Duduk Bareng Eksekutif Dan DPRD Blora, Bahas Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi

Duduk Bersama Pimpinan DPRD
Dengan Pemkab Blora

BLORA - Makin panjangnya masa krisis Corona Virus Desease (Covid-19) tentu akan berdampak pada situasi sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Masyakarat Kabupaten Blora pada khususnya, hal ini membuat para pimpinan dan anggota DPRD duduk bersama eksekutif guna relokasi anggaran penanganan permasalahan tersebut,  Kamis (02/04/2020) bertempat di ruang lobby DPRD Kabupaten Blora.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Blora, Komang Gede Irawadi beserta jajarannya Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suryanto, Bappeda, DPPKAD, Inspektorat, Dinas Kesehatan juga Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora.

Tentunya sebelum memasuki ruang rapat dilakukan beberapa langkah prosedural standarisasi dalam penanganan Corona, diantaranya dengan penyemprotan disinfektan, pemeriksaan suhu setiap tamu yang masuk dengan infrared sensor atau thermogun, wajib memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun.

Bupati Blora melalui Sekda Blora menyampaikan permohonan maaf karena banyak proyek fisik dari DAK 2020 yang sedianya akan digunakan untuk pembangunan jalan, sesuai surat menteri keuangan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.

“Setidaknya ada sekitar Rp 56 miliar,’’ ungkap Komang.

Sekretaris Daerah (Sekda)  Blora, Komang Gede Irawadi menyampaikan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 telah dilakukan penyisiran guna antisipasi penanggulangan Covid-19.

‘’Kita geser anggaran yang tidak perlu untuk penanggulangan Covid-19,’’ sambungnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai menyiapkan klinik yang ditujukan khusus untuk karantina dan observasi terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) virus corona sebagai bentuk antisipasi dan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus Corona dan klinik yang disiapkan adalah Klinik Bakti Padma, yang berada di Jalan Blora - Randublatung KM-4, di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

“RSUD Blora dan RSUD Cepu masing - masing menyiapkan lima ruang karantina dan isolasi. Sedangkan rumah sakit swasta hanya mampu menyediakan dua sampai tiga unit saja. Sehingga Pemkab merasa perlu menyiapkan alternatif lain untuk antisipasi membludaknya pasien. Klinik ini bisa menampung hingga 30 pasien. Semoga  ya Blora tetap aman sehingga tidak ada yang menempati klinik ini,” ujar  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora Lilik Hernanto.

Sekretaris Komisi A Aliudin  mengatakan pihaknya kemarin juga sudah melaksanakan sidak di perbatasan Tapal Batas Blora Tuban meninjau sejauh mana kesiapan baik sterilisasi perbatasan wilayah dengan melakukan penyemprotan disinfektan, sekaligus menyaksikan secara langsung SOP kendaraan dihentikan oleh petugas (Dishub/ Polisi).

Seluruh penumpang, sambung Aliudin bahwa  diturunkan lalu petugas  naik ke kendaraan untuk mensterilisasikan Kabin Kendaraan; Setiap penumpang di periksa menggunakan thermogun, jika ditemukan suhu badan tinggi (38c) maka SOP penanganan Covid-19 dijalankan Seluruh penumpang diarahkan masuk ruangan sterilisasi.

“Mengapa tidak mendatangkan dokter ahli penanganan corona di Blora, utamanya dokter spesialis paru, spesialis anastesi, dan juga dokter umum pranata laborat  Mengapa relawan di desa juga tanpa didampingi oleh petugas puskesmas?,”  tanya Warsit salah satu politisi Parta Hanura.

Pencegahan dan penanganan pandemi virus corona dilakukan hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia. Relawan Desa Tanggap Covid-19 menjadi garda depan. Sejumlah tugas diemban oleh relawan Desa Tanggap Covid-19, antara lain, membuat papan informasi pencegahan dan penanganan kasus penyakit infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan tersebut.
Untuk itu, relawan diharuskan mempunyai pengetahuan mengenai cara antisipasi, gejala-gejala yang muncul, dan cara penularan virus corona. Selain itu, mereka juga bertugas melakukan pendataan warga yang rentan sakit, terutama dari kelompok marjinal, baik itu orang lanjut usia, orang dengan kondisi tubuh rentan terhadap penyakit, dan balita.
Pendataan dan pemeriksaan warga yang baru kembali dari perantauan, khususnya wilayah yang terdampak Covid-19, juga menjadi tugas relawan.

“Mengandalkan dokter maupun perawat yang ada jelas sangat kurang memang kunci yang pertama, harus membentuk relawan gugus tugas Covid-19 di desa. Karena mereka yang bekerja, berkoordinasi, melakukan pencegahan sekaligus penanganan,” pungkas Lilik. (ADY/Red)