PKH BERTUJUAN UNTUK PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Rapat Koordinasi Sosialisasi Program Keluarga Harapan
di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora

Blora,- Peran Sekolahan dirasa sangat penting dalam suksesnya Program Keluarga Harapan, maka dari itu Pemkab Blora mengumpulkan para Kepala SMA/ SMK/ MA se-Kabupaten Blora. "Tugas dan peran sekolah dalam mendukung PKH adalah untuk memberikan layanan dan fasilitas pendidikan kepada anak peserta PKH serta memberikan data kepada pendamping PKH setiap 3 bulan sekali berupa data absen anak yang bersangkutan yang selanjutnya digunakan untuk memverifikasi data anak tersebut," ungkapnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman M.Si saat membuka rapat koordinasi sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Blora di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Hadir dalam acara tersebut Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) 2 Provinsi Jawa Tengah, Kadinas Nakertransos Kris Hapsoro, 55 Pendamping PKH Blora, serta Kepala Sekolah SMA/ SMK/ MA se-Kabupaten Blora. (02/06/2016).

Disampaikan juga oleh Arief Rohman tujuan dari program ini yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. "PKH sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan anak, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.

Melihat pentingnya tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia khususnya di Kabupaten Blora, maka Pemerintah Kabupaten Blora akan terus mendukung Pemerintah Pusat dalam rangka mensukseskan Program Keluarga Harapan ini, di antaranya dengan menyelenggarakan sosialisasi pada hari ini. "Saya berharap, sosialisasi ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada para peserta demi suksesnya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Blora," pintanya.

Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Agus, menjelaskan teknis pendamping yakni akan mengunjungi sekolah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sekali. "Kehadiran sangat mempengaruhi bantuan, kehadiran bisa cair diatas 85%," jelasnya. Kriteria peserta PKH sendiri adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM). Saat ini peserta PKH pun telah meluas, meskipun di tahun 2016 ini siswa SMA sederajat belum masuk kedalam keanggotaan. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen maka bantuan akan dikurangi 10%. Untuk kehadiran siswa di kelas minimal adalah 85%, apabila dalam tiga bulan berturut-turut tidak masuk maka bantuan akan hangus. (adi sanrico)