Forkopimda Blora |
BLORA - Melihat polemik hasil perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora yang baru saja dilantik pada Senin (23/12/2019) lalu, Bupati Blora, H. Djoko Nugroho menunjukkan kegeramannya atas sikap Bawaslu Blora.
"Kemarin ada masalah di Panwas (Perekrutan Panwascam.red), saya tidak suka terus terang tidak suka, setiap ditanya jawabannya independen, independen itu apa sih?" ujar Bupati yang akrab disapa Pak Kokok itu.
"Kita itu hanya bertanya apakah BPD dan Guru boleh menjadi anggota Panwascam, jawabannya boleh asal ada ijin dari pimpinannya, lha kenapa tidak diawal ijinnya," ungkapnya kembali, dalam sambutannya Senin, (30/12/2019) pada penyerahan penghargaan pajak daerah dan pengelola keuangan terbaik 2019 di Restro Joglo Dusun Selo Parang Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.
Bupati Kokok meminta agar Bawaslu mau menghargai Pemerintah Kabupaten Blora, mengingat dana yang digunakan adalah Anggaran dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milik Kabupaten Blora.
"Saya minta ada rapat lagi untuk mbahas soal ini, kalo mereka (Bawaslu.red) tidak mau baik, masih ngotot, lebih baik tidak ada Pilkada di Blora, kita tarik saja uangnya, saya berani karena saya ingin mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara dengan baik, kita ingin pelaksanaan Pilkada dengan baik, melalui proses yang baik pula, bagaimana bisa seorang guru yang harus mengajar, membagi waktu bersamaan menjadi Panwascam, wong kita tidak titip apa -apa kok, makanya saya minta Forkompinda untuk tidak usah hadir dalam pelantikan itu, karena nanti dituduh akal - akalan dari Pendopo, ya tidak?," tandasnya kembali.
Terpisah, Sore harinya di hari yang sama, di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora, digelar konferensi pers, yang diselenggarakan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Blora, yang dihadiri seluruh media baik media cetak maupun online yang beroperasi di Blora. Dalam acara yang bertajuk penyampaian laporan kinerja akhir tahun Bawaslu Kabupaten Blora, juga dibahas terkait polemik perekrutan Panwascam. Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan menyampaikan bahwa proses pelaksanaan rekrutmen Panwascam telah sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang terbaru.
"Kami pastikan tidak ada titipan dari siapapun, semua murni yang lolos adalah yang terbaik, meskipun ada upaya - upaya masukan dari luar, dalam perekrutan tersebut, namun kami tetap memilih yang benar - benar lolos dari mekanisme Bawaslu, dan kami akan segera berkoordinasi dengan Bupati terkait mekanisme ini, dan kami menunggu waktunya yang untuk bertemu dengan Bupati, dan kami minta Pak Wahyu, Kepala Kesbangpol untuk memastikan koordinasi ini bisa berjalan," ungkapnya. (JWN/RED)