengan keris buatan Mpu Gandring, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung yang sedang tidur, memenuhi kutukan Mpu Purwa. Ken Arok juga licik, ia menyalahkan Kebo Hijo atas pembunuhan tersebut, sehingga ia dapat menikahi Ken Dedes dan menjadi akuwu baru di Tumapel. Kemudian, Ken Arok menggulingkan Kerajaan Kediri dan mendirikan Kerajaan Singasari pada tahun 1222. Dari pernikahannya dengan Ken Arok, Ken Dedes melahirkan beberapa anak, termasuk Anusapati, yang sebenarnya adalah putra Tunggul Ametung.

Seiring waktu, Anusapati merasa diabaikan oleh Ken Arok dan mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayah kandungnya. Pada tahun 1227, Anusapati membunuh Ken Arok dengan Keris Mpu Gandring sebagai balas dendam.

#kendedes #singasari #majapahit #faktasejarah

Read More

Pemkab Blora akan Ajukan Judicial Review Undang Undang HKPD DBH Migas

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 - Patut diacungi jempol, Ketua MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) yang juga praktisi hukum nasional siap all out dan gratis membantu Blora untuk mengajukan Judicial Review (JR) Undang Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuannya, perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Cepu untuk Blora bisa naik. 

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman bersama Tim bahkan datang langsung ke Blora, dan terlibat langsung Forum Group Discussion (FGD) DBH Migas yang diselenggarakan di ruang pertemuan Setda Blora.  Sabtu (1/6/2024).

Hadir Bupati Blora, Sekda, Komisi C DPRD Blora, Kepala Cabang Dinas ESDM Jateng, Staf Ahli dan para Asistennya Sekda. Berikut kepala OPD terkait, Dirut dan Komisaris BPH, BPE, TP2D, hingga para LSM dan sejumlah awak media.

Tidak hanya itu, mewakili Mendagri, ikut juga dalam FGD tersebut secara daring, Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Horas Maurits Panjaitan. 

Diketahui, perolehan DBH Migas Blok Cepu bagi Kabupaten Blora pada tahun 2024 lebih kecil dibanding tahun 2023.  Yakni,  Rp 160,63 Miliar pada 2023, dan turun menjadi hanya Rp 125,05 Milar pada 2024. Hal ini yang  mendorong munculnya kembali rencana JR untuk menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Yang mana beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut mengatur pembagian DBH Migas di Indonesia, termasuk Migas Blok Cepu.  Rencana JR yang akan dilakukan Pemkab Blora itu muncul dan didukung oleh Boyamin Saiman. 

Dalam FGD DBH Migas di Setda Blora,  Boyamin Saiman menyampaikan langsung keprihatinannya atas apa yang dialami oleh Kabupaten Blora. 

Menurutnya, Blora masuk Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu sebesar 37 persen. Hanya karena mulut sumurnya di Bojonegoro, jadi DBH -nya kecil, yakni  hanya dihitung sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah mulut sumur produksi saja.   ''Seharusnya Blora bisa masuk sebagai daerah penghasil, karena WKP -nya ada 37 persen disini. Kantor Pertamina nya juga ada di Kabupaten Blora (Cepu)," tandasnya.

Menurutnya, berdasarkan data DBH Migas, apa yang diperoleh Bojonegoro sangatlah besar. Yakni di tahun 2023 Bojonegoro mendapatkan DBH sebesar Rp 2,2 Triliun, dan 2024 mendapatkan Rp 1,8 Triliun. Jarak yang begitu jauh, sangat jomplang jika dibandingkan Blora. Padahal bertetangga dan sama sama masuk WKP Blok Cepu. 

Hal itu, menurut Boyamin Saiman, menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat di kedua Kabupaten (Blora dan Bojonegoro). Dikala Bojonegoro dapat menjalankan pembangunan infrastruktur begitu masif hingga ke desa-desa perbatasan dengan anggaran DBH Migas,  sementara Blora masih banyak infrastrukturnya yang rusak dan belum bisa tertangani akibat keterbatasan kemampuan anggaran. 

Mirisnya lagi, lanjutnya, ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan dengan Bojonegoro,  tidak masuk WKP Blok Cepu, justru menerima DBH Migas lebih besar dari Blora. Seperti Jombang di 2024 mendapat Rp 137 Miliar, Madiun di 2024 dapat Rp 143 Miliar, dan Nganjuk dapat Rp 140 Miliar. 

''Semuanya lebih besar dari Blora, padahal kabupaten kabupaten itu tidak masuk WKP Blok Cepu. Hanya berbatasan saja dengan Bojonegoro dan berada satu provinsi. Sedangkan Blora berbatasan langsung dan masuk WKP Blok Cepu seharusnya bisa dapat lebih banyak dan akan bermanfaat untuk pembangunan daerah," jelas Boyamin Saiman.

Ketua MAKI menyampaikan, beberapa tahun lalu pernah menawarkan proses JR ini kepada Pemkab, semasa Bupatinya  sebelum H. Arief Rohman.  Namun saat itu belum disambut baik oleh Pemkab Blora. 

"Dulu sebelum Bupatinya beliau (Arief Rohman), kami pernah mengajukan agar Pemkab mengajukan JR ke MK. Namun saat itu belum disambut baik. Baru kemudian beberapa waktu belakangan ini saya terus menghubungi Bupati Arief Rohman untuk menyampaikan peluang JR terkait UU HKPD untuk merubah presentasi DBH Migas bagi Blora. Alhamdulillah beliau bersedia kami bantu. Saya tidak meminta upah, saya bilang gratis," ucap Boyamin. 

Dikemukakan, yang memiliki legal standing untuk mengajukan JR ke MK adalah pemerintah daerah. Organisasi masyarakat dipandang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan JR. Sehingga pihaknya sangat mendukung dan siap membantu agar Pemkab Blora mengajukan JR terhadap UU HKPD ini. 

"Kami tidak menuntut apa yang diperoleh Bojonegoro dikurangi. Kami hanya ingin ada keadilan untuk Blora agar DBH Migas bagi Blora ditambah, dan bisa masuk sebagai daerah penghasil karena masuk dalam WKP Blok Cepu," tambah Boyamin Saiman. 

Atas niat baik itu, Bupati Blora H. Arief Rohman, menyambut baik uluran bantuan gratis yang ditawarkan pihak Boyamin Saiman dan rekannya. 

"Terimakasih Pak Boyamin atas tawaran bantuannya. Jika harus membayar, pasti kami tidak punya anggaran untuk jenengan dan tim. Kami sadar bahwa perolehan DBH Migas masih jauh dari kata adil. Setelah adanya revisi UU HKPD 2022 yang diberlakukan pada tahun 2023 itu, memang Blora dapat tambahan DBH Migas jadi Rp 160 Miliar pada 2023, daripada tahun 2022 hanya Rp 7 Miliar. Sedangkan Bojonegoro di tahun 2022 dapat Rp 1,6 Triliun. Masih jauh dari asas keadilan. Sehingga kami menyambut baik rencana JR ini," kata Bupati Blora. 

Bupati Blora juga menyampaikan bahwa DBH Migas sangat penting dan sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan daerah. Sebagai contoh, DBH Migas 2023 sebesar Rp 160,63 Miliar, dimanfaatkan Blora untuk pembangunan infrastruktur sebesar 98 persen, pembangunan pendidikan 1,85 persen, dan kesehatan 0,49 persen. 

Kemudian DBH 2024 ini sebesar Rp 125,05 Miliar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur 73 persen, kesehatan 24,94 persen dan pendidikan 1,93 persen.  ''Masih banyak infrastruktur wilayah dekat penambangan Migas di Blora yang masih rusak. Kami berharap DBH Migas ke depan bisa naik agar bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Seringkali masyarakat kami merasa iri dengan pembangunan Bojonegoro," ungkap Bupati Blora. 

Tidak hanya retorika, saat FGD juga langsung dilaksanakan penandatanganan Surat Kuasa Khusus perihal Permohonan Uji Material atau Uji UU atas Pasal 117 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b UU nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD terhadap UUD 1945 ke MK Republik Indonesia. Penandatanganan dilakukan Pemkab Blora dengan pihak Boyamin Saiman.  Tampak hadir juga Ir. Gunawan Hendro S, Praktisi Migas asli Blora yang turut mendukung proses JR ini. (Prokompim/ Redaksi)

Read More

'Gerakan Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih 2024' Warnai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Blora

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Upacara Peringatan hari Lahir Pancasila di Blora yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Blora,   dengan inspektur upacara  Bupati Blora, diwarnai dengan pembagian bendera merah putih dalam rangka menyukseskan 'Gerakan Pembagian 10 juta bendera merah putih tahun 2024'.

Bupati Blora, Wakil Bupati Blora,  bersama Forkopimda  Blora dengan kompak turut membagikan bendera merah putih kepada perwakilan elemen masyarakat. Bendera secara simbolis dibagikan kepada perwakilan para pelajar dari berbagai jenjang, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, organisasi keagamaan, hingga ASN. Harapannya, dapat menggugah rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia

Mengusung tema 'Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045', upacara berjalan khidmat dan lancar dengan diikuti Forkopimda, Sekda, Kepala OPD, TNI-Polri, Satpol PP, ASN, Organisasi Wanita, Organisasi Masyarakat, pelajar dan Pramuka.  

Bupati Blora, H. Arief Rohman membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi,  Dikemukakan, tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, mengandung maksud, Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat.

Lanjutnya, didalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional 'Bhinneka Tunggal Ika'.

Pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dikatakan, perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan.

Sekaligus adanya kemajuan teknologi informasi saat ini agar dimanfaatkan  untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Prokompim/Redaksi)

Read More

Top ! Desa Bangowan Masuk 50 Besar Desa Wisata Terbaik 2024 di Indonesia

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai melakukan penilaian dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Saat ini penilaian sudah masuk 50 besar desa wisata.

Dari 50 desa yang lolos, salah satu diantaranya merupakan desa wisata Bangowan, Kecamatan Jiken, Blora.

Desa wisata Bangowan merupakan satu diantaranya yang berhasil lolos dari beberapa penilaian yang telah dilakukan. ADWI merupakan ajang penghargaan bagi desa wisata terbaik di Indonesia.

Dalam pelaksanaan ADWI 2024 ini mengambil tema 'Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia' yang melibatkan beberapa kategori penilaian yang harus dipenuhi seluruh peserta antara lain daya tarik, amenitas, digital, kelembagaan dan SDM, serta pengelolaan berkelanjutan.

Dari jumlah peserta Kompetisi ADWI ini cukup menarik banyak minat desa wisata. Terbukti, 6.016 desa wisata mengikuti kompetisi ini.

Dari 6.016 desa wisata tersebut, sekarang sudah memasuki babak 100 besar. 100 besar desa wisata ADWI 2024 itu diumumkan melalui akun media sosial Instagramnya @anugerahdesawisataindonesia.

ADWI 2024 ini terbagi kedalam 5 kategori penilaian yaitu Daya tarik,Amenitas,Digital, Kelembagaan, Resiliensi.

Hanif Masadini Salah satu pengelola Desa Wisata Bangowan mengaku bersyukur atas capaian lolos hingga 50 besar ini. Hal ini tentunya sangat diluar ekspektasi kami mengingat peserta seluruh Indonesia.

"Masuk 100 besar kemarin sudah luar biasa. Di Jateng persaingan juga sangat ketat sejumlah desa wisata seperti, lerep. Paranggupito, Magelang, dan sejumlah desa wisata lain yang ikut berkompetisi sangat luar biasa juga, tentunya ini pencapaian yang membuat kami bangga," jelas Hanif, Minggu (26/05/2024)

Menurut Hanif, ajang ADWI ini bukan kali pertama diikuti, namun sejak tiga tahun terakhir ini, Desa Wisata Bangowan ikut aktif selama ajang ADWI. terlebih tema ADWI tahun ini selaras dengan pengembangan desa wisata Bangowan yang menekankan pada pelestarian alam dan budaya.

"Ini tahun ketiga, sebelumnya pernah Ikut namun hanya di 300 besar dan ini Alhamdulillah bisa masuk 50 besar. Hal ini tentu tak lepas dari dukungan dari semua pihak dan semangat teman teman untuk memajukan dan melestarikan alam dan budaya yang ada di desa Bangowan," tuturnya.

"Terutamanya terimakasih untuk Bupati yang selalu mensupport kami dan dari teman teman Dinporabudpar yang terus mendampingi kami," pungkasnya.

Hanif menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan berbagai wisata edukasi yang dilengkapi dengan fasilitas dan homestay untuk para wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Bangowan ini.

Sementara itu, Bupati Blora H. Arief Rohman, sangat mendukung pengembangan desa wisata Bangowan. Menurut Bupati, tujuan utamanya bukan tentang juara berapa namun keberlanjutan pengelolaan desa wisata agar mempunyai dampak ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. 

"Bangowan luar biasa. Bisa masuk 50 desa wisata terbaik se Indonesia ini sudah Top Luar biasa. Tinggal nanti bagaimana bisa berkelanjutan berkesinambungan. Sinergi dengan berbagai sektor harus terus dibangun. Terus gali potensi lokal untuk daya tarik wisata," ungkap Bupati Blora. 

Bupati berharap dengan ini nantinya bisa terus berkarya, terus menggali wisata yang ada di Desa Bangowan ini.

"Beberapa kali saya kesana dan memang bagus , ada beberapa potensi seperti budaya wayang yang masih ada, sawo organik yang enak,dan pemandangan alam yang terus dijaga," imbuh Bupati Blora. 

"Semoga ini nanti menjadi pelecut semangat untuk terus meningkatkan kreativitas teman teman disana," tandas Bupati Blora.

Untuk diketahui, di Jawa Tengah hanya tiga kabupaten yang lolos 50 besar selain Desa Wisata Bangowan Kabupaten Blora, dua diantaranya Desa Wisata Pesona Gunung Prau Kabupaten Wonosobo, dan Desa Wisata Wanurejo Kabupaten Magelang. dalam visitasi lapangan akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang, sejumlah aspek nantinya akan dinilai oleh dewan juri.  (Prokompim/Redaksi)

Read More