Tahun Ini Ruas Jalan Provinsi Randublatung-Cepu Dibangun Capai Rp 30 Miliar

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) — Ruas Jalan Provinsi Randublatung-Cepu yang mengalami kerusakan, akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini, dengan konstruksi beton rigid, anggaran yang semula Rp 5 Miliar ditambahkan menjadi lebih dari Rp 30 Miliar.

Hal tersebut terungkap, saat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro bersama Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini meninjau kondisi ruas jalan Randublatung-Cepu pada  Selasa 9 Juni 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro menjelaskan bahwa komitmen pemerintah dalam memperbaiki ruas Randublatung–Cepu ditunjukkan melalui pengalokasian anggaran pembangunan dan ada penambahan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Yang pertama alokasi kita Rp. 5,276 miliar kemudian ditambahi lagi melalui Perkada Rp. 28,7 miliar,  jadi totalnya untuk satu ruas ini saja bila dijumlahkan sudah Rp. 30 Miliar lebih” ujar Henggar Budi Anggoro.

Disampaikan, perihal pelaksanaan pekerjaan tersebut, lanjut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah, saat ini pemerintah masih menyelesaikan tahapan desain tambahan dan proses pengadaan. Untuk paket pekerjaan awal yang didukung anggaran Rp5,276 miliar, proses tender telah berjalan.

“Kurang lebih kisaran akhir Juli lah, karena posisinya saat ini kan sedang kita siapkan desainnya, desain tambahan. Kalau yang untuk ruas yang 5,276 Miliar saat ini sudah sedang proses tender,” ungkap Henggar Budi Anggoro.

Henggar Budi Anggoro menjelaskan bahwa penggunaan konstruksi beton dipilih agar jalan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap beban kendaraan yang melintas setiap hari.

“Jadi begini, konstruksi ini nantinya akan kita lakukan perbaikan dengan menggunakan rigid, jadi perkerasan dengan menggunakan beton ini yang memang harapannya dari kemarin Bu Wakil Bupati juga selalu menyampaikan, Pak pokoknya itu beton. Nah ini yang nantinya akan kita realisasikan tahun ini,” kata Henggar Budi Anggoro.

Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat perbaikan ruas Randublatung–Cepu, Ia berharap seluruh ruas jalan provinsi yang ada di Blora dapat ditangani secara menyeluruh sesuai harapan masyarakat dan target yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah.

“Tadi apa yang sudah saya sampaikan, Pak Kadis telah menyampaikan bahwa pekerjaan ini kan di dalam sana ada dua tahap, yang pertama Rp. 5 Miliar sekian yang kedua nanti Rp. 28,7 Miliar. Harapan kami sebagai wakil masyarakat Blora semoga Jalan Randublatung–Cepu ini akan menjadi full, sesuai harapan Pak Gubernur,” ucap Wakil Bupati Blora.

Menurut Wakil Bupati Blora, Gubernur Jawa Tengah menaruh harapan terhadap penyelesaian jalan tersebut agar dapat rampung pada tahun ini.

“Sesuai harapan Pak Gubernur ini ingin selesai di tahun ini. Jadi jangan keliru, Pak Gubernur sangat berharap. Tadi Pak Kadis menyampaikan kalau bisa kita kolaborasi dengan IJD agar harapannya terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Pak Gubernur,” kata Wakil Bupati Blora.

Pada kesempatan itu, perwakilan masyarakat Blora Selatan, Greg menyampaikan bahwa masyarakat menyambut baik perbaikan jalan Randublatung–Cepu, Ia mengungkap bahwa jalan tersebut memang dalam kondisi rusak, dengan dibangunnya jalan tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi warga.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas respons yang berkait jalan rusak. Semoga nanti bisa meningkatkan akses ekonomi buat rakyat juga karena kita ketahui jalan ini memang rusak. Kami juga berterima kasih kepada Pemkab Blora yang sudah bersinergi dengan Pemprov Jawa Tengah jadi jalan ini bisa segera diperbaiki dan harapannya nanti ke depan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Blora, khususnya Blora Selatan,” kata Greg. (Humas/Redaksi)

Read More

Blora Penuhi Target Nasional LSD dan LP2B Lancarkan Investasi dan Kampus Baru

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) — Kabupaten Blora memenuhi target nasional penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga bisa  memberikan kepastian bagi sejumlah program strategis daerah, mulai dari pendirian Kampus Program Studi diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) hingga pengembangan investasi.

Hal tersebut disampaikan Bupati Blora  usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementrian ATR/BPN di hotel Gumaya, Kota Semarang, Kamis 4 Juni 2026.

Bupati Blora, Arief Rohman  mengatakan bahwa capaian Blora yang masuk dalam kelompok 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan persentase LP2B di atas 87 persen menjadi kabar baik bagi sejumlah agenda pembangunan daerah.

“Dengan masuknya Blora dalam 13 kabupaten/kota yang sudah memenuhi target LSD, kita berada pada angka sekitar 88 persen sehingga masuk kategori aman dan tidak terkena pembatasan,” kata Bupati Blora.

Menurut Bupati Blora, kepastian tersebut turut mendukung penyelesaian berbagai persyaratan perizinan strategis, termasuk pendirian PSDKU UNY di Kabupaten Blora.

“Izin pendirian PSDKU UNY di Blora akhirnya tuntas. Status Blora masuk dalam 13 kabupaten/kota yang sudah di atas 87 persen. Kita LP2B-nya sekitar 88 persen. Ini menjadi syarat penting untuk perizinan LSD, Sekolah Rakyat, maupun pendirian kampus UNY,” ucap Bupati Blora.

Bupati Blora menegaskan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B tidak boleh dialihfungsikan karena menjadi bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan nasional.

Bupati Blora telah menerima dua SK terkait penggunaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tercatat dengan nomor 689/SK-PP.04.03/V/2026, dan SK penggunaan lahan untuk pembangunan Kampus PSDKU UNY bernomor 688/SK-PP.04.03/V/2026.

“Kami juga sudah menerima SK Menteri ATR/BPN tentang Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah Dilindungi sudah keluar. Diserahkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Pak Lampri,” ujar Bupati Blora.

Selain mendukung sektor pendidikan, penetapan LP2B juga dinilai memberikan kepastian bagi investasi dan menjadi dasar dalam peninjauan kembali Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora.

“Dengan kepastian ini, kran investasi semakin terbuka lebar. Penetapan LP2B juga menjadi dasar untuk peninjauan kembali Perda RTRW yang masa berlakunya berakhir pada 2021,” jelas  Bupati Blora.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa Kabupaten Blora berdasarkan data pengendalian Lahan Baku Sawah tahun 2026,  telah mengusulkan penetapan sekitar 61.006 hektare lahan sebagai LP2B atau mencapai 88,23 persen dari total Lahan Baku Sawah seluas 69.145 hektare.

"Angka tersebut melampaui target nasional minimal 87 persen," kata Gubernur Jawa Tengah.

Disampaikan, bagi Blora, capaian LP2B sebesar 88,23 persen dan dua SK Mentri ATR/BPN tidak hanya menunjukkan komitmen menjaga ketahanan pangan, tetapi juga membuka ruang percepatan pembangunan sektor pendidikan, investasi, dan penataan ruang wilayah secara lebih terarah.

"Dengan kepastian status lahan tersebut, sejumlah proyek strategis daerah kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk direalisasikan," tandas Gubernur Jawa Tengah.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN,  Ossy Dermawan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan seluruh kepala daerah dalam percepatan penetapan luas baku sawah.

Secara regional, kata Ossy Dermawan, luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah mencapai sekitar 825 ribu hektare. Adapun luas baku sawah yang telah terdata mencapai sekitar 970 ribu hektare atau setara 85,11 persen dari target nasional.

“Jawa Tengah termasuk daerah yang progresif. Tinggal sedikit lagi yang harus dikejar agar mencapai target nasional,” ujar Wakil Menteri ATR/BPN. (Humas/Redaksi)

Read More

HKG PKK Tingkat Jateng Diperingati di Blora, Wagub Apresiasi Inovasi Kencan Bumil dan SIM PKK

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) — Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Provinsi Jawa Tengah dipusatkan di Lapangan Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan peran keluarga, kesehatan ibu dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Selasa (19/5/2026).

Acara dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Ketua TP PKK Kabupaten Blora Ainia Salichah Arief Rohman, jajaran Forkopimda, kepala OPD provinsi dan kabupaten, serta pengurus TP PKK se-Jawa Tengah.

Dalam kegiatan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program “Kencan Bumil” dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK sebagai upaya penguatan layanan kesehatan ibu hamil dan digitalisasi data PKK.

Peluncuran ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah didampingi Ketua TP PKK Provinsi Jateng, Bupati dan Wakil Bupati Blora, beserta Ketua TP PKK Kabupaten Blora.

Selain itu, kegiatan juga diramaikan dengan peninjauan layanan kesehatan dan sosial, seperti program Speling, cek kesehatan gratis, donor darah, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan KB, PAUD, pasar pangan murah, hingga stan UMKM.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengatakan, program “Kencan Bumil” dirancang untuk meningkatkan pendampingan kepada ibu hamil melalui keterlibatan kader PKK.

“Konsepnya satu kader mendampingi satu ibu hamil. Persoalan ibu dan anak tidak hanya persoalan medis, tetapi juga sosial. Karena itu pendampingan menjadi penting,” kata Nawal.

Ia menjelaskan, meski angka kematian ibu dan bayi di Jawa Tengah terus menurun, kasus tersebut masih ditemukan di sejumlah daerah. Menurut dia, keberadaan SIM PKK juga diharapkan mempermudah pengelolaan dan akses data program PKK secara terintegrasi.

Dalam sambutannya, Nawal turut mengulas sejarah lahirnya PKK di Jawa Tengah. Ia menyebut organisasi tersebut berawal dari gerakan gotong royong perempuan untuk mengatasi persoalan busung lapar di kawasan Dieng, Wonosobo.

“PKK lahir dari semangat kepedulian dan gotong royong perempuan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengapresiasi inovasi “Kencan Bumil” karena dinilai mampu meningkatkan perhatian keluarga terhadap kesehatan ibu hamil.

“Sering kali ibu hamil periksa tanpa didampingi suami. Padahal suami harus tahu kondisi istrinya sehingga risiko bisa diantisipasi sejak dini,” kata Taj Yasin.

Ia menilai pendampingan sejak masa kehamilan hingga pasca-persalinan penting untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak.

Selain itu, Taj Yasin juga mengapresiasi peluncuran SIM PKK yang dinilai dapat memperkuat sistem monitoring program pemberdayaan masyarakat.

“Saya sudah melihat langsung SIM PKK. Ini sangat membantu untuk pemantauan program secara cepat dan terintegrasi,” ujarnya.

Taj Yasin juga mengapresiasi gerakan penanaman pohon dan bantuan bibit tanaman yang diberikan kepada masyarakat dalam rangkaian HKG PKK ke-54 di Blora.

Menurut Taj Yasin, gerakan penghijauan yang digagas TP PKK Kabupaten Blora bersama Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora itu dinilai sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga dan menjaga lingkungan.

“Terima kasih, ini bagian dari program PKK Blora melalui gerakan tanam yang rutin dilakukan setiap Rabu Pon,” kata Taj Yasin.

Bibit tanaman tersebut ditanam di sekitar rumah dan pekarangan warga agar dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung ketersediaan pangan rumah tangga.

Taj Yasin juga menjelaskan bahwa berbagai program PKK sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

Dikesempatan yang sama, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menunjuk Kabupaten Blora sebagai tuan rumah HKG PKK ke-54 tingkat provinsi.

Ia menegaskan Pemkab Blora selama ini terus mendukung berbagai program PKK, terutama di bidang ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan kesehatan masyarakat.

“PKK memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas pemerintah, Ibu-ibu desa bisa support, untuk hasil umkm desa bisa dijual di Koperasi Desa Merah Putih” kata Bupati Arief.

Ia mendorong produk UMKM desa dapat dipasarkan melalui koperasi desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bupati Arief juga menyinggung program “Sedekah Buku” yang digagas TP PKK bersama Dinas Perpustakaan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat.

“Nanti buku-buku itu bisa disalurkan ke madrasah, mushala, masjid desa, dan perpustakaan sekolah,” ujarnya.

*Penanaman Pohon dan Bantuan Sosial*

Rangkaian kegiatan HKG PKK juga diisi dengan penanaman pohon serentak oleh Wakil Gubernur, Ketua TP PKK Provinsi Jateng, Bupati dan Wakil Bupati Blora, serta pengurus PKK.

Selain itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN dan TP PKK Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis, antara lain sertifikat pelatihan “Kencan Bumil”, bantuan sembako, bibit tanaman, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), kartu identitas anak (KIA), paket ternak ayam petelur, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Kegiatan ditutup dengan grebeg gunungan, pemotongan tumpeng HKG PKK, penyematan pin kader PKK, dan dialog interaktif daring bersama Kabupaten Pekalongan, Wonogiri, dan Sragen. (Humas/Redaksi)

Read More

Hadir di Bedah Buku 'Mens Rea' Karya Kajati Jateng, Bupati Siap Undang Kajati ke Blora Untuk Pencerahan

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) — SEMARANG - Bupati Blora, Arief Rohman didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Blora, Slamet Setiono menghadiri kegiatan bedah buku di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang Jawa Tengah, dihadiri sejumlah kepala daerah serta kalangan akademisi dan praktisi hukum. Jumat 24 April 2026.

Buku berjudul 'Esensi Niat Jahat (Mens Rea) dalam Perkara Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara' ditulis oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dr. Siswanto, bersama Dr. Rudi Margono. Keduanya mengulas secara mendalam konsep mens rea atau niat jahat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Acara dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang, Dr. Edi Pranoto, S.H., M.H., dan sejumlah pakar hukum yang menjadi pembedah buku, yakni Prof. Dr. Pujiyono, SH., M.Hum, Prof. Dr. Mashari, SH, M.Hum, dan Dr. Broto Hastono, SH., MH.

Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang, Edi Pranoto menyampaikan  bahwa konstruksi tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan melawan hukum (actus reus), tetapi juga unsur niat jahat (mens rea) yang menjadi dasar kesalahan subjek hukum, unsur ini dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian.

"Unsur ini dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian," ujar Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,  Siswanto menjelaskan bahwa dalam praktik penanganan perkara korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerap muncul perbedaan penafsiran terkait keberadaan mens rea. 

"Hal ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam menilai kesalahan pelaku," ucap Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng.

Dalam sejumlah kasus, lanjut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, suatu perbuatan dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana dan dinyatakan terbukti, namun aspek niat jahat tidak selalu terungkap secara jelas dalam fakta persidangan.

"Mens rea dalam tindak pidana korupsi mencakup adanya maksud untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi," jelas Kajati Jawa Tengah. 

Selain itu, unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan, serta potensi kerugian keuangan negara, kerap bersinggungan dengan aspek administrasi.

"Diperlukan kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menentukan dan membuktikan unsur kesalahan," tandas  Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng. 

Dalam buku tersebut juga mengkaji banyak persoalan secara komprehensif, mencakup teori hukum, pandangan para ahli, serta praktik penanganan perkara korupsi. Pembahasannya meliputi aspek sejarah hukum, subjek hukum, sistem pembuktian, mekanisme penyelesaian kerugian negara, hingga bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi.

Tujuan dari bedah buku tersebut yakni muncul pemahaman yang lebih utuh mengenai esensi Mens Rea dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, sekaligus menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan kalangan akademisi.

Pada sesi diskusi, Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan kepada Dr. Siswanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng (Penulis buku) berkenan meluangkan waktu apabila diundang oleh Pemerintah Kabupaten Blora untuk memberikan pencerahan terkait pengambilan kebijakan publik. 

"Hal tersebut dinilai penting agar setiap keputusan yang diambil pemerintah daerah dapat terhindar dari potensi mens rea," ujar Bupati Blora. (Humas/Redaksi)

Read More

Bupati Bersama Wakil Bupati Blora Ke Jombang Jatim Belajar Pengelolaan Air Minum dan Bank

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) — JOMBANG — Pemerintah Kabupaten Blora melakukan kunjungan studi tiru (observasi dan pembelajaran) ke Pemerintah Kabupaten Jombang Jawa Timur, untuk belajar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana dan Bank Jombang, Kamis 23 April 2026.

Dalam kunjungan ini dipimpin oleh Bupati Blora, Arief Rohman, didampingi Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, Sekda Blora Komang Gede Irawadi, diikuti beberapa Kepala OPD, di Jombang  diterima langsung oleh Bupati Jombang,  Warsubi, di ruang rapat Swagata pendopo Kabupaten Jombang. 

Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang untuk mempererat hubungan antardaerah. Kunjungan ini bertujuan untuk studi banding dan penguatan kerjasama pemerintahan, khususnya dalam pengembangan potensi daerah dan tata kelola pemerintahan. 

"Kabupaten jombang ini seperti rumah kedua kami, sehingga ini kami ingin menjalin sinergi kerjasama untuk daerah masing masing," ucap Bupati Blora. 

Tak hanya itu, selain belajar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lanjut Bupati Blora, khususnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana dan Bank Jombang, juga ingin belajar sektor lain seperti pengembangan sektor pangan, pertanian, dan sektor Peternakan. 

"Jadi setelah pertemuan ini, nanti ada tim yang akan tinjauan langsung ke tempat pengolahan air minum yang sudah dikembangkan disini (Jombang) untuk nanti di implementasi ke kabupaten Blora," kata Bupati Blora. 

Top BUMD Awards 2026

Pada kesempatan itu, Bupati Jombang,  Warsubi mengucapkan selamat datang di Kabupaten Jombang kepada Bupati dan Wakil Bupati blora beserta seluruh jajaran.

"Kami menerima dan menyambut baik kunjungan bapak ibu sekalian dalam rangka studi tiru terkait pengelolaan perusahaan umum daerah air minum tirta kencana jombang," jelas Bupati Jombang. 

Menurut Bupati Jombang, perumda air minum tirta kencana adalah salah satu BUMD Kabupaten Jombang yang bergerak di sektor pelayanan air bersih, dengan perannya sebagai penyedia layanan air minum bagi masyarakat, serta pendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 

"Pada tanggal 13 april 2026, di dian ballroom hotel raffles jakarta yang lalu, Alhamdulillah BUMD kami memperoleh penghargaan dalam ajang bergengsi Top BUMD Awards 2026. Perumda air minum tirta kencana sendiri berhasil membawa pulang medali golden atas konsistensi predikat bintang 5 selama empat tahun berturut-turut. bapak direktur perumdam tirta kencana Jombang juga dinobatkan sebagai top CEO BUMD 2026," ungkap Bupati Jombang.

Lebih lanjut, Bupati Jombang menjelaskan bahwa dalam penyediaan air minum, Pemkab Jombang terus berupaya memastikan terpenuhinya air minum sebagai kebutuhan dasar, dengan cara menjamin akses yang layak, aman, dan berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kualitas layanan BUMD di sektor air minum.

Produksi Air Kemasan

"Pemkab Jombang mendorong perumda air minum tirta kencana untuk terus berinovasi, melalui optimalisasi sumber air, penguatan jaringan distribusi, serta transformasi layanan berbasis teknologi agar pelayanan kepada masyarakat semakin prima," ucap Bupati Jombang. 

Bupati Jombang berharap, melalui kegiatan studi tiru ini, akan terbangun sinergi yang baik antara Kabupaten Jombang dan Kabupaten Blora, melalui pertukaran pengalaman, inovasi, serta praktik baik, khususnya dalam pengelolaan air minum.

"Semoga kegiatan ini juga bisa memberikan gambaran yang komprehensif, menjadi sumber inspirasi, dan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan," tandas Bupati Jombang.

Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini mengapresiasi dan berterimakasih atas penerimaan rombongan dari Blora yang luar biasa ini. 

"Tentu ini ilmu yang luar biasa, jadi saya ingin tahu seperti apa awal mula dan sistem pengelolaannya dan tentu ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Jombang ini," ujar Wakil Bupati Blora. 

Usai berdiskusi, dilanjutkan peninjauan lapangan ke lokasi, untuk melihat proses produksi air kemasan yang di kelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Jombang Jawa Timur. (Humas/Redaksi)

Read More

Kodim 0721/Blora Gelar Rakornis TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2026

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) —  Dalam rangka persiapan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2026, Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang bertempat di Aula Makodim 0721/Blora, Jalan Pemuda No. 44 Blora, Senin 20 April 2026.

Kegiatan Rakornis tersebut merupakan langkah awal guna menyamakan persepsi serta memantapkan sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait dalam mendukung kelancaran pelaksanaan TMMD yang akan dilaksanakan di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Dandim 0721/Blora yang diwakili oleh Kasdim Mayor Inf Bani, Bupati Blora yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora Yayuk Windrati, S.IP., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para perwira staf dan Danramil jajaran Kodim 0721/Blora, unsur Forkopimcam Banjarejo, serta undangan lainnya.

Turut hadir Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLII Kodim 0721/Blora, Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Bhayangkari Polres Blora, Kepala Desa Sendangwungu beserta perangkat desa.

Dalam sambutan Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto, S.Sos., yang dibacakan oleh Kasdim, disampaikan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2026 direncanakan akan dibuka pada tanggal 22 April 2026 dan ditutup pada tanggal 21 Mei 2026, dengan mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa.”

Disampaikan pula bahwa program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam rangka membantu pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan di wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program TMMD dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah daerah, instansi terkait, maupun masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan,” demikian amanat Dandim.

Adapun sasaran kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2026 meliputi sasaran fisik dan nonfisik. Sasaran fisik berupa pembangunan jembatan sepanjang 6 meter dengan lebar 3 meter, pembangunan jalan sepanjang 200 meter, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 2 unit.

Sementara itu, sasaran nonfisik meliputi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait di Kabupaten Blora, guna meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam berbagai bidang.

Lebih lanjut, Dandim berharap seluruh unsur yang terlibat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, sehingga pelaksanaan TMMD dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Blora melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora Yayuk Windrati, S.IP., menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2026, termasuk dukungan anggaran sebesar Rp365.000.000 yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program TMMD sangat ditentukan oleh sinergi dan koordinasi seluruh pihak, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Kami mengharapkan seluruh perangkat daerah terkait dapat meningkatkan koordinasi secara intensif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat guna menjaga semangat gotong royong sebagai ciri khas pelaksanaan TMMD,” ujarnya.

Melalui Rakornis ini diharapkan seluruh rangkaian kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2026 dapat dipersiapkan secara matang, sehingga pelaksanaannya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Pendim/Redaksi)

Read More

Sinergi TNI dan Warga, Jembatan Garuda di Jati Blora Tingkatkan Kesejahteraan

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) —  Dalam rangka membantu mengatasi kesulitan masyarakat kembali ditunjukkan Kodim 0721/Blora melalui pembangunan Jembatan Garuda di Dukuh Jati, Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora Jawa Tengah, Kamis 2 April 2026.

Pembangunan jembatan tersebut melibatkan Babinsa bersama warga setempat sebagai bentuk gotong royong dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang vital bagi aktivitas sehari-hari masyarakat.

Keberadaan anggota Babinsa Koramil 11/Jati di tengah masyarakat menjadi wujud kepedulian terhadap akses penghubung antar wilayah yang selama ini dibutuhkan warga, khususnya untuk menunjang kegiatan pertanian, perekonomian, dan aktivitas sosial.

Koptu Pujiono mengatakan, kondisi jembatan sebelumnya kurang memadai dan kerap menjadi kendala, terutama saat musim hujan.

“Dulu jembatan ini cukup menyulitkan warga saat beraktivitas, apalagi ketika hujan turun,” ujarnya di sela kegiatan pembangunan.

Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto melalui Danramil 11/Jati Kapten Inf Puryanto menyampaikan, pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Pusat melalui TNI AD dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menurut dia, sinergi antara TNI dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Pembangunan ini adalah wujud kebersamaan TNI dan rakyat. Kami berharap jembatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Jati dan sekitarnya,” kata Kapten Inf Puryanto.

Untuk atensi, warga Desa Jati Kecamatan Jati, Kabupaten Blora menyambut baik pembangunan tersebut. Mereka berharap Jembatan Garuda dapat memperlancar akses transportasi, meningkatkan keamanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (Pendim/Redaksi)

Read More

Sebagian Wilayah Pulau Jawa Berpotensi Banjir, Berikut Data Flood Hub Terbaru

JAWA TENGAH (SEPUTARBLORA.MY.ID) — Sebagian wilayah Pulau Jawa saat ini tertutup awan hujan tebal. Hal ini dipicu oleh adanya area tekanan rendah di barat daya Jawa yang memengaruhi pola angin dari selatan (Australia). Akibatnya terjadi pertemuan angin dari utara dan selatan yang memicu pertumbuhan awan hujan secara masif. Kondisi ini sudah berlangsung sejak kemarin dan masih berlanjut hingga hari ini.

Dampaknya, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meningkat dan berisiko menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Berdasarkan data dari Flood Hub (update observasi pukul 10.00 WIB, Kamis 26 Maret 2026), berikut daerah dengan notifikasi potensi banjir tinggi (merah):

1. DKI Jakarta (seluruh wilayah kota administratif)

2. Kota Tangerang

3. Kabupaten Tangerang

4. Kota Tangerang Selatan

5. Kota Depok

6. Kabupaten Bogor

7. Kota Bogor

8. Kota Bekasi

9. Kota Semarang

10. Kabupaten Semarang

11. Kota Surakarta

12. Kabupaten Karanganyar

13. Kota Surabaya

Sementara itu, untuk kategori potensi ringan hingga sedang (kuning), wilayahnya jauh lebih luas dan tersebar di banyak daerah di Pulau Jawa.

Tetap waspada, karena potensi ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dinamika atmosfer yang terus berkembang. Pantau terus informasi cuaca terbaru dan siapkan langkah antisipasi, terutama bagi yang berada di daerah rawan banjir.

Update Peringatan Dini Cuaca Jawa Tengah, Prakirawan BMKG Jawa Tengah

Pada 26 Maret 2026 pkl 14:05 WIB masih berpotensi terjadi Hujan Sedang-Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang pada pkl. 14:15 WIB di Kabupaten Wonogiri: Waduk Gadjah Mungkur, Giriwoyo, Batuwarno, Tirtomoyo, Nguntoronadi, Baturetno, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, 

Kabupaten Banyumas: Tambak, 

Kabupaten Banjarnegara: Susukan, Mandiraja, Kabupaten Kebumen: Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Rowokele, Sempor, Karanganyar, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, 

Kabupaten Purworejo: Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Bener, 

Kabupaten Wonosobo: Wadaslintang, Kepil, Kertek, Garung, Kejajar, 

Kabupaten Magelang: Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Sawangan, Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Bandongan, Candimulyo, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, Secang, Windusari, Kabupaten Boyolali: Selo, Ampel, Cepogo, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Kabupaten Klaten: Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Kabupaten Sukoharjo:  Weru, Bulu, Tawangsari, Sukoharjo, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, Baki, Gatak, Kartasura, Kabupaten Karanganyar:  Jumantono, Ngargoyoso, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo, Jenawi, 

Kabupaten Sragen: Masaran, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Karangmalang, 

Kabupaten Grobogan: Pulokulon, Kradenan, Gabus, Ngaringan, Wirosari, 

Kabupaten Blora: Jati, Randublatung, Kradenan, Jepon, Blora, Tunjungan, Banjarejo, Ngawen, Kunduran, Todanan, Japah, 

Kabupaten Rembang: Sumber, Bulu, Pamotan, Sulang, Kaliori, Rembang, Kabupaten Pati:  Winong, Pucakwangi, Jaken, Batangan, Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, 

Kabupaten Kudus: Jekulo, Dawe, 

Kabupaten Jepara: Batealit, Keling, Kembang, Pakis Aji, Kabupaten Semarang: Susukan, Kaliwungu, Kabupaten Temanggung: Bulu, Tembarak, Temanggung, Parakan, Ngadirejo, Candiroto, Tlogomulyo, Selopampang, Bansari, Kledung, Wonoboyo, 

Kabupaten Batang: Subah, Batang, Kandeman, Kabupaten Pekalongan: Tirto, Wonokerto, 

Kabupaten Pemalang: Ulujami, 

Kabupaten Brebes: Tonjong, 

Kota Magelang: Magelang Selatan, Magelang Utara, Magelang Tengah, Kota Surakarta:  Laweyan, Serengan, Jebres, Banjarsari, 

Kota Pekalongan: Pekalongan Utara, dan sekitarnya.

Dan dapat meluas ke wilayah 

Perairan: Waduk Kedungombo, 

Kabupaten Semarang: Waduk Rawa Pening, Getasan, Tengaran, Suruh, Pabelan, Tuntang, Banyubiru, Jambu, Sumowono, Ambarawa, Bawen, Bringin, Bergas, Pringapus, Bancak, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bandungan, 

Kabupaten Cilacap: Nusawungu, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuhluhur, 

Kabupaten Banyumas: Kemranjen, Sumpiuh, Somagede, Kalibagor, Banyumas, Sokaraja, Purwokerto Selatan, 

Kabupaten Purbalingga: Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karanganyar, Karangmoncol, Rembang, Bojongsari, Padamara, Pengadegan, Karangjambu, Kertanegara, 

Kabupaten Banjarnegara: Purworeja Klampok, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, Sigaluh, Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Rakit, Punggelan, Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Pagedongan, 

Kabupaten Kebumen: Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal, Mirit, Prembun, Kutowinangun, Alian, Adimulyo, Kuwarasan, Gombong, Bonorowo, Padureso, Poncowarno, 

Kabupaten Purworejo: Kaligesing, Purworejo, Banyuurip, Bayan, Loano, 

Kabupaten Wonosobo: Sapuran, Kaliwiro, Leksono, Selomerto, Kalikajar, Wonosobo, Watumalang, Mojotengah, Sukoharjo, Kalibawang, 

Kabupaten Magelang: Kaliangkrik, 

Kabupaten Boyolali: Musuk, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, 

Kabupaten Klaten: Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas, Trucuk, Kebonarum, Jogonalan, Manisrenggo, Karangnongko, Ceper, Pedan, Karangdowo, Karanganom, Tulung, Jatinom, Kemalang, Ngawen, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, 

Kabupaten Sukoharjo: Nguter, 

Kabupaten Wonogiri: Pracimantoro, Giritontro, Jatiroto, Jatisrono, Girimarto, Karangtengah, Paranggupito, Kabupaten Karanganyar:* Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Matesih, Tawangmangu, Karangpandan, 

Kabupaten Sragen: Kalijambe, Plupuh, Sambungmacan, Ngrampal, Sragen, Sidoharjo, Tanon, Gemolong, Miri, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar, 

Kabupaten Grobogan: Kedungjati, Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Tawangharjo, Grobogan, Purwodadi, Brati, Klambu, Godong, Gubug, Tegowanu, Tanggungharjo, 

Kabupaten Blora: Kedungtuban, Cepu, Sambong, Jiken, Bogorejo, 

Kabupaten Rembang: Gunem, Sale, Sarang, Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, Lasem, 

Kabupaten Pati: Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Juwana, Jakenan, Pati, Gabus, Margorejo, Wedarijaksa, Margoyoso, Cluwak, Tayu, Dukuhseti, Trangkil, 

Kabupaten Kudus: Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, Undaan, Mejobo, Bae, Gebog, 

Kabupaten Jepara: Kedung, Pecangaan, Welahan, Mayong, Jepara, Mlonggo, Bangsri, Karimun Jawa, Tahunan, Nalumsari, Kalinyamatan, Donorojo, 

Kabupaten Demak: Mranggen, Karangawen, Guntur, Sayung, Karangtengah, Wonosalam, Dempet, Gajah, Karanganyar, Mijen, Demak, Bonang, Wedung, Kebonagung, 

Kabupaten Temanggung: Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Kedu, Jumo, Tretep, Kranggan, Bejen, Gemawang, 

Kabupaten Kendal: Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Brangsong, Pegandon, Gemuh, Weleri, Cepiring, Patebon, Kendal, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel, Kaliwungu Selatan, 

Kabupaten Batang: Wonotunggal, Bandar, Blado, Reban, Bawang, Tersono, Gringsing, Limpung, Tulis, Warungasem, Pecalungan, Banyuputih, 

Kabupaten Pekalongan: Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono, Talun, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, Sragi, Bojong, Wonopringgo, Kedungwuni, Buaran, Wiradesa, Siwalan, Karangdadap, 

Kabupaten Pemalang: Moga, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Warungpring, 

Kabupaten Tegal: Margasari, Bumijawa, Bojong, Balapulang, Pagerbarang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, Pangkah, Slawi, Adiwerna, Talang, Dukuhturi, Tarub, Kramat, Suradadi, Warureja, Dukuhwaru, 

Kabupaten Brebes: Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Jatibarang, Wanasari, Brebes, Songgom, Kersana, Losari, Tanjung, Bulakamba, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, 

Kota Salatiga: Sidorejo, Tingkir, Argomulyo, Sidomukti, 

Kota Semarang: Genuk, Pedurungan, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Semarang Barat, Mijen, Ngaliyan, Tugu, 

Kota Pekalongan: Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Selatan, 

Kota Tegal: Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan, Margadana, dan sekitarnya.

Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 17:15 WIB

Prakirawan BMKG Jawa Tengah

https://nowcasting.bmkg.go.id

Read More

Sinergi TNI-Polri dan Instansi Terkait Perkuat Pengamanan Lebaran 2026 di Blora

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) — Sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan instansi terkait terus diperkuat dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M di wilayah Kabupaten Blora. Senin 23 Maret 2026.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pendirian Pos Terpadu yang menjadi pusat kendali pengamanan sekaligus pelayanan bagi masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Pos Terpadu utama berada di Alun-Alun Blora, serta didukung pos-pos lainnya di sejumlah titik strategis seperti Cepu, Randublatung, Jiken, dan Kunduran.

Kegiatan ini melibatkan unsur gabungan, antara lain Kodim 0721/Blora, Subdenpom Blora, Polres Blora, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Senkom, Linmas, serta Pramuka, yang bersinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Komandan Kodim 0721/Blora, Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto, S.Sos., melalui Pasiops Kodim 0721/Blora, Lettu Inf Santoso menegaskan bahwa pengamanan Lebaran merupakan prioritas bersama guna menjamin stabilitas wilayah tetap kondusif.

“Sinergi ini merupakan bentuk komitmen kami bersama seluruh unsur terkait untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar Lettu Inf Santoso.

Ia menambahkan bahwa selain aspek pengamanan, Pos Terpadu juga difungsikan sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan informasi, pelayanan kesehatan, serta respons cepat terhadap kondisi darurat di lapangan.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban selama perjalanan mudik maupun balik, sehingga situasi tetap aman dan terkendali,” tambah Lettu Inf Santoso.

Untuk perhatian, dengan kesiapsiagaan seluruh personel gabungan, diharapkan pelaksanaan perayaan Idul Fitri di wilayah Kabupaten Blora dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. (Pendim/Redaksi)

Read More

Apa yang Akan Dipromosikan Potensi Wisata Blora ke Kancah Nasional di Event Sukun Tour de Muria

BLORA — Event olahraga balap sepeda Sukun Tour de Muria 'Blora Expedition'  2023  berskala nasional yang akan dilaksanakan di Blora pada 16 hingga 17 September 2023 mendatang.

 

Event tersebut merupakan  penutup dari rangkaian Trilogi Tour de Borobudur 2023, dimana merupakan event bersepeda bergengsi nasional. Untuk itu digadang-gadang bakal membawa manfaat positif bagi Kabupaten Blora.

 

Selain menjadi momen yang tepat mempromosikan potensi pariwisata Blora ke kancah nasional, dalam pelaksanaanya ajang ini akan memberdayakan potensi-potensi UMKM Kabupaten Blora.

 

Seperti disampaikan Panitia Sukun Tour de Muria Blora Expedition, Hendra Dharmanto, saat beraudiensi dengan Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, di Bandar Udara Ngloram, Cepu, Senin (21/8/2023).

 

Dikatakan, pihaknya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Blora, yakni  akan melibatkan sebanyak mungkin vendor-vendor dari Blora dan Cepu baik itu dari segi produksi maupun dari segi UMKM. 

 

Hendra menandaskan, pihaknya ingin agar masyarakat Blora bisa merasakan manfaat dengan adanya event tersebut. Seperti, dengan sekitar 500 peserta/pesepeda dari berbagai daerah, yang datang bersama tim maupun keluarganya, diharapkan juga dapat mendorong perputaran ekonomi di Blora.

 

Konkretnya, hotel-hotel di Blora, pariwisata, hingga para pelaku UMKM Blora yang akan merasakan manfaatnya.

 

Mengangkat Wisata

 

Bupati Blora mengapresiasi event balap sepeda yang rencananya digelar di Blora tersebut.   Dikatakan, event tersebut merupakan salah satu event tingkat nasional yang pesertanya ini 500 orang tapi baru dibuka hari pertama saja sudah penuh,

 

‘’Jadi semoga mampu untuk mengangkat wisata Blora, ekonomi Blora dan semoga menjadi agenda rutin setiap tahun," jelas Bupati Blora.

 

Bupati Blora mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Tengah yang telah memilih Blora sebagai salah satu tuan rumah untuk pelaksanaan event yang luar biasa tersebut.

 

Guna mematangkan persiapan event tersebut, Bupati Blora beserta Panitia dan jajaran OPD Pemkab Blora, dan  Manajemen Bandara Ngloram mengadakan rapat persiapan event Sukun Tour de Muria Blora Expedition.

 

Rencananya event balap sepeda yang akan dilaksanakan pada 16 - 17 September 2023 mendatang, akan memulai start dari Bandara Ngloram untuk mengeksplor sejumlah wilayah Blora, lengkap dengan potensi wisata alam, kebudayaan, dan kearifan lokalnya. (Prokompim/Redaksi)

Read More

H. Abu Nafi: Seni Budaya Sebagai Perekat Kebhinekaan Bangsa

Sosialisasi Kebijakan bersama H. Abu Nafi, SH.,
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah,
di Gedung NU Jl. Sumodarsono Blora.
Minggu, 30 April 2023.

BLORA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah melakukan 

sosialisasi kebijakan melalui Media Tradisional bertema "Seni Budaya Sebagai Perekat Kebhinekaan Bangsa" bersama H. Abu Nafi, SH., Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, di Gedung NU Jl. Sumodarsono Blora. Minggu, 30 April 2023. 

Koordinator penyelenggara sosialisasi, Sumiran, SH. staf anggota DPR RI sekaligus narasumber menyampaikan bahwa seni budaya merupakan sesuatu yang sangat penting, bagi kehidupan dimasa depan bangsa. Untuk memupuk rasa nasionalisme anak bangsa dan kecintaan terhadap Indonesia, hingga bisa melestarikannya dimasa depan.

"Ada warisan budaya yang mendunia, Angklung, Wayang Kulit, Batik, Seni dan teknologi leluhur bangsa Indonesia," kata Sumiran.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah H. Abunafi menyampaikan bahwa menjadikan Seni untuk mempererat kerukunan.

"Secara resmi sosialisasi 

acara Seni budaya sebagai perekat Kebhinekaan bangsa  dibuka, Bismillahirrohmanirrohiim," kata H. Abunafi.

Sementara itu, nara sumber Kristian Anjar Hervianto, ST., MT., Pamong Budaya 

Sub Koordinator Seni dan Film Dikporabudpar Blora, 

menjelaskan bahwa perundang undangan dari pusat hingga daerah mendasari pelestarian kebudayaan dan kesenian. 

"Tugas legislatif dan eksekutif untuk  melestarikan kesenian dan kebudayaan," ujar Kristian Anjar Hervianto. 

"Barongan, tayub, hadroh, terbangan, ketoprak dan karawitan belum mendapat tempat," tandas Kristian Anjar Hervianto.

Untuk diketahui, peserta kegiatan sosialisasi adalah warga Blora bersama awak media di wilayah Kabupaten Blora, sekira 100 orang, acara meriah dihibur Tarian Sukoreno Blora, Seni Tayub dari Sanggar Sekar Melati, Angklung Jalanan Blora dan organ tunggal. (SPT/Redaksi)

Read More

Gubernur Jateng Manfaatkan FABA dari PLN Untuk Bangun Tanggul Sementara di Pantura

FABA ini dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Jateng
untuk membangun tanggul sementara di sepanjang
pesisir pantai utara.Kamis, 15 Maret 2023
Foto: PT. PLN (Persero)

REMBANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjalin kerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam memanfaatkan sisa pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). FABA ini dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membangun tanggul sementara di sepanjang pesisir pantai utara. Kamis, 15 Maret 2023.

Gubernur dua periode itu mengapresiasi langkah PLN dalam membantu Pemprov Jateng untuk membangun tanggul sementara. Inisiatif ini mampu membantu mencegah abrasi pantai yang menjadi tantangan Jawa Tengah hari ini.

"Kolaborasi antara pemerintah dan BUMN untuk mengatasi penurunan permukaan tanah di pantai utara menjadi sangat strategis. Kami di Pemprov secara konsisten hadir menggandeng banyak pihak untuk bisa menyelesaikan persoalan bersama ini," ujar Ganjar Pranowo.

Ia menambahkan, pantura Jawa merupakan salah satu jalur penting yang menopang pergerakan perekonomian nasional. Untuk itu, Ganjar Pranowo mengajak semua pihak menjaga kelestarian pantura secara komperhensif.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pihaknya mendukung penuh upaya Gubernur Jawa Tengah untuk memperbaiki infrastruktur pesisir pantai. Salah satu dukungan PLN adalah memasok kebutuhan bahan baku pembuatan tanggul sementara menggunakan sisa abu pembakaran batu bara di PLTU.

Ia menambahkan, selama ini PLN mengolah sisa abu pembakaran menjadi bahan baku bangunan. Hasil uji KLHK, FABA aman digunakan sehingga kemudian membuat PLN semakin masif menggunakannya untuk keperluan infrastruktur masyarakat.

Khususnya di Jawa Tengah, Darmawan menjelaskan PLN mengoperasikan PLTU Tanjung Jati B di Jepara, PLTU Rembang dan PLTU Adipala di Cilacap. PLTU Tanjung Jati B mampu menghasilkan FABA sekitar 359.000 ton per tahun, sementara PLTU Rembang menghasilkan 67.000 ton per tahun dan PLTU Adipala sebanyak 80.000 ton.

