Kunjungan Pemkab Blora ke Purbalingga, Belajar Pembangunan Bandara Kurang Optimal

Anggota DPRD Blora Foto Bersama Sekda Blora Dengan Sekda Purbaligga
Diapit Berjajar Rombongan Dan Kepala OPD Terkait

Blora-Purbalingga,- Guna mempercepat persiapan pembangunan Bandara Ngloram pasca penyerahan aset dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Perhubungan bulan lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora beserta Tim Percepatan Pembangunan Bandara Ngloram Selasa 15 Mei 2018 melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Purbalingga.

Dipimpin Sekda Blora Drs. Bondan Sukarno MM, rombongan kunker yang terdiri Asisten Pemerintahan Setyo Edy SH, M.Hum, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Slamet Pamudji SH, M.Hum, Kepala Dinrumkimhub Ir. Samsul Arief, Anggota DPRD Kabupaten Blora Ir. Bambang Sulistya, MMA dan Parsidi, lantas perwakilan Bappeda, DPUPR, BPPKAD, DPMPTSP dan OPD terkait lainnya ini diterima oleh Sekda Purbalingga, Wahyu Kontardi beserta jajarannya di Operation Room, Graha Adiguna, Pemkab Purbalingga.

Di depan jajaran Pemkab Purbalingga, Sekda Blora Drs Bondan Sukarno MM mengatakan maksud kedatangannya untuk mempelajari persiapan apa saja yang harus dilakukan Pemkab Blora menyongsong pembangunan Bandara Ngloram. Pasalnya diketahui bersama, Purbalingga telah berhasil mempersiapkan pembangunan Lapangan Udara Wirasaba menjadi Bandara Jendral Besar Sudirman yang ground breakingnya telah dilakukan Presiden RI bulan lalu.

Sekda Blora Drs Bondan Sukarno MM menjelaskan Pemkab Blora beserta tim ingin mengetahui lebih jauh terkait kesiapan dan persiapan yang dilakukan oleh Pemkab Purbalingga dalam pembangunan Bandara JB Soedirman.

“Intinya kami ingin mengetahui secara keseluruhan tahapan persiapan Kabupaten Purbalingga yang berhasil mengembangkan Lapangan Udara (Lanud) menjadi Bandara JB Soedirman,” kata Drs. Bondan Sukarno, MM.

Menurutnya, di Kabupaten Blora terdapat Lapangan Terbang (Lapter) Eks-Pertamina yang saat ini asetnya sudah diserahkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) ke Kementerian Perhubungan RI. Sehingga, lanjutnya harapan Pemkab Blora dan masyarakat, Lapter tersebut dapat direaktivasi menjadi Bandara Komersial.

“Ini merupakan keinginan besar kami (Pemkab Blora=red) dan juga masyarakat Blora dan sekitarnya untuk memiliki Bandara umum apalagi di wilayah kami sudah ada asetnya tinggal dioperasikan kembali saja,” jelasnya.

Pemkab Blora sudah sejak 2010 mencoba untuk merealisasikan Lapter Eks-Pertamina menjadi Bandara Komersial kepada pemerintah pusat. Hanya saja, ia menambahkan kendala pada saat itu terkait masalah Lapter yang masih menjadi aset milik Kementerian ESDM RI.

“Sehingga pada saat itu Pemkab, Pemprov dan Kementerian Perhubungan tidak bisa berbuat apapun,” ungkap Bondan Sukarno.

Ia menyampaikan sejak Kementerian ESDM RI dipimpin oleh Ignasius Jonan yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI telah mengupayakan Pemkab Blora dan Pemprov Jawa Tengah untuk menghidupkan kembali lapangan terbang tersebut. Menteri ESDM juga telah menyerahkan aset lapangan terbang eks-Pertamina pada Kementerian Perhubungan untuk mengelola lapter tersebut.

“Dan sesuai formasi, tahun ini akan ada upaya untuk revitalisasi terkait lapter menjadi bandara, untuk itu kami ingin belajar dari Pemkab Purbalingga yang sudah berhasil melakukan Groundbreaking Bandara JB Soedirman,” ujarnya.

Tim Percepatan Pembangunan Bandara Ngloram, Bondan Sukarno melanjutkan ingin menggali upaya Pemkab Purbalingga terkait pembebasan lahan, kesiapan infrastruktur menuju ke Bandara dan dukungan lainnya saat pembangunan Bandara JB Soedirman. Pemkab Blora juga ingin mengetahui kondisi fisik Bandara JB Soedirman yang tengah dibangun konstruksinya.

“Sehingga nanti kami bisa mempunyai gambaran bagaimana ke depan pembangunan Bandara Ngloram,” tutur Bondan Sukarno.

Mendengar pemaparan Sekda Blora, Sekda Purbalingga Wahyu Kontardi beserta jajarannya mengungkapkan terima kasih kepada Pemkab Blora atas kunjungannya yang ingin mengetahui tahapan pembangunan Bandara JB Soedirman.

“Terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Purbalingga ini sebagai fokus kunjungan kerja Pemkab Blora, semoga ada yang dapat digali terkait pembangunan Bandara,” kata Wahyu Kontardi.

Wahyu Kontardi, menjelaskan terkait kiat-kiat Pemkab Purbalingga saat melakukan audiensi dengan pemerintah pusat bahkan kepada Presiden RI terkait pembangunan Bandara JB Soedirman. Juga memberikan informasi terkait kehadiran Presiden RI di Purbalingga yang telah meresmikan pembangunan Bandara JB Soedirman.

Pihaknya berharap Ngloram yang ada di Kabupaten Blora bisa segera menjadi Bandara, menyusul Bandara Jendral Besar Sudirman Purbalingga yang saat ini mulai dibangun.

Terpisah, Salah satu Tim percepatan pembangunan lapangan Ngloram, Djati Walujastono berpendapat bahwa studi banding di Bandara JB Sudirman, Kabupaten Purbalingga agak kurang optimal oleh karena Bandara JB Sudirman, Purbalinnga adalah Bandara Komersil, yang dikelola bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura 2 (BUMN) sebagai Badan Usaha Bandar Udara (BUBU).

“Secara pribadi saya (Djati Walujastono=red) berpendapat bahwa studi banding di Bandara JB Sudirman, Kabupