𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SEPUTARBLORA.MY.ID) — Ditengah tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Blora masih menghadapi pekerjaan besar. Angka kemiskinan daerah ini tercatat 10,58 persen pada 2025 dan ditargetkan turun lagi pada 2026. Namun, di balik statistik tersebut, masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan penanganan langsung dari pemerintah.
Karena itu, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini meminta seluruh camat, kepala desa, lurah, hingga perangkat wilayah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi turun langsung menemui warga miskin untuk memastikan bantuan dan program pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
"Kalau kita turun ke desa-desa, faktanya masyarakat miskin masih banyak. Ada yang benar-benar membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan," ujar Sri Setyorini saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora.
Budhe Rini sapaan akrab Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menjelaskan, berdasarkan target pembangunan daerah, angka kemiskinan Kabupaten Blora pada 2026 ditargetkan turun sekitar 0,11 hingga 0,71 persen dari capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 10,58 persen. Dengan demikian, angka kemiskinan diharapkan dapat ditekan hingga mendekati 10,47 persen atau bahkan lebih rendah.
Menurut Budhe Rini, target tersebut hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen pemerintah bergerak bersama hingga tingkat paling bawah. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada warga miskin yang luput dari perhatian.
"Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, jangan menunggu. Segera laporkan dan carikan solusi bersama. Bisa melalui OPD, Baznas, pemerintah desa, atau pihak lain yang memiliki program bantuan," katanya.
Budhe Rini menilai salah satu tantangan utama penanggulangan kemiskinan di Blora adalah laju penurunannya yang masih relatif lambat. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus disertai program pemberdayaan yang mampu menciptakan sumber penghasilan bagi masyarakat.
Ia mencontohkan bantuan produktif berupa ayam petelur yang dinilai lebih berkelanjutan dibanding bantuan konsumtif. Dengan jumlah ternak yang memadai serta dukungan kandang dan pakan, bantuan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan keluarga.
"Jangan hanya memberi bantuan untuk dimakan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan hidup lebih mandiri," ujarnya.
Selain aspek ekonomi, Budhe Rini menegaskan bahwa kemiskinan harus dipandang sebagai persoalan multidimensi yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Karena itu, intervensi pemerintah harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, ia juga meminta seluruh kecamatan memperkuat pendataan keluarga miskin dan kelompok rentan. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi utama dalam menentukan bentuk bantuan maupun program pemberdayaan yang tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan menurunkan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran program dan kuatnya kolaborasi antarinstansi.
"Jangan sampai ada keluarga yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdata. Kita harus hadir, melihat langsung, dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Penanggulangan kemiskinan adalah tugas kita bersama," tegasnya. (Humas/Redaksi)
