Gerakan Menuju 100 Smart City tahap kedua Oleh Wakil Bupati Blora |
Blora,- Kota Blora termasuk salah satu dari 50
kabupaten/kota yang menandatangani nota kesepahaman untuk mengikuti Gerakan
Menuju 100 Smart City tahap kedua Kemenkominfo RI. Acara diselenggarakan di
hotel Redtop, Jakarta Pusat. Demikian hal itu disampaikan oleh Kepala
Dinkominfo Kabupaten Blora Drs Sugiyono, Selasa (08/05/2018).
Penandatanganan
yang dilakukan oleh Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman, menurut Kepala
Dinkominfo Blora menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang bertujuan
mendorong pemanfaatan teknologi dalam menjawab permasalahan sekaligus mendorong
potensi di daerah masing-masing.
Acara
di hadiri oleh, Menteri Kominfo Rudiantara dan sejumlah menteri diantaranya
menteri keuangan, menteri dalam negeri. Serta, perusahaan yangg memberikan
dukungan dalam gerakan smart city, antara lain, BNIi, Indosat, Lintas Arta dan
Philips.
Dijelaskannya,
Gerakan Menuju Smart City sudah bergulir sejak 2017. Saat itu, 25
kabupaten/kota terpilih untuk mengikuti kegiatan ini. Sementara, 25
kabupaten/kota lainnya ditargetkan mengikuti kegiatan ini pada tahun depan.
Pada
diskusi panel yang berlangsung, menurut Kepala Dinkominfo Kab. Blora Sugiyono,
ada beberapa kesimpulan, yaitu smart city perlu leadership commitment
(kesungguhan/keistiqomahan). Smart city perlu kesiapan infrastruktur daerah
yang mensupport berdasarkan master plan yang jelas. Dan, smart city perlu
kebijakan dalam bentuk Perda atau Perkada untuk menjamin sustanaible.
Menteri
Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, smart city tak hanya
pemenuhan atas kebutuhan teknologi.
“Kita
harus mendefinisikan dulu manfaat apa yang ingin diberikan kepada masyarakat,
baru kemudian mencari teknologi yang relevan,” kata Rudiantara.
Pemilihan
kabupaten/kota untuk mengikuti kegiatan ini dilakukan melalui seleksi dengan
melihat berbagai parameter, seperti kondisi keuangan daerah, peringkat dah
status kinerja penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan data Kementerian
Dalam Negeri, serta indeks Kota Hijau yang diterbitkan Kementerian PUPR.
Awalnya,
120 terpilih menjadi kandidat untuk mengikuti proses assesment di Jakarta.
Kesiapan diukur melalui visi kepala daerah serta kelengkapan infrastruktur,
regulasi dan SDM yang mengacu pada konsep pemerataan dan Nawa Cita.
Setelah
penandatangan ini, daerah akan mendapatkan pendanpingan guna menyusun master
plan.
Pendampingan
dilakukan oleh akademisi dan praktisi smart city dari berbagai institusi
seperti Universitas Indonesia, ITB, Perbanas, UGM dan UMN.
Master
plan yang dihasilkan akan mencakup rencana pembangunan smart city di
masing-masing kabupaten/kota dalam 5-10 tahun ke depan. (T1/Red)
0 comments:
Post a Comment