MUSRENBANG RPJMD KAB.BLORA 2016-2021

Musrenbang Dibuka Oleh Wakil Bupati Blora

Blora,- Pemkab Blora menggelar rapat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 di Gedung Pertemuan Bappeda Blora. Acara yang dilaksanakan selama dua hari hingga Kamis (2/6) besok dipimpin oleh Kepala Bappeda Blora Ir. Samgautama Karnajaya dan dibuka oleh Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si mewakili Bupati H.Djoko Nugroho yang berhalangan hadir karena sedang ada tugas di Jakarta. (1/6/2016)

Hadir dalam acara tersebut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blora, Ketua Bappeda Jateng yang diwakili oleh Ir.Joko Sarwono M.Si, Ketua DPRD Blora Bambang Susilo, seluruh Camat, kepala Dinas/SKPD, instansi vertikal, anggota DPRD, perbankan, kalangan akademisi, tokoh agama, LSM dan wartawan.

Dalam pemaparannya, Ketua Bappeda Blora Samgautama Karnajaya menjelaskan bahwa dalam 5 tahun kedepan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora terus dipacu agar meningkat mencapai 5,4-5,7 persen di tahun 2021 mendatang. 

"Tahun 2016 ini kami tergetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen, tahun 2017 nanti 4,7-5 persen, tahun 2018 sebesar 5,0-5,2 persen, tahun 2019 sebesar 5,0-5,3 persen, 2020 sebesar 5,3-5,4, dan pada tahun 2021 bisa capai 5,4-5,7 persen. Kami tidak berani menargetkan lebih dari 6 persen karena tingkat kemiskinan kita juga masih cukup besar bersamaan dengan sejumlah permasalahan yang harus diatasi bersama," jelas Samgautama Karnajaya. Ia menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi adalah masih tingginya kemiskinan. Tahun lalu Blora menempati posisi ke 21 sebagai kabupaten miskin dari 35 kabupaten/kota se Jateng. "Saya optimis tahun ini kita akan berada di kisaran peringkat 18 atau 19. Karena Pemkab sudah merancang salah satu cara penanggulangan kemiskinan dengan penetapan desa prioritas, satu kecamatan satu desa miskin yang akan kita atasi bersama-sama. Merubah angka kemiskinan 1 persen saja itu akan bermanfaat untuk pertumbuhan perekonomian kita," lanjutnya.

Untuk diketahui pada tahun 2014 lalu kemiskinan di Blora masih menyentuk angka 13,58 persen. Pemkab mulai menargetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 mendatang hingga berkisar 9-10 persen. Pembukaan lowongan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan bidang pertanian, pendampingan UMKM, dan perbaikan layanan kesehatan akan dilakukan bersama-sama agar kemiskinan bisa ditekan.

Adapun Wakil Bupati dalam sambutannya menginginkan agar seluruh dinas/SKPD bisa berjuang bersama mewujudkan visi terwujudnya masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat sesuai nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD Blora tentang Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blora tahun 2016-2021 pada 17 Mei 2016. Berdasarkan visi tersebut, Pemkab menetapkan misi pembangunan dalam RPJMD sebagai berikut : 

1.  Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan layanan publik.

2.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

3.    Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan, serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan investasi.

4.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya, menerapkan iptek dan kearifan lokal.

5.    Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik.

6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender.

7.    Menegakkan penegakan supremasi hukum dan HAM.

Lanjut Wakil Bupati, dengan misi tersebut kita bekerja keras bersama-sama sesuai tupoksi masing-masing. Selama 5 tahun kedepan masih ada beberapa permasalahan yang segera ditangani. Diantaranya kemiskinan yang masih tinggi, pengurangan angka pengangguran, peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemerataan dan mutu pendidikan yang masih rendah, derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal, kuantitas dan kualitas infrastruktur belum memadai, kekurangan air, kesetaraan dan keadilan gender, realisasi investasi serta kinerja sektor ekonomi yang belum maskimal. Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal juga jadi tugas kita bersama," ujarnya.

Ia berharap dengan musrenbang RPJMD dapat diperoleh kesepakatan program prioritas guna tercapainya Visi Misi Kabupaten Blora 2016-2021 serta meningkatkan capaian target-target kinerja agar RPJMD menjadi lebih baik. "Semoga pemerintah provinsi dan pusat senantiasa dapat memberikan dukungan secara penuh untuk terlaksananya pembangunan di Kabupaten Blora," pungkasnya sambil membuka Musrenbang RPJMD. (adi sanrico)