WORKSHOP PENCEGAHAN KONFLIK TOKOH AGAMA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2016

Workshop Pencegahan Konflik Tokoh Agama Blora

Blora,- Kantor Kemenag Kabupaten Blora menggelar Workshop Pencegahan Konflik Tokoh Agama di Hall pertemuan Mr. Green Resto. Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si hadir dalam acara tersebut didampingi oleh Tri Hidayat Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Blora. (07/04/2016)

Saat membuka workshop Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si mengawali pembicaraan hasil Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora yang digelar kemarin (06/04) di ruang pertemuan Bappeda Kabupaten Blora. Beliau menjelaskan hasil rumusan sementara RPJMD 2016-2021, yakni tentang pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik lima tahun kedepan.

Disampaikan oleh Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si bahwa keinginan masyarakat Blora akan penertiban tempat karaoke dan lokalisasi di Blora tidak serta merta bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga perlu adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendesak DPRD Kabupaten Blora segera mengesahkan perda terkait hal tersebut. "Kami mohon dukungan dari seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendorong perda tersebut untuk segera disahkan oleh legislatif," jelasnya.

Terkait anggaran untuk kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Blora Wabup akan mengalokasikan anggaran dari APBD apabila Organisasi tersebut sudah berbadan hukum.

Tak hanya itu terkait pelayanan yang ada di Blora, besarnya biaya pelayanan perawatan jenazah di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Blora masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat, padahal dilain pihak pelayanan kesehatan sudah bisa gratis tetapi biaya perawatan jenazah masih berbayar. "Kami akan segera memanggil Direksi kedua rumah sakit tersebut terkait perawatan jenazah," jelas Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si

Disinggung pula dalam acara workshop tentang penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang mana dalam penggunaan anggaran tersebut ada pos untuk kegiatan keagamaan, tetapi dalam pelaksanaan masih banyak yang belum mencantumkan pos tersebut kedalam APBDes. (adi sanrico)