Sapi Potong dan Beras Premium Blora Siap Diserap Pasar Ekspor Bersama Id Food

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) — JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus berupaya mengoptimalkan potensi daerah di sektor pangan. Dalam hal ini, Bupati Blora Dr. Arief Rohman melakukan kunjungan kerja ke kantor BUMN Holding Pangan ID FOOD di Jakarta guna menjajaki peluang kerja sama strategis dalam pengembangan sektor pertanian, peternakan, serta potensi daerah disektor lain.

Saat berkunjungan di kantor ID FOOD, Bupati diterima langsung oleh, Ghimoyo Direktur Utama ID FOOD, serta Bernadetta Raras Dir Supply Chain Management dan IT ID FOOD. 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman memaparkan berbagai komoditas unggulan daerah yang dinilai memiliki daya saing tinggi dan potensi potensi lain yang bisa dioptimalisasi.

"Blora salah satu daerah penghasil padi terbesar, selain itu di sektor peternakan juga luar biasa, jadi kami ingin mengoptimalkan potensi potensi yang ada dan menggali potensi daerah disektor lain," ucapnya, senin sore ( 24/9/2026).

Mas Arief, sapaan Bupati Arief menjelaskan bahwa saat ini Blora juga mengembang beras organik. Dimana beras organik tersebut menjadi salah satu produk unggulan yang saat ini terus dikembangkan Pemkab Blora.

Selain beras organik, Bupati Arief memperkenalkan potensi peternakan Blora yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan populasi sapi potong terbesar di Jawa Tengah. Aktivitas perdagangan ternak di daerah itu juga dinilai sangat tinggi.

"Pasar hewan di Blora buka setiap pasaran Pon atau lima hari sekali. Nilai transaksi dalam satu kali pasaran mencapai miliaran. Tentunya ini juga menjadi salah satu potensi yang perlu dikembangkan," ujarnya.

"Tentunya kami ingin bermitra dengan ID FOOD tentunya disektor pangan, yang pasti dikelas premium dimana yang orientasinya nanti sampai ekspor, sehingga dari sisi penghasilan, para petani ini bisa bertambah," imbuhnya. 

Bupati Blora menyampaikan bahwa kerjasama dengan ID FOOD diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi para petani dan peternak lokal.  

"Blora juga menyimpan potensi besar pada komoditas tanaman pangan serta sektor peternakan sapi yang siap diintegrasikan dengan ekosistem ID FOOD," pungkasnya. 

Tak hanya itu, pihaknya saat ini fokus disektor pangan ini, bahkan Pemkab sangat terbuka untuk nanti para investor maupun pihak pihak yang ingin menjadikan Blora ini sebagai daerah yang komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional dari bapak Presiden. 

Menanggapi hal itu, Ghimoyo Direktur Utama ID FOOD menyambut baik kedatangan Bupati Blora ke kantornya untuk terus bekerjasama dengan ID FOOD terutama disektor pangan. 

"Kami menyambut baik kedatangan pak Bupati Blora ini, sebenarnya kami juga sudah kerjasama dengan Pemkab Blora, meskipun masih sekala kecil, tapi sudah ada produk dari Blora yang sudah kita ambil. Namun ke depan tidak hanya beras saja yang kita ambil, kami. Tapi kami siap support apa yang dibutuhkan untuk Blora," ucapnya. 

Terlebih selain disektor pangan, kabupaten Blora juga salah satu penghasilan sapi terbesar di Jawa Tengah.  "Jadi daging sapi ini juga kita masuk, sehingga apa yang bisa kita sinergikan kita dengan Pemkab Blora," Pungkasnya. 

ID FOOD menyambut positif langkah proaktif Pemkab Blora.  Demi mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Blora. (Humas/Redaksi)

Read More

Ikuti Rakor Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu, Bupati Bertekad Ubah Kawasan Kumuh di Blora Jadi Layak Huni

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) — Jakarta —  Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menggelar Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Forum ini diikuti sejumlah Kepala daerah se-Indonesia. Salah satunya Bupati Blora Jawa Tengah,  Dr. H Arief Rohman. Dia  hadir bersama sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah lainnya seperti,Kabupaten Grobogan, kabupaten Semarang, kabupaten banjarnegara, Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Brebes. 

Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Dalam sambutannya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Pemerintah mencatat penurunan kawasan kumuh dari 2025 ke 2026 masih sangat kecil sehingga pembangunan rumah harus berjalan bersamaan dengan penyediaan air minum, sanitasi, dan infrastruktur lingkungan.

AHY sapaan akrab Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki rumah karena kondisi permukiman juga menentukan kelayakan hunian. Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait kawasan permukiman kumuh. Saat ini terdapat sekitar 7.000 kawasan kumuh di Indonesia dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Pemerintah juga perlu mengurangi luas kawasan kumuh, yang sebagian besar masuk kategori ringan sebanyak 5.620 kawasan.

AHY mengatakan, dari ribuan kawasan tersebut, sebanyak 5.620 kawasan masuk kategori kumuh ringan, kemudian 1.666 kawasan berada dalam kategori sedang, sementara sekitar 100 kawasan tergolong kumuh berat.

"Alhamdulillah terjadi penurunan, tetapi tipis sekali dari 2025 ke 2026, selain membangun rumah, kita juga harus mengurangi area kumuh,” ujar. 

Ia mengatakan, penanganan kawasan kumuh tidak hanya berkaitan dengan kondisi rumah, tetapi juga lingkungan tempat tinggal masyarakat. Persoalan tersebut mencakup fasilitas pendukung seperti air minum, sanitasi, drainase hingga pengelolaan sampah.

"Kawasan kumuh tentu berkaitan dengan kondisi bangunan, yaitu kondisi bangunan atau rumah yang tidak layak. Namun, bukan hanya itu. Ingat, tanpa fasilitas pendukung, misalnya lingkungan, rumah masyarakat juga menjadi tidak beraturan. Masing-masing mencari cara untuk melakukan mobilitas di lingkungan tersebut. Pada akhirnya, menjadi sembarang," ujarnya.

Menurut AHY, persoalan air bersih juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas hidup masyarakat di kawasan permukiman.

"Jika air minum tidak terjamin dari sisi kualitas dan keberlanjutan, ini maka akan membuat masyarakat menjadi tidak berkualitas hidupnya," jelas dia.

Adapun dalam menangani kawasan permukiman kumuh, AHY menjelaskan, porsi pemerintah pusat menangani kawasan permukiman kumuh dengan luas lebih dari 15 hektare, sementara pemerintah daerah provinsi menangani kawasan dengan luas lebih dari 10 hektare hingga kurang dari 15 hektare.

Sementara pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menangani kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektare.

Dari keseluruhan kawasan tersebut, porsi penanganan terbesar berada di pemerintah kabupaten/kota, yakni 66%. Pemerintah pusat memiliki porsi 21%, sedangkan pemerintah provinsi sebesar 13%.

AHY menegaskan, penanganan kawasan kumuh juga harus memperhatikan risiko bencana. Ia menyoroti masih adanya kawasan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana.

"Ada kawasan di bantaran sungai. Saya sudah mengatakan sebelumnya mengenai persoalan sungai kita, ada kawasan rawan bencana. Jangan membangun di lokasi rawan bencana. Ketika terjadi bencana, kemudian kita membangunnya kembali (di lokasi yang sama)," ucap AHY.

Menurut dia, pembangunan kembali kawasan terdampak bencana tidak boleh hanya mengembalikan kondisi seperti sebelumnya. Pemerintah perlu membangun kawasan yang lebih tangguh.

"Kita tidak hanya harus membangun kembali, tetapi juga membangun kembali dengan lebih baik, dan memiliki daya tahan yang berkualitas," katanya.

AHY mengatakan, pemerintah sebelumnya telah melakukan penanganan kawasan kumuh melalui berbagai instrumen, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), program perumahan terpadu hingga pembiayaan perumahan melalui FLPP.

Pada 2025, pemerintah pusat menangani 10 kawasan kumuh di sembilan provinsi dengan total luas 262,19 hektare untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh. Sementara itu, pada 2026 pemerintah menargetkan penanganan 16 kawasan prioritas di 16 provinsi dengan total luas mencapai 436,32 hektare.

AHY menegaskan, penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Jadi, sebenarnya ada cukup banyak instrumen dan model pendekatan yang dapat kita lakukan. Pada 2026, akan dilakukan penanganan di 16 kawasan dengan luas 436 hektare di 16 provinsi," tegasnya.

