 |
| Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Blora |
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora Supardi menilai, banyaknya bantuan dalam rangka Covid-19 ini apakah nantinya tidak terjadi tumpang tindih, hal ini tentu akan membuat pusing aparat kewilayahan, mulai ditingkat RT atau RW, Kepala Desa, hingga Camat. Sebab, masyarakat yang minta dimasukkan ke dalam data yang akan menerima bantuan sangat banyak jumlahnya.
Maka, sambung Supardi, tidak sedikit para ketua RT, RW dan kepala desa yang mendapat protes bahkan diancam oleh warganya sendiri yang merasa pendapatannya kurang akibat terdampak Covid-19 ini, karena mereka tidak dimasukkan ke dalam data penerima bantuan.
“Saya juga ingin menanyakan bagaimana warga terdampak yang di Kelurahan-Kelurahan?, mereka juga banyak yang membutuhkan bantuan baik berupa uang maupun kebutuhan pokok. Untuk pencairan Dana Desa tahap ke-2 rencana untuk BLT, aturannya seperti apa?”, tanya Supardi, Politisi Partai Golkar ini.
“Bantuan Langsung Tunai ini menjadi semacam Jaring Pengaman Sosial. Penerimanya diatur tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan sejenis. Artinya warga yang sudah menerima bantuan sejenis seperti PKH, BPNT, dan Pra Kerja tidak bisa menerima bantuan dari BLT yang bersumber dari Dana Desa tersebut. Untuk Kelurahan dari Bagian Tata Pemerintahan yang handle pengaturannya, bisa berupa bantuan dari Kabupaten atau dari Pusat”, jelas Haryanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora.
Sesuai arahan Bupati, lanjutnya, penerima bantuan ini nantinya adalah masyarakat ekonomi bawah yang terkena dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19, diutamakan yang belum terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT) bantuan sosial.
“Untuk Dana Desa platform dibawah 800 bisa dipakai 25% untuk BLT, untuk 800-1,2 M maksimal 30 %, untuk diatas itu diatas 1,2 M bisa dipakai BLT maksimal dipakai 35%>, Pemkab juga akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pendataan ini. Memang Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan saja. Namun juga dampak sosial dan ekonomi,” tandasnya.
Untuk itu Komisi A meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora untuk segera mengambil langkah strategis dengan melakukan validasi terhadap data masyarakat yang terdampak (miskin baru), antara data yang diusulkan oleh desa dengan data yang selama ini dimiliki oleh Pemkab, dalam hal ini Pemdes dan Dinas Sosial harus mencocokkan datanya.
Sedangkan menurut politisi senior Partai Banteng Moncong Putih, Dwi Astutiningsih atau yang akrab dipanggil Tutik ini menyampaikan bahwa untuk saat ini pemerintah sebagian konsentrasinya diarahkan ke masyarakat yang terdampak Covid 19, utamanya terkait dengan data, semua data yang masuk harus benar-benar di cek jangan sampai data “dumpyuk”, bahkan bukan hanya didesa, warga yang berada di perkotaan juga banyak yang terdampak.
"Tolong bagi pihak yang bertanggung jawab atas masuknya data harus serius, bila perlu berikan sanksi jika terjadi Nepotisme dalam validasi data penerima bantuan,” tegasnya.
Selain itu juga, Supardi mengakui, saat ini Pemkab Blora tengah melakukan pergeseran anggaran melalui refocusing anggaran yang ada di semua SKPD untuk penaggulangan Covid-19.
"Saya cukup mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemkab Blora," tutur Supardi.
Namun Supardi melihat, dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menanggulangi dampak sosial ini sangat besar, sehingga butuh kecermatan perencanaan dalam penganggaran.
"Saya meminta Pemkab untuk terus mencari alternatif solusi untuk masalah ini, dan kami dari DPRD Kabupaten Blora sangat mendukung Pemkab untuk mengambil langkah langkah strategis dalam kebijakan anggaran ini," pungkas Supardi. (WN/Red)
0 comments:
Post a Comment