"Kami berkomitmen mendukung langkah pak Gubernur untuk bisa gerak cepat mengatasi penurunan tanah di pesisir pantai utara. Kebetulan, PLN memiliki FABA yang terbukti mampu dan aman sebagai bahan baku tanggul sementara," ujar Darmawan Prasodjo.

Untuk jenis dan tanggul sementara yang akan di gunakan di wilayah pantura akan disesuaikan dengan masing-masing lokasi yang memiliki struktur geografis yang berbeda-beda. Selain itu, PLN pun menggandeng berbagai pihak seperti UMKM lokal untuk bekerja sama mengolah FABA menjadi berbagai macam bahan baku bangunan maupun campuran bahan baku bangunan, seperti paving block, batako, buis beton, mortar, pembangunan jalan, beton struktural, semen pozolan hingga geobag untuk penahan banjir dan tetrapod untuk penahan abrasi pantai.

Seluruh produk bahan baku bangunan hasil dari pengolahan FABA ini juga telah melewati pengujian dan di verifikasi kualitasnya oleh perguruan tinggi ternama di Jawa Tengah, seperti Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

"Prosesnya dimulai dari pengayaan, pengambilan, hingga pengepresan FABA menjadi bahan baku bangunan yang kokoh. Mutu bahan baku dari FABA ini kami jamin kualitasnya, karena mengacu pada SNI," ujar Darmawan Prasodjo.

Darmawan Prasodjo mengatakan langkah pemanfaatan FABA untuk tanggul sementara ini adalah bagian dari realisasi prinsip Enviroment, Sustainability and Governance (ESG) yang dipegang teguh oleh PLN. Harapannya, pemanfaatan FABA bisa lebih luas, tak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong perekonomian masyarakat.

"Pemanfaatan FABA merupakan bukti nyata dari PLN mengolah sisa dari operasional pembangkit. Sehingga hadirnya pembangkit PLN tak hanya bisa menjadi sumber listrik tetapi juga mampu sebagai bahan dasar menjaga dan melestarikan lingkungan serta menggerakkan roda ekonomi di masyarakat," tandas Darmawan Prasodjo.(PLN/ADY/Redaksi).

Read More

Pemkab Blora Komitmen Laksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Optimalkan Pelayanan Publik

Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si.. saat
menyerahkan LKPD, di Auditorium BPK RI Jawa Tengah,
Semarang. Kamis, 9 Maret 2023.
Foto: Prokompim Blora.

SEMARANG - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK Terbaik di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Ahmadi dalam pidatonya, usai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah yang diserahkan langsung Gubernur Ganjar Pranowo di Auditorium BPK RI Jawa Tengah, Semarang. Selasa, 14 Maret 2023.

Menurutnya Jawa Tengah berhasil meraih capaian 92,09 persen persentase penyelesaian rekomendasi BPK. Capaian tersebut juga melampaui raihan nasional, yaitu 75 persen.

"Jawa Tengah ini daerah kita kategorikan daerah yang memang tindak lanjut hasil pemeriksaan itu tergolong yang terbaik di seluruh Indonesia, bersama dengan Yogyakarta," ujar Ahmadi, di Kantor BPK Jateng.

"Tapi Yogyakarta entitasnya sedikit, kalau di sini kan banyak ada 35 kabupaten kota dan 1 pemerintahan provinsi," imbuh Ahmadi.

BPK RI juga mengapresiasi pemerintahan daerah Jawa Tengah yang turut terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Apresiasi disampaikan kepada seluruh kepala daerah yang hadir, termasuk Ganjar dan 35 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.

Tidak Korupsi dan Tidak Berkhianat

Ahmadi menjelaskan, capaian baik yang diraih Jawa Tengah tetap harus ditingkatkan. Dia pun mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap menguatkan koordinasi, serta kompetensi yang telah terbentuk di bawah kepemimpinan Ganjar.

"Posisinya, sampai dengan hari ini, Provinsi Jawa Tengah adalah yang terbaik di seluruh Indonesia," ujar  Ahmadi.

Pada kesempatan itu, turut disampaikan bahwa 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah  Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengingatkan, seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

"Kalau sudah WTP semua, tugas kita berikutnya adalah WTP tapi berkualitas. Tadi sudah diberikan rambu-rambunya semua mesti governance, akuntabilitasnya dicatat dan itu tidak sulit," kata Ganjar Pranowo.

Gubernur Jawa Tengah  Ganjar Pranowo  menegaskan kepada jajarannya untuk tetap terbuka dan melaksanakan pemerintahan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau Tidak Korupsi dan Tidak Berkhianat.

"Diingatkan, pokoknya laporannya yang baik saja tidak perlu takut dan BPK akan memeriksa dengan metode yang dimiliki. Tugas kita adalah menyiapkan itu," kata Ganjar Pranowo.

Optimalkan Pelayanan Publik 

Sementara itu, Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si.. saat menyerahkan LKPD Kamis (9/3/2023) menyampaikan bahwa Pemkab Blora, berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami berkomitmen untuk selalu melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan," ujar Bupati Blora.

Dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, lanjut Bupati Arief dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan harapan Kabupaten Blora, kembali memperoleh opini tertinggi dalam hasil pemeriksaan. 

Bupati Blora, H. Arief Rohman juga mengatakan selalu mengoptimalkan pelayanan publik.

"Kami juga selalu mengoptimalkan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penerapan inovasi dan pemanfaatan teknologi dan sistem terintegrasi dalam pelayanan," ungkap Bupati Blora.

Mewakili Bupati lainnya, Bupati Blora bertekad memperbaiki hal-hal yang memerlukan perbaikan.

"Kami mewakili pemerintah kabupaten yang saat ini meyerahkan LKPD selalu bertekad ke depan untuk memperbaiki hal-hal yang memerlukan perbaikan, sesuai arahan dan bimbingan BPK, sehingga laporan atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin baik dan akuntabel," tandas Bupati Blora. (Prokompim/ADY/Redaksi)

Read More

"UKW" "UKW" "UKW" !!! Uji Kompetensi Wartawan dan Konteks Kelayakan Profesi

UKW di Provinsi Jawa Tengah bersama Dewan Pers.; Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI).; Jurusan/Program Studi Ilmu Komunikasi, Lembaga
Pendidikan London School Public Relation.; Dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI),
baru - baru ini. Foto: PWI Blora.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Konteks Kelayakan Profesi

Oleh: Amir Machmud NS

Ukuran dasar profesionalitas wartawan adalah pemahaman kompetensi yang “kaffah”, yakni kecakapan teknis dan kearifan etis.

Cakap teknis tanpa penghayatan etis belumlah kompeten. Dua sisi itu menjadi keping mata uang yang tak bisa saling terpisahkan.

Parameter kompetensi itu antara lain dilihat lewat proses pengujian, berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 12 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW). SKW dilaksanakan melalui ujian kompetensi oleh lembaga -lembaga uji yang tersertifikasi oleh Dewan Pers.

Dari positioning itu, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan instrumen sahih untuk mengukur kelayakan seseorang sebagai wartawan. Penegasannya, UKW memang “bukan syarat menjadi wartawan”, melainkan parameter kepatutan (kompetensi).

Pemahaman ini perlu ditekankan, agar tidak terus menerus muncul kesalahpahaman dalam aneka tafsir untuk menjawab penting atau tidak penting menilai kelayakan kinerja kewartawanan seseorang melalui instrumen UKW.

Apalagi, sebagai profesi, wartawan tentu membutuhkan persyaratan profesionalitas, seperti halnya profesi-profesi yang lain. Aspek teknis (skill) harus oke, sementara aspek etis juga harus oye. Oke-oye ini menyatu secara “kaffah”, tak bisa setengah - setengah.

Justifikasi

Tak sedikit yang berpikir justifikatif: apakah wartawan yang sudah memegang sertifikat kompetensi bisa dijamin berkecakapan pada dua aspek itu?

Apakah dia pasti profesional dalam ukuran skill? Pun, apakah dijamin bakal tegak lurus secara etis?

Tak sedikit pembicaraan di tengah kita yang seperti menyimpulkan, pelanggaran - pelanggaran etika jurnalistik yang terjadi, sejauh ini juga dilakukan oleh mereka yang telah dinyatakan kompeten oleh lembaga uji.

Dalam catatan Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers, selama 2022 masuk 691 pengaduan, 97 persen yang diadukan adalah berita - berita dari platform siber. Pengaduan terkait etika jurnalistik itu meliputi judul yang mendekati porno, tidak berimbang, tidak akurat, berita partisan, opini yang menghakimi, dan penyebutan identitas anak. (“Setelah Kompeten, Apa?”, Antara Kaltara, 22 Januari 2023).