AHY menegaskan, penanganan kawasan kumuh harus mencakup rumah dan ekosistem permukiman di sekitarnya. 

“Penekanannya ada pada kata ‘terpadu’. Selama ini memang sudah ada, tetapi mungkin belum terlalu terintegrasi,” tutur AHY.

Menurut AHY, pendekatan tersebut juga akan menghubungkan perumahan dengan sekolah, pasar, transportasi, ruang terbuka, fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta program pemerintah lain. Pemerintah kemudian ingin menggunakan sistem pemantauan untuk memetakan kawasan kumuh dan memastikan penanganan sesuai anggaran serta kewenangan masing-masing pemerintah.

“Bukan sekadar menambahkan dashboard baru, tetapi sebagai instrumen untuk memetakan berapa banyak dan di mana saja kawasan atau desa kumuh berada,” pungkasnya.

Menyikapi hal ini, Bupati Dr. H. Arief Rohman yang hadir dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu dimana tentang pembahasan wilayah kumuh. Pemkab Blora khususnya di wilayah kelurahan untuk penanganan kawasan kumuh. 

"Untuk Blora utamanya di kelurahan Kunduran sudah kita laksanakan. Semoga kegiatan ini nanti juga menyebar lagi di wilayah wilayah lain yang ada di kabupaten Blora," ucapnya. 

Dalam acara Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu ini juga menghadirkan narasumber mulai dari sejumlah menteri, Gubernur, hingga tokoh inspiratif lain dalam pengerak pemberdayaan masyarakat. (Humas/Redaksi)

Read More

Jembatan Perintis Kedungglongong Mulai Dipasang Besi Angkur, Hubungkan Dua Dukuh Di Randublatung

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) —
Pembangunan Jembatan Perintis atau jembatan gantung di atas Sungai Kedungglonggong, Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, terus menunjukkan progres.
Jembatan yang memiliki panjang sekitar 45 meter dan lebar 1,2 meter tersebut nantinya akan menghubungkan Dukuh Kedungglonggong, Desa Kediren, dengan Dukuh Bulakan, Desa Pilang, Kecamatan Randublatung.

Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan konektivitas dan membuka akses masyarakat di wilayah pedesaan, yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat.

Saat ini, proses pembangunan memasuki tahap pemasangan besi angkur pada kolom jembatan. Pekerjaan tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan struktur jembatan, sebelum dilanjutkan dengan tahapan pekerjaan berikutnya.
Pasiter Kodim 0721/Blora, Kapten Inf Maningsun, mengatakan keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempermudah mobilitas warga dari kedua wilayah.

Menurutnya, jembatan tidak hanya menjadi sarana penghubung antar-dukuh, tetapi juga diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari akses menuju lahan pertanian, pendidikan, hingga kegiatan perekonomian.

“Jembatan ini bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan akses yang sangat berarti bagi masyarakat. Dengan terhubungnya Dukuh Kedungglonggong dan Dukuh Bulakan, kami berharap mobilitas warga semakin mudah, aktivitas perekonomian meningkat, dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” jelasnya. (Pendim/Redaksi)

Read More

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora Persetujuan Perubahan APBD TA 2026

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) —  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 akhirnya mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Blora. Persetujuan itu ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD Blora, Kamis 10 September 2026.

‘’Setelah persetujuan ini kami meminta kepada Pemkab Blora untuk segera memproses ranperda ini dengan menyampaikannya kepada Gubernur untuk evaluasi,’’ ujar Ketua DPRD Blora Mustopa.

Rapat paripurna tersebut berisikan tiga agenda penting. Diawali dengan pemandangan umum fraksi dilanjutkan dengan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi. Disusul kemudiann persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 yang dibacakan juru bicara Banggar, Arifin Muhdiarto.

Menurut Arifin Muhdiarto, berdasarkan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terdapat perubahan pada struktur pendapatan maupun belanja daerah.

Pendapatan daerah yang semula sebesar Rp2,225 triliun mengalami perubahan menjadi sekitar Rp2,309 triliun. Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp2,114 triliun berubah menjadi sekitar Rp2,323 triliun.

