Bupati Blora Bersama Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah |
BLORA
- Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi urusan Kesejahteraan
Masyarakat (Kesra) ketika melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten
Blora, meminta Pemerintah Kabupaten Blora membentuk Desa Tangguh Bencana
(Destana), Senin (06/01/2020).
Kunker
dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid, S.Pd.I, bersama
Sekretaris Komisi E, Sri Ruwiyati , SE, MM, dan para anggota. Kedatangannya ke
Blora didampingi pimpinan BPBD Jateng dan Kepala Biro Kesra Setda Jateng, guna
berdiskusi tentang kesiapan dan penanggulangan bencana.
Ketua
Komisi E DPRD Prov. Jateng Abdul Hamid menyampaikan tujuan kedatangannya di
Blora untuk mengetahui program pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam hal kesiapan
dan penanggulangan bencana alam.
“Blora
sebagai bagian dari Jawa Tengah juga harus siap menghadapi potensi bencana yang
ada di wilayahnya, terlebih saat musim hujan. Kami ingin agar Kabupaten juga
sigap,” ucap Abdul Hamid.
Menurutnya,
bencana tidak bisa diprediksi dengan tepat kapan datangnya. Sehingga pihaknya
meminta Pemkab Blora bisa meningkatkan
upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan
bencana agar dampaknya bisa diminimalisir.
“Apakah
di Blora sudah ada Desa Tangguh Bencana (Destana) ? Jika belum maka bisa segera
dirintis. Destana ini penting, agar masyarakat yang tinggal di desa berpotensi
bencana paham langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika bencana
datang. Lakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan tanggap bencana kepada
masyarakat,” terang Abdul Hamid.
Bupati
Blora Djoko Nugroho menanggapi dan mengapresiasi besarnya perhatian Komisi E
DPRD Jateng yang sudah bersedia datang ke Blora guna mengetahui kesiapan
penanggulangan bencana di Kabupaten yang separuh wilayahnya berupa hutan jati
itu.
“Pertama-tama
kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Blora. Blora ini bukan pantura dan
bukan pansela, kondisi geografisnya separuh hutan jati negara,” ucap
bupati.
Untuk
potensi, kata Bupati, bencananya yang besar adalah kekeringan, banjir luapan
sungai dan angin puting beliung.
“Alhamdulillah
semuanya bisa tertangani dengan baik melalui berbagai upaya pencegahan dan
penanggulangan dari BPBD bersama OPD teknis terkait,” kata Bupati.
Menurut
Bupati, pencegahan dan penanggulangan bencana di Blora tidak hanya melibatkan
OPD teknis di jajaran Pemkab saja, namun juga lintas sektoral dengan melibatkan
jajaran TNI (baik Kodim maupun Yonif 410/Alugoro) bersama Polri (Polres Blora),
serta para relawan dari beragam komunitas. Terkait usulan Destana dinilai
usulan bagus dan segera ditindaklanjuti untuk dirintis mulai sekarang.
“Saya
minta BPBD bisa segera berkoordinasi tentang hal ini. Agar kesiapan
penanggulangan bencana bisa semakin bagus,” terang Bupati.
Sementara
itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sunardi, menjelaskan bahwa pihaknya
tahun ini sedang menyiapkan rintisan Desa Tangguh Bencana (Destana).
“Tentang
Destana, kali ini sedang dipersiapkan. Setidaknya ada delapan desa yang akan
dilatih dan dirintis sebagai Desa Tangguh Bencana di tahap pertama,” jelas
Sunardi.
Lanjut
Kalak BPBD, Desa-desa ini akan dipilih di desa yang memiliki potensi bencana
alam baik banjir, angin puting beliung, kekeringan maupun tanah longsor.
“Sedang
kami petakan,” jawab Sunardi.
Untuk
diketahui, rombongan Komisi E DPRD Jateng diterima langsung oleh Bupati Djoko
Nugroho di pendopo rumah dinas, didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, MM,
bersama Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sunardi, dan beberapa OPD terkait.
Hadir pada acara perwakilan dari Kodim 0721/Blora, Polres Blora, dan Yonif
410/Alugoro.
Di
akhir acara Bupati Blora ingin agar komunikasi Pemkab bersama Komisi E DPRD
Jateng terus terjaga sehingga kerjasama diantara keduanya bisa terlaksana
dengan baik. (HR/RED)
0 comments:
Post a Comment