Komisi B DPRD Provinsi Jateng di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora |
Blora,- Kunjungan kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Jawa Tengah, disambut oleh Bupati Blora H.Djoko Nugroho di pendopo
rumah dinas Bupati Blora. Hadir dalam penyambutan tersebut Plt. Sekda Kabupaten
Blora Ir.Sutikno Slamet, Asisten 1 Riyanto, Asisten 2 Ir.Bondan Sukarno,
Asisten 3 I.Gede Komang Irawadi, Kepala Dintanbunnakikan Ir.Reny Miharti,
Kepala Disperindagkop dan UMKM Maskur, Kepala DPPKKI Slamet Pamudji, Ka.Bag Humas Dan
Protokol Irfan Agustian Iswandaru SIP. (11/04/2016)
Dalam
sambutannya Bupati Blora H.Djoko Nugroho mengucapkan selamat datang kepada
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah M.Chamim Irfani beserta rombongan. "Terima
kasih atas kedatangannya, semoga dalam kunjungan kerja ini bisa menyerap
aspirasi masyarakat Blora," ucapnya. Disampaikan beberapa hal oleh Pak
Kokok sapaan akrab Bupati Blora Djoko Nugroho bahwa Penyumbang Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora terbesar adalah sektor Pertanian.
"Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada petani Blora. Perdagangan
dan jasa juga penyumbang PDRB kedua setelah pertanian," jelas Pak Kokok.
Kemudian
Persoalan Harga Pokok Beras (HPB), lanjut Pak Kokok, harga standard bulog untuk
gabah kering 3.700, kenyataan dilapangan jauh dibawah standard yang ditetapkan
Bulog. "Di daerah Kedungtuban gabah kering hanya dihargai oleh tengkulak
Rp. 2.700/kg, padahal jalan menuju Kedungtuban relatif baik." terangnya.
Persoalan jalan di hutan perhutani juga utarakan Pak Kokok. Terkait hasil
tebangan Perhutani, Blora hanya mendapat dana bagi hasil sebesar 4,5 milyar.
Padahal jika dihitung sesuai NJOP 238 milyar.
Dikesempatan
yang sama M.Chamim Irfani, Ketua Komisi B DPRD Prov.Jateng juga menanggapi apa
yang menjadi keluhan Pemerintah Kabupaten Blora. Anggaran bagi hasil Perhutani,
masukan sangat berharga. "Blora 49 persen adalah wilayah hutan, pastinya
perekonomian sangat bersinggungan erat dengan hasil perhutani," jelasnya.
Nanti,
lanjut Chamim, terkait skema bagi hasil perhutani pihaknya akan menampung dan
akan disampaikan ke Gubernur dan Kementrian terkait. Tahun ini arah kebijakan
pemerintah di prioritaskan daerah pinggiran, "Blora
berbatasan dg kawasan hutan, untuk itu tingkat kemanfaatan perhutani dapat kita
tingkatkan. Kami juga akan mendorong skema prosentase bagi hasil ke tingkat
kementrian," terangnya. (adi sanrico)
0 comments:
Post a Comment