‘’Dengan perubahan struktur tersebut, APBD Blora 2026 diproyeksikan mengalami surplus sebesar sekitar Rp14,575 miliar. Surplus tersebut selanjutnya digunakan untuk pembiayaan sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan nihil,’’ kata Arifin Muhdiarto.

Arifin mengatakan, Banggar bersama TAPD telah melakukan pencermatan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran sehingga dapat dialokasikan bagi program-program yang mendukung keberlanjutan visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora.

Hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 tersebut telah disepakati bersama TAPD dalam rapat pembahasan pada 9 September 2026. Kesepakatan itu kemudian menjadi dasar untuk dilanjutkan dalam rapat paripurna persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Di balik persetujuan perubahan APBD tersebut, Banggar memberikan catatan penting untuk penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora diminta terus mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Upaya tersebut dinilai penting agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

‘’Untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya diperlukan upaya-upaya optimalisasi dalam peningkatan PAD. Pemerintah daerah tidak bergantung pada dana dari pusat,’’ tandas Arifin.

Bupati Blora Arief Rohman menyambut baik telah ditandatangani persetujuan bersama perubahan APBD 2026 ini.

‘’Ini bukti sinergi yang baik antara Pemkab Blora dan DPRD. Segala rekomendasi, saran dan kritik DPRD akan kami tindak lanjuti,’’ ujar Bupati Arief Rohman. (Humas/Redaksi)

Read More

Ulang Tahun ke-81 TNI, Kodim 0721/Blora Tanam 1.000 Pohon di Embung Sendangsari

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) —   Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terus diwujudkan Kodim 0721/Blora. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro Tahun 2026, jajaran Kodim 0721/Blora menanam sebanyak 1.000 pohon jati dan mangga di kawasan Embung Desa Sendangsari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Rabu 9 Srptember 2026.

Penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari kegiatan bakti teritorial yang melibatkan unsur TNI bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, DP4 Blora, PUPR Blora, BBWS Blora, Polri, perangkat desa, serta masyarakat setempat.

Kegiatan dilakukan secara serentak di sekitar kawasan embung sebagai langkah konkret dalam mendukung penghijauan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Blora.

Kasdim 0721/Blora, Mayor Arm Imam Sunandar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap lingkungan. Kami bangga dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung peningkatan kualitas udara di wilayah Kabupaten Blora,” ujarnya.

Menurutnya, penanaman pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan langkah nyata yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dalam jangka panjang.

“Penanaman bibit pohon ini merupakan langkah konkret untuk mengurangi jejak karbon dan mendorong kesadaran bersama akan pentingnya menjaga alam di sekitar kita,” tambahnya.

Selain menjadi upaya penghijauan, kegiatan tersebut juga memperlihatkan kuatnya kolaborasi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian bersama terhadap keberlanjutan ekosistem dan ruang hidup masyarakat.

Pemilihan pohon jati dan mangga diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus menambah kesejukan dan keasrian kawasan sekitar Embung Desa Sendangsari.

Melalui kegiatan tersebut, Kodim 0721/Blora berharap gerakan menjaga lingkungan dapat terus berlanjut dan menjadi budaya di tengah masyarakat. Semangat gotong royong dalam merawat alam dinilai penting untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Pendim/Redaksi)

Read More

Pesan Kak Sri Setyorini Saat Lepas Pasukan Pramuka Blora Tempuh Jalur 50 Kilometer

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) —  Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026, Gerakan Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Tengah, mulai menyelenggarakan kegiatan Estafet Tunas Kelapa atau ETK. Yang dimulai dari Kabupaten Blora, pada Selasa 1 September 2026, dari Lapangan Kridosono.

Acara yang dimulai pukul 07.00 WIB itu, dilepas langsung oleh Ketua Kwartir Cabang (Kakwarcab) Blora, Kakak Sri Setyorini, yang juga Wakil Bupati Blora. Pelepasan dilangsungkan melalui upacara, dihadiri jajaran Forkopimda, para Kepala OPD, dan diikuti pelajar Pramuka dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat se wilayah Kwartir Ranting Blora Kota.

Barisan ETK terdiri dari pasukan pembawa bendera Merah Putih, pembawa tunas kelapa, pembawa bendera semaphore, dan para para Pramuka Penegak. Dari lapangan Kridosono, peserta ETK berjalan kaki sejauh 3,5 kilometer menuju Kantor Camat Blora Kota. Diiringi pertunjukan drumband Gita Smaradhana SMA Negeri 1 Blora.

