KUNJUNGAN KERJA KOMISI B DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Komisi B DPRD Provinsi Jateng di Pendopo Rumah Dinas
Bupati Blora

Blora,- Kunjungan kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, disambut oleh Bupati Blora H.Djoko Nugroho di pendopo rumah dinas Bupati Blora. Hadir dalam penyambutan tersebut Plt. Sekda Kabupaten Blora Ir.Sutikno Slamet, Asisten 1 Riyanto, Asisten 2 Ir.Bondan Sukarno, Asisten 3 I.Gede Komang Irawadi, Kepala Dintanbunnakikan Ir.Reny Miharti, Kepala Disperindagkop dan UMKM Maskur, Kepala DPPKKI Slamet Pamudji, Ka.Bag Humas Dan Protokol Irfan Agustian Iswandaru SIP. (11/04/2016)

Dalam sambutannya Bupati Blora H.Djoko Nugroho mengucapkan selamat datang kepada Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah M.Chamim Irfani beserta rombongan. "Terima kasih atas kedatangannya, semoga dalam kunjungan kerja ini bisa menyerap aspirasi masyarakat Blora," ucapnya. Disampaikan beberapa hal oleh Pak Kokok sapaan akrab Bupati Blora Djoko Nugroho bahwa Penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora terbesar adalah sektor Pertanian. "Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada petani Blora. Perdagangan dan jasa juga penyumbang PDRB kedua setelah pertanian," jelas Pak Kokok.

Kemudian Persoalan Harga Pokok Beras (HPB), lanjut Pak Kokok, harga standard bulog untuk gabah kering 3.700, kenyataan dilapangan jauh dibawah standard yang ditetapkan Bulog. "Di daerah Kedungtuban gabah kering hanya dihargai oleh tengkulak Rp. 2.700/kg, padahal jalan menuju Kedungtuban relatif baik." terangnya. Persoalan jalan di hutan perhutani juga utarakan Pak Kokok. Terkait hasil tebangan Perhutani, Blora hanya mendapat dana bagi hasil sebesar 4,5 milyar. Padahal jika dihitung sesuai NJOP 238 milyar.

Dikesempatan yang sama M.Chamim Irfani, Ketua Komisi B DPRD Prov.Jateng juga menanggapi apa yang menjadi keluhan Pemerintah Kabupaten Blora. Anggaran bagi hasil Perhutani, masukan sangat berharga. "Blora 49 persen adalah wilayah hutan, pastinya perekonomian sangat bersinggungan erat dengan hasil perhutani," jelasnya.

Nanti, lanjut Chamim, terkait skema bagi hasil perhutani pihaknya akan menampung dan akan disampaikan ke Gubernur dan Kementrian terkait. Tahun ini arah kebijakan pemerintah di prioritaskan daerah pinggiran, "Blora berbatasan dg kawasan hutan, untuk itu tingkat kemanfaatan perhutani dapat kita tingkatkan. Kami juga akan mendorong skema prosentase bagi hasil ke tingkat kementrian," terangnya. (adi sanrico)