Realitas itu tentu merupakan bagian dari skeptisitas yang sebenarnya mudah dijawab, bahwa profesi apa pun punya potensi “penodaan” oleh para anggotanya. Inilah dinamika, seperti halnya skeptisitas tentang penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah yang sering menjadi “ritus” mengawali tugas dalam banyak bidang.

Artinya, wartawan yang diikat oleh kode etik kewartawanan secara alamiah juga menghadapi aneka dinamika dalam menjalankan tugas - profesinya.

Masalahnya, apakah dia mampu menghadapi dinamika itu dengan transformasi mindset sebagai wartawan yang sudah dinyatakan kompeten? Apakah dia mampu menegaskan pilihan berkomitmen pada ikatan-ikatan moral profetiknya?

UKW, menurut Hendry, dapat menjadi alat penyaring, sejauh penyaring dan penyaringannya baik dan benar. Artinya, Dewan Pers sebagai pemberi mandat UKW ke lembaga uji, harus melakukan evaluasi berkala agar produk lembaga uji itu kredibel. Kalau kurang, diperbaiki. Kalau salah, ingatkan aturan dan kewajiban untuk menaati.

Konteks Kelayakan

Bisa dipahami, apabila tidak sedikit mitra kerja yang punya keinginan untuk (sekadar) tahu, apakah yang berelasi dengan dia dan atau institusinya adalah wartawan yang memang punya keterukuran kompetensi?

Fenomena istilah dalam dinamika dunia kewartawanan seperti “wartawan abal-abal”, “bodreks”, atau “wartawan tidak jelas”, tentu berpotensi membangun mindset buruk, dan bisa menyulut keraguan sebagian narasumber kita.

 

Dan, pertanyaan itu bisa dijawab dengan cara elegan, misalnya wartawan proaktif menunjukkan identitas yang terkait dengan kompetensinya.

Proses pengujian dalam UKW berupa pembuktian unjuk kerja di meja uji, menurut saya cukup sahih untuk “merekonstruksi” sejauh mana elemen - elemen kompetensi itu telah mengalir dalam nadi wartawan.

Gambaran ringkas semacam ini kiranya cukup menjelaskan pentingnya posisi UKW, terutama dalam membangun kemampuan “kaffah” kewartawanan.

Ada konteks kebutuhan unjuk parameter kelayakan profesi. Ada konteks kepatutan mengukur kinerja bagi anggota organisasi profesi. Ada konteks pembeda untuk menunjukkan, mana wartawan yang dinilai kompeten dan mana yang berada di luar koridor itu.

Pendalaman pemahaman ini penting untuk membekali mereka yang memilih profesi sebagai wartawan. Selain itu, dinamika kehidupan profesi kewartawanan seperti ini, kiranya pantas pula diperkenalkan sebagai bagian dalam pembelajaran di Jurusan Jurnalistik Program Studi Ilmu Komunikasi, khususnya dalam Mata Kuliah Dasar-dasar Jurnalistik.

Terdapat substansi nilai yang secara mendasar perlu ditunjukkan dan diajarkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari “calon yang bakal mengisi profesi ini”, juga sebagai pengembangan ilmu dan praktik jurnalistik, bahwa profesi wartawan punya ukuran profesionalitas yang ketat sampai seseorang betul - betul layak disebut sebagai wartawan.

---Penulis: Amir Machmud NS, pengajar jurnalistik Prodi Ilmu Komunikasi Fiskom UKSW, wartawan suarabaru.id, dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah.

(PWI/ADY/Redaksi)

Baca Juga: 

Lembaga Uji Kompetensi Tersertifikasi Dewan Pers

Read More

Bupati Blora Tegaskan Bicara Persoalan Gagasan "Cepu Raya"

Mahasiswa Intitut Agama Islam Al-Muhammad Cepu
ikuti diskusi / Seminar Akademik dan pelantikan SEMA -
DEMA IAI Al-Muhammad Cepu. Foto: Al-Muhammad Cepu.

 

BLORA – Kawasan Cepu Raya yang digagas Menteri Sekretaris Negara Prof. Pratikno terus bergulir.  Para mahasiswa IAI Al-Muhammad Cepu menyelenggarakan diskusi terkait persoalan kawasan cepu raya tersebut, kegiatan dikemas dalam Seminar Akademik yang dirangkaikan pelantikan SEMA-DEMA IAI Al-Muhammad Cepu. Jumat,  (20/1/2023).

 

Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP., M.Si yang hadir langsung, mengapresiasi mahasiswa IAI Al-Muhammad Cepu yang mendiskusikan tentang "Gagasan Cepu Raya" itu.

 

"Saya atas nama Pemkab Blora mengapresiasi kegiatan diskusi ini. Kegiatan seperti ini memang harus sering dilakukan. Terlebih  mendiskusikan bersama soal gagasan Mensesneg tentang Kawasan Cepu Raya. Bentuk saja kelompok diskusi di tingkat perguruan tinggi nanti kita ajak untuk memberikan masukan secara konkrit, yang nantinya akan menjadi masukan Pemkab dalam ide gagasan Cepu Raya ini," ucap Bupati Blora.

 

Bukan Pusat Pemerintahan Baru

Menyoal Cepu Raya, Bupati H. Arief menegaskan bahwa kawasan Cepu Raya ini bukan menjadi pusat pemerintahan baru.

‘’Ini yang perlu dipahami kita semua. Gagasan Cepu Raya ini bukan untuk membuat kota pemerintahan. Jadi, kawasan Cepu Raya ini adalah sebatas untuk menjadikan Cepu sebagai pusat perekonomian di Jateng bagian timur dan Jatim bagian barat. Pusat pemerintahan tetap di Blora," ucap Bupati H. Arief.

 

Dikemukakan, gagasan Cepu Raya sudah menjadi pembahasan sejak Desember 2021 lalu bersama Menteri Sekretaris Negara Prof. Pratikno, saat rapat rencana pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko.

Kawasan Ekonomi Khusus

"Sekitar 1 tahun lalu, Desember 2021 kawasan ekonomi khusus Cepu Raya ini juga menjadi  pembahasan Pak Mensesneg saat rapat rencana pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko. Kawasan "Cepu Raya" adalah sebuah kawasan ekonomi khusus yang terdiri dari Blora, Bojonegoro, Ngawi, dan Tuban dengan segala potensi perekonomian yang rencananya dipusatkan di Kota Cepu," imbuh Bupati Blora.

 

Selain Bupati H. Arief, hadir juga sebagai narasumber Direktur Ademos Indonesia Muhammad Kundori, Ketua Dewan Kebudayaan Blora, Dalhar Muhammadun. 

 

Acara tersebut dihadiri juga oleh Rektor, Wakil Rektor III para dosen IAI Al Muhammad Cepu, Forkopimcam Cepu serta para Lurah, Kepala Desa se-kecamatan Cepu, dan  organisasi kemahasiswaan se-kabupaten Blora.

 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Blora juga mengucapkan selamat atas alih status kampus Al-Muhammad Cepu dari STAI menjadi IAI.

‘’Saya mengucapkan selamat ya untuk keluarga besar Al-Muhammad Cepu atas alih status dari STAI menjadi IAI. Jadikan momentum alih status ini untuk transformasi lembaga menjaga lebih baik lagi dan saya doakan segera juga menjadi universitas," tandas Bupati H. Arief. (Prokompim/ADY/Red)

Read More

PWI Jateng Siapkan HPN 2023 Kolosal Bertema "Pers Edukatif Menuju Tahun Politik 2024"

Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS, Ketua PWI Solo Anas Syahirul Alim,
dan Ketua PWI DIY Don Hudono dalam rapat bersama di Yogyakarta,
Selasa 16 Januari 2023. Foto: PWI Jawa Tengah.  

SEMARANG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah menyiapkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 secara kolosal, mulai 9 Februari hingga akhir Maret.

Tema "Pers Edukatif Menuju Tahun Politik 2024" di-break down dengan spirit "HPN Goes to Campus", yang bersubstansi semangat kembali ke khitah jurnalistik berkualitas, momentum resonansi sikap bermedia, membangun atmosfer kebangsaan yang sehat, dan memberi gairah bagi pembangunan daerah.

Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS, Sekretaris Setiawan Hendra Kelana, dan Ketua Panitia HPN Zaenal Abidin Petir dalam rilisnya menyampaikan, kolosalitas kegiatan akan tampak dalam serangkaian agenda kegiatan yang berbasis intelektualitas dan kesadaran peningkatan sumberdaya manusia (SDM) wartawan.

"Pertama, akan kami gelar Dialog Lima Rektor, yakni Rektor Udinus, UKSW, Unissula, Unika, dan Unwahas di kampus Udinus. Temanya, Media Edukatif Menuju Tahun Politik 2024," katanya.

Kedua, Dialog "Membangun Kampus Kebangsaan" di Universitas Semarang, menghadirkan Romo Benny, Dr Supari, Dr Ferdinand Hindiarto, dan Prof Dr Imam Taufik. Menkopolhukam Prof Mahfud MD yang juga Dewan Penyantun USM direncanakan menjadi keynote speech.

Ketiga, Dialog "UMKM, Implementasi Ekonomi Khas Indonesia" di kampus Unwahas dengan narasumber Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, pakar ekonomi Unwahas, serta pelaku UMKM.

Keempat, Dialog "Pers Berkebangsaan Menuju Tahun Politik" di kampus UKSW Salatiga. Dialog akan menampilkan Rektor UKSW, akademisi Undip, dan Ketua PWI Jateng.

Kelima, khataman Alquran Grup Ashabul Kahfi yang beranggotakan para wartawan anggota PWI Jateng, diikuti Tausyiyah Tahun Politik di kampus Unissula.

Puncak peringatan HPN 2023 Tingkat Jawa Tengah akan digelar di Ghradhika Bakti Praja pada 3 Maret 2023. Pada hari yang sama juga diadakan pameran foto jurnalistik dan produk-produk UMKM Jawa Tengah.

UKW Joglosemar

Selain kegiatan-kegiatan di sejumlah kampus, PWI Jateng bekerja sama dengan PWI Solo dan PWI DIY juga akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bersama, dengan label "UKW Joglosemar".

UKW yang didukung penuh PT Semen Gresik Pabrik Rembang tersebut direncanakan diadakan di Kota Yogyakarta, sekaligus sebagai kolaborasi ketiga PWI tersebut untuk memeringati HPN 2023.

Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS, Ketua PWI Solo Anas Syahirul Alim, dan Ketua PWI DIY Hudono bersama jajaran pengurus, pada Senin 16 Januari 2023 mengadakan rapat dengan PT Semen Gresik Pabrik Rembang untuk mematangkan agenda tersebut.

"Masih banyak kegiatan lain yang bersifat lokal, seperti ziarah ke makam wartawan, tumpengan syukur HPN, dan One Day Tour ke desa-desa wisata di Kota Semarang," tandas  Amir Machmud. (PWI/ADY/Redaksi)

Read More

Lomba Tulis Video dan Foto Jurnalistik Pelajar dan Mahasiswa Blora Jawa Tengah Berhadiah Jutaan Rp

Selebaran Lomba Tulis Video dan Foto Jurnalistik Pelajar dan Mahasiswa Blora Jawa
Tengah Berhadiah Jutaan Rupiah, PWI Blora HPN 2023. Foto: PWI Blora.

BLORA – Dalam Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 2023, maka PWI Kabupaten Blora mengadakan rangkaian kegiatan, diantaranya lomba membuat berita (jurnalistik) dalam berbagai bentuk bagi pelajar dan Mahasiswa. Senin, (12/1/2023). 

Adapun syarat dan ketentuan lomba tulis, foto dan video jurnalistik Blora 2023

A. Lomba Tulis, Lomba Foto dan Lomba Video Jurnalistik Antar Pelajar dan Mahasiswa Blora

Tema: “Dua Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blora”

Sub tema: 

- Infrastruktur

- Wisata

- UMKM

- Sosial Budaya

B. Periode Lomba: 23 Januari hingga 5 Februari 2023.

C. Lomba Tulis, Foto dan Video Jurnalistik dikirim melalui Email : pwiblora@gmail.com

D. Lomba Foto dan Video Wajib di Post di Akun Instagram Pribadi dengan Syarat :

- Wajib Follow IG PWI Blora @pwiblora dan Info Blora @_infoblora 

- Wajib Tag IG PWI Blora dan Info Blora

- Wajib Menggunakan Hastag #lombafotovideoHPN2023blora

- Durasi Video maksimal 3 Menit

- Boleh mengedit sebatas Croping, Saturasi, Kontras dan Curve

- Boleh mengirimkan Maksimal 2 Foto atau Video

- Keputusan Juri tidak bisa diganggu gugat.

Keterangan lebih lanjut hubungi Panitia Penyelenggara Lomba Menulis, Membuat Video dan Foto Jurnalistik Pelajar dan Mahasiswa se-Kabupaten Blora Jawa Tengah, di Sekretariat PWI Komplek GOR Mustika Blora, pada jam kerja. (PWI/ADY/Redaksi).

Read More

Inilah Kata Bupati Saat Jadi Inspektur Upacara Penutupan Latihan Praja Bakti Taruna AKMIL di Temanggung

Bupati terima cinderamata usai jadi Inspektur Upacara Penutupan Latihan
Praja Bakti Taruna AKMIL di Temanggung. Foto: Akmil Magelang.

MAGELANG – Bupati Temanggung menjadi Inspektur Upacara Penutupan Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer Tingkat II/Sertar TP 2022/2023 bertempat di Gedung Graha Bhumi Pala Sekda Kabupaten Temanggung. Jum’at, 25 November 2022. 

Sebagai Komadan Upacara Penutupan Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer Tingkat II/Sertar TP 2022/2023  Danyontar TK. II/ Dewasa Mentar Akmil Letkol Inf Hermanto. 

Dalam amanatnya, Bupati Temanggung, H. Muhammad Al Khadziq  menyampaikan, bahwa selama enam hari para Taruna Akmil telah beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat di Kabupaten Temanggung, khususnya di Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kaloran.

"Kiranya kegiatan ini menjadi bekal yang sangat berharga untuk melaksanakan salah satu fungsi utama TNI Angkatan Darat yaitu bidang pembinaan teritorial," kata Bupati Temanggung.

Kesempatan Latihan Praja Bakti menjadi sarana yang nyata bagi para Taruna Akmil untuk mewujudkan dan memelihara kemanunggalan TNI dengan rakyat, yang selama ini telah menjadi satu kekuatan dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sesuai hasil laporan, ada satu kesimpulan positif, bahwa Latihan Praja Bakti di Kabupaten Temanggung berlangsung lancar dan berhasil mencapai sasaran kegiatan baik fisik maupun non fisik dengan baik, imbuh Bupati Temanggung.

“Atasnama pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Temanggung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas segala jerih payah dan upaya dari seluruh peserta latihan, dan umumnya jajaran Akmil yang telah menjadi bagian dari kesuksesan kegiatan ini," tegas Bupati Temanggung. 

Dengan harapan bersama, setiap pencapaian program dalam Latihan Praja Bakti Taruna Akmil Tingkat II/ Sersan Taruna Tahun Pendidikan 2022/2023 dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Temanggung. Dengan tujuan untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat dan kualitas kesejahteraan secara umum. 

Bupati Temanggung juga mengajak untuk jadikan momentum Latihan Praja Bakti Taruna Akmil Tingkat II/Sersan Taruna Tahun Pendidikan 2022/2023, untuk semakin meningkatkan sinergi, menggugah kesadaran bersama.

"Kita bersama untuk selalu menghidupkan budaya gotong royong, mempererat tali persaudaraan, merajut kebersamaan dan persatuan, meningkatkan karya, inovasi dan prestasi, membangun daerah kita, Kabupaten Temanggung yang kita cintai bersama ini, agar semakin aman, religius, maju, dan sejahtera," harap Bupati Temanggung. 

Bupati ingin desa-desa di Kabupaten Temanggung makin maju dan sejahtera dengan tetap mempertahankan keunikan dan kearifan lokalnya. Desanya maju, masyarakatnya sehat, fasilitas pelayanan dasar masyarakatnya lengkap, SDM-nya makin berkualitas unggul, mandiri, punya spiritualitas tinggi, tidak ada narkoba, kreatif dan inovatif serta mempunyai karakter kebangsaan yang kuat.

"Bersama kita bangun Indonesia mulai dari Desa," tandas Bupati Temanggung.    

Dengan telah berakhirnya Latihan Praja Bakti Taruna Akmil Tingkat II/Sersan Taruna Tahun Pendidikan 2022/2023 di Kabupaten Temanggung, beliau ucapkan selamat jalan, dan kembali beraktifitas di Kesatrian Akademi Militer di Magelang. 

Hadir Wakil Gubernur Akademi Militer dan seluruh Pejabat Distribusi Akademi Militer; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung, Para Kepala Perangkat Daerah, Camat Temanggung, Camat Kaloran, Camat Kandangan, Danramil Temanggung, Danramil Kaloran, Danramil Kandangan, Kapolsek Temanggung, Kapolsek Kaloran serta Kapolsek Kandangan serta Para peserta upacara Taruna Akademi Militer Tingkat II/ Sersan Taruna. (PenhumasAkmil/ADY/Redaksi)

Read More