Kak Sri Setyorini dalam amanatnya, membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah, yang bertindak sebagai Ketua Mejalis Pembimbing Daerah (Kamabida) Pramuka Jawa Tengah.

“Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya kita dapat menyelenggarakan tradisi kebanggaan Pramuka Jawa Tengah, yaitu Estafet Tunas Kelapa (ETK) Tahun 2026. Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan selaku Ketua Mabida, saya mengucapkan "Selamat Memperingati Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026" kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Jawa Tengah,” ungkapnya.

Menurutnya, peringatan Hari Pramuka tahun ini mengusung tema: "Berkreasi, Berinovasi, Terampil, dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan". Tema ini mengamanatkan Pramuka untuk berada di garis depan kedaulatan bangsa melalui kreasi dan inovasi di bidang pangan. Semangat ini terintegrasi secara utuh dengan arah pembangunan daerah melalui prinsip "Ngopeni dan Nglakoni Jawa Tengah":

“Ngopeni (Merawat & Peduli) itu Wujud kepedulian Pramuka untuk merawat bumi, menjaga kesuburan tanah, mengayomi petani, dan melestarikan lingkungan lokal di setiap etape wilayah yang dilalui. Sedangkan Nglakoni (Menjalankan & Bekerja Keras) yakni Cerminan ketangguhan Pasukan ETK yang menembus berbagai rute perjalanan bekerja keras, berdisiplin, dan mempraktikkan keterampilan hidup dengan aksi nyata di masyarakat,” lanjutnya.

Melalui kolaborasi antara semangat Gerakan Pramuka dan nilai Ngopeni Nglakoni, pihaknya berharap Pramuka Jawa Tengah dapat terus menjadi benteng moral sekaligus pelopor pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kemajuan daerah.

“Pesan kami, Kepada seluruh Pasukan ETK Tahun 2026, para pembina, pendamping, serta jajaran Kwartir Cabang dan Ranting yang bertugas. Jaga kesehatan, keselamatan, dan kekompakan selama pelaksanaan etape perjalanan. Tebarkan pesan-pesan positif, kedamaian, dan kepedulian di setiap wilayah yang dilalui. Serta Jadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi dan perkuat sinergi dengan pemerintah daerah setempat serta elemen masyarakat,” pesanya.

“Selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kelancaran dalam setiap langkah perjuangan kita. Satu Pramuka untuk Satu Indonesia. Pramuka Jawa Tengah: Ngopeni, Nglakoni, Mengabdi Tanpa Henti,” tambahnya.

Kak Sri Setyorini juga mengingatkan bahwa generasi muda hari ini tumbuh di tengah perubahan dunia yang sangat cepat. Perubahan iklim, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Al), dinamika geopolitik, ketahanan pangan dan energi, serta perubahan dunia kerja yang menghadirkan tantangan baru.

“Oleh karena itu, Gerakan Pramuka terus berupaya menghadirkan pendidikan yang mempersiapkan generasi mudanya untuk menghadapi perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka sebagai karakter, etika, gotong royong, dan semangat kebangsaan,” sambungnya.

“Kita semua mengetahui bahwa teknologi sebagai peluang untuk memperluas kemampuan generasi muda. Namun, kemampuan tersebut akan semakin berarti apabila disertai karakter yang memberikan arah. Teknologi memberi kemampuan yang semakin besar, karakter yang memberi arah agar kemampuan itu digunakan untuk kebermanfaatan. Pramuka harus bisa mencetak generasi Blora yang mandiri, aktif, kreatif dan inovatif, dalam menghadapi kemajuan zaman,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, juga dirangkaikan dengan Upacara Peringatan Hari Kartini ke 65 tingkat Kwarcab Blora. Serta penyerahan sejumlah lencana penghargaan untuk para Pembina Pramuka, serta piagam penghargaan untuk peserta Jambore Nasional Pramuka 2026 yang telah pulang dari Bumi Perkemahan Cibubur.

Sementara itu, Ridhwan (15), salah satu anggota Pramuka yang mengikuti kegiatan upacara ETK, mengaku senang dan merasa bisa memperluas lingkungan pertemanan secara positif.

