Jeritan PKL Blora Didengar Anggota DPRD, Dampak WFH

PKL Blora Ngudoroso Dengan Anggota
Komisi A DPRD Blora

BLORA -  Diruang komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Blora mendadak didatangi 4 orang tamu yang mengaku Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kesemuanya berjualan di berbagai sudut kota Blora, mereka berempat bermaksud “NGUDO ROSO” kepada para wakil rakyat, Selasa pagi (14/04/2020).

Dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak pada banyak sektor kehidupan. Bahkan pengaruh besar begitu terasa di lapisan masyarakat bawah seperti kepada para pedagang kaki lima.

Cucuk, salah seorang PKL Pedagang kaki lima (PKL) Angkringan mengaku, sejak diberlakukan Work From Home (WFH) dan jaga jarak (Social Distancing), PKL mengalami penuruan omzet hingga 70 persen. Bahkan sebab pemberlakuan WFH sejak wabah mengatakan beberapa PKL yang biasa jadi temannya mangkal mereka memilih tidak berjualan sama sekali.

"Ya, kalau seperti ini terus bisa kacau juga, omset terus berkurang, sementara kebutuhan ekonomi terus meningkat," kata Cucuk.

Dalam kesempatan tersebut Cucuk juga menyampaikan keluhannya bahwa selama ini mereka belum mendapat perhatian, Jadi disini kami belum dianggap UMKM karena yang diakui adalah yang sudah tergabung dalam Paguyuban Pedagang Jajan Kuliner dan Mainan Blora (Pujakumara) tidak tahu perkembangan program kegiatan dan tidak ada bantuan dari pemerintah, dalam kondisi sekarang ini.

"Kami berharap, adanya dana bantuan, setidaknya mampu meringankan kami yang terdampak langsung dari sisi ekonomi imbas pembatasan fisik pencegahan corona," keluh Cucuk.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora

menunjukkan rasa simpati atas kondisi perekonomian saat ini khususnya masyarakat menengah kebawah, saya berjanji akan menyuarakan kondisi ini ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora  sebagai pemangku kepentingan dan tentunya dengan mempertimbangkan regulasi yang ada.

Pertemuan yang sifatnya spontan tadi akan ditindaklanjuti Komisi A dengan mengagendakan audiensi bersama OPD terkait diantaranya Dindagkopukm Kabupaten Blora dan Dinporabudpar.

"Segera mungkin Paguyuban PKL kami sarankan supaya membuat surat resmi  guna audiensi bersama Komisi B, komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan, tentunya dengan menghadirkan OPD terkait,” saran dari salah satu Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Blora.

Karenanya, semua sangat berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir, jadi pemerintah tidak terlalu berlama-lama menerapkan pemberlakuan WFH.

"Sebab dampak dari itu sangat terasa oleh mereka yang menyambung hidup dengan berjualan secara langsung ditengah masyarakat," pungkasnya. (WN/Red)