“Alhamdulillah selama mengikuti Kegiatan Pramuka, banyak ilmu yang saya peroleh. Tentang kemandirian, kebangsaan, cinta tanah air, kedisiplinan, dll. Terimakasih Pramuka Blora,” ucapnya singkat.

Sedangkan Kak Yatni, Ketua Panitia Penyelenggara ETK 2026. Menyampaikan tentang teknis pelaksanaan ETK 2026 yang dibagi menjadi 8 etape sejauh 50 kilometer.

“Kami laporkan bahwa Pasukan Estafet Tunas Kelapa Tingkat Kwartir Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 Kwartir Cabang Blora, hari ini Selasa tanggal 1 September 2026 diberangkatkan dari Lapangan Kridosono Blora menuju Kwarcab Grobogan dengan jarah tempuh sekitar 50 kilometer, terbagi dalam 8 etape perjalanan,” ucap Kak Yatni.

“Etape 1 dari Lapangan Kridosono Blora menuju Kantor Camat Blora depan Pasar Sido Makmur (Pasukan dari Kwarran Blora), selanjutnya Etape 2 dari Pasar Sido Makmur menuju SDN 1 Klopo Duwur (Pasukan dari Kwarran Banjarejo), Etape 3 dari SDN 1 Klopoduwur menuju SMA Negeri 1 Randublatung (Peralatan ETK dibawa mengunakan kendaraan, mengingat jalur yang akan dilalui hutan jati dengan jarak sekitar 21 KM),” sambungnya.

Kemudian Etape 4 dari SMA Negeri 1 Randublatung menuju Masjid Desa Bekutuk (Pasukan 1 Kwarran Randublatung), Etape 5 dari Masjid Desa Bekutuk menuju MTs Islamiyah Pengkoljagong Kwarran Jati (Pasukan 2 Kwarran Randublatung), Etape 6 dari MTs Islamiyah menuju BKK Jati (Pasukan Kwarran Jati), Etape 7 dari BKK Jati menuju Balongkal (Pasukan Kwarran Jati).

“Terakhir Etape 8 dari Balongkal menuju Perbatasan Blora - Gobogan di Desa Singget (Pasukan Kwarran Jati untuk diserahkan kepada pasukan Kwarcab Grobogan). Disini dilaksanakan serah terima dari Kwarcab Blora kepada Kwarcab Grobogan,” pungkasnya.

Delapan etape perjalanan ETK tersebut ditempuh dengan waktu sekitar 9 jam. Sepanjang rute perjalanan banyak disambut pelajar Pramuka dan warga masyarakat dengan semangat. Adapun serah terima di perbatasan Blora – Grobogan. Dari Kwarcab Blora, dipimpin langsung oleh Ka Kwarcab Blora, Sri Setyorini. (Humas/Redaksi)

Read More

Pangdam IV/Diponegoro Tinjau Jembatan Gantung Merah Putih dan Resmikan Sumur Bor di Pati

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) — PATI – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., meninjau pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih di Desa Kayen, Kabupaten Pati, sekaligus meresmikan penggunaan sumur bor di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Puncakwangi, Kabupaten Pati, Rabu 2 September 2026.

Kehadiran Pangdam di Desa Kayen disambut antusias oleh warga dan para pelajar yang telah menunggu di sekitar lokasi pembangunan. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan jembatan sekaligus memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan konstruksi yang berlaku.

Pangdam menegaskan, pengecekan dilakukan sejak proses pembangunan berlangsung agar kualitas dan kekuatan konstruksi benar-benar terjamin. Menurutnya, jembatan yang dibangun harus memberikan rasa aman bagi masyarakat ketika nantinya digunakan.

"Kami ingin melihat proses pembangunannya dan meyakinkan bahwa proses pembangunannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kita tidak ingin nanti jembatan sudah jadi, kemudian timbul masalah karena tidak sesuai dengan konstruksinya," ujar Pangdam.

Jembatan tersebut nantinya diharapkan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 500 kepala keluarga di wilayah setempat. Selain memperpendek jalur transportasi warga, keberadaan jembatan akan memudahkan mobilitas masyarakat, termasuk para pelajar yang menuju sekolah serta warga yang beraktivitas menuju persawahan.

Pangdam menyebut pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden RI yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pati.

Dari Desa Kayen, Pangdam melanjutkan kegiatan ke Desa Tanjungsekar, Kecamatan Puncakwangi, untuk meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun Kodim 0718/Pati sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi keterbatasan air, khususnya di tengah kondisi musim kemarau yang terjadi saat ini.

"Kita menerima informasi bahwa di daerah sini kekurangan air. Dalam situasi musim kemarau ini sulit masyarakat mendapatkan air, makanya kita berinisiatif untuk membangun ataupun membuat sumur bor. Alhamdulillah air sudah bisa jalan dan masyarakat sudah bisa menikmati air tersebut," ungkap Pangdam.

Sumur bor tersebut memiliki kedalaman sekitar 80 meter dengan kualitas air yang dinilai baik dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mandi dan memasak. Air ditampung dalam bak berkapasitas sekitar 5.000 liter, sehingga masyarakat dapat mengambil air sesuai kebutuhan setiap hari.

Warga tampak antusias memanfaatkan fasilitas tersebut. Sejumlah masyarakat terlihat mengambil air dari tempat penampungan yang telah disiapkan. Bagi warga, tersedianya sumber air menjadi bantuan yang berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika sumber air mengalami keterbatasan pada musim kemarau.

Pangdam menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih akan terus menjadi perhatian. Di wilayah Pati saat ini telah dibangun dua sumur bor dan direncanakan akan ditambah dua titik lagi. Program serupa juga akan terus dikembangkan di berbagai wilayah Jawa Tengah yang benar-benar membutuhkan sumber air, dengan target pembangunan sekitar 100 sumur bor.

Selain meninjau pembangunan infrastruktur dan meresmikan sumur bor, Pangdam juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap warga di wilayah tersebut.

Melalui pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih, Kodam IV/Diponegoro terus mendorong hadirnya manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang menghubungkan warga dan sumber air yang memenuhi kebutuhan dasar menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengabdian TNI yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. (Pendam IV/Diponegoro/Redaksi)

Read More

Mbah Sumi Bertahan Hidup dalam Gelapnya Ruangan 2x3 Meter di Desa Jurangjero, Bikin Wabup Blora Terharu

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) —  Langkah kaki Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini—yang hangat disapa Bude Rini—terdengar menyusuri jalanan Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorejo, Senin 31 Agustus 2026.

Langkah itu bukan sekadar kunjungan kerja formal, melainkan sebuah respons penuh empati demi memeluk langsung warganya yang lama terimpit dalam kesusahan dan ketidakberdayaan.

Tidak sendiri, Bude Rini menggandeng tangan banyak pihak yang tergerak hatinya, mulai dari Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda), Dinas Sosial (Dinsos), BPBD, PMI, Pesna, Dindukcapil, hingga awak Media Peduli yang menjadi jembatan informasi.

Suasana haru menyelimuti momen ketika Bude Rini dan rombongan akhirnya berdiri di hadapan warga yang selama ini berjuang diam-diam dalam keterbatasan hidup. Tiga jiwa yang membutuhkan pelukan hangat negara itu adalah Samini, Sumi, dan Suni, yang kisah hidupnya mengetuk rasa kemanusiaan siapapun yang mendengar.

Kisah paling memilukan datang dari Mbah Sumi, seorang lansia tangguh berusia 70 tahun yang sehari-hari harus mengurung duka di dalam ruangan sempit berukuran 2x3 meter tanpa setitik pun cahaya listrik. 

Di sudut yang pengap itu, tempatnya berbaring melepas lelah menyatu begitu saja dengan tungku berdebu yang digunakannya untuk menjemput asupan bertahan hidup.

Melihat kenyataan pahit yang dihadapi warganya, dada Bude Rini bergemuruh; ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat ada warganya yang terasing dari hak paling mendasar. Kehadiran mereka hari itu adalah janji untuk mengembalikan martabat hidup, mulai dari jaminan identitas, kesehatan, hingga rumah yang layak dihuni.

“Kami ucapkan terima kasih atas kepedulian media terhadap warga Blora yang belum terjangkau. Hari ini kami langsung turun memberikan bantuan dan memastikan administrasi kependudukan serta layanan kesehatan mereka terpenuhi,” ungkapnya dengan nada suara yang sarat ketulusan.

Namun, kepedihan ternyata tak berhenti pada tiga nama tersebut; saat menyusuri sudut-sudut desa, tim menemukan potret penderitaan lain yang menuntut kasih sayang serupa. Di antara mereka ada jiwa-jiwa lemah yang harus berjuang melawan gerogotan penyakit tuberkulosis (TBC), keluarga yang cemas tertular, hingga seorang perempuan yang hanya bisa terbaring bisu akibat serangan stroke.

Melihat penderitaan berlapis itu, Pemerintah Kabupaten Blora bergerak cepat tanpa menunda waktu untuk merajut penanganan yang terpadu dan bermartabat.

Petugas Dindukcapil langsung mendata mereka yang belum beridentitas, agar setiap warga rentan ini merasa diakui dan memiliki kepastian sebagai bagian dari negara.

Kasih sayang itu berlanjut pada kepastian kesehatan; Bude Rini secara khusus meminta Dinas Kesehatan Daerah untuk hadir menyapa dan merawat mereka setiap bulan secara rutin. Langkah telaten ini dihadirkan agar napas dan detak jantung warga yang rentan ini senantiasa terpantau dalam jemari medis yang hangat.

Tak tega membayangkan Mbah Sumi dan warga lainnya terus berbaring di atas keprihatinan, Wakil Bupati bertekad merenovasi ruang-ruang kehidupan mereka menjadi lebih manusiawi. Pembenahan tempat tidur dan fasilitas mandi yang layak menjadi prioritas utama agar mereka bisa beristirahat dengan penuh martabat dan kenyamanan.

“Kami lebih suka penanganan di sini agar warga tetap dekat dengan keluarganya. Yang penting kami benahi fasilitas tidur dan kamar mandinya,” ucap Bude Rini penuh rasa kekeluargaan.

Bagi Bude Rini, merawat warga yang rapuh tidak bisa dilakukan dengan tangan seorang diri, melainkan membutuhkan ketukan hati dan gandengan tangan bersama. Sinergi antara pemerintah, warga desa, relawan yang tak kenal lelah, hingga kepedulian media adalah kunci agar tidak ada lagi Mbah Sumi lain yang tersembunyi dalam gelap.

Kunjungan hari itu menjadi bukti nyata bahwa di balik jabatannya, ada hati seorang ibu yang hadir merangkul warganya yang paling terpinggirkan. Lewat senyuman, pemenuhan dokumen, janji pemeriksaan medis bulanan, hingga perbaikan tempat tinggal, asa baru kini menyala terang di Desa Jurangjero. (Humas/Redaksi)

Read More

Jembatan Perintis Garuda Merah Putih Hubungkan Candi–Gondorio, Kini Jadi Jalan Harapan Warga Todanan Blora

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) —  Pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih yang menghubungkan Desa Candi dengan Desa Gondorio, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut menjadi akses penting yang memudahkan mobilitas warga sekaligus menunjang aktivitas anak-anak sekolah.

Sebelum adanya jembatan, akses masyarakat antardesa masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Kini, dengan berdirinya Jembatan Perintis Garuda Merah Putih, masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan lancar.

Tidak hanya bagi warga yang bekerja maupun menjalankan aktivitas perekonomian, keberadaan jembatan juga memberikan manfaat besar bagi anak-anak sekolah. Akses menuju sekolah menjadi lebih mudah sehingga mereka tidak lagi harus menempuh jalur yang lebih jauh atau mengalami kesulitan ketika melintasi wilayah yang sebelumnya sulit dilalui.

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih ini merupakan bagian dari program pembangunan yang dilaksanakan TNI AD sebagai wujud nyata dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam membuka dan meningkatkan akses konektivitas masyarakat di wilayah yang membutuhkan.

Lebih dari sekadar infrastruktur, jembatan ini menjadi penghubung harapan. Menghubungkan dua desa, mendekatkan aktivitas masyarakat, serta membuka akses yang lebih baik bagi generasi muda untuk menuntut ilmu.

Bagi masyarakat Desa Candi dan Desa Gondorio, Jembatan Perintis Garuda Merah Putih kini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari—sebuah akses yang menghadirkan kemudahan, mempererat hubungan antarmasyarakat, dan membuka peluang baru bagi kemajuan desa. (Pendim/Redaksi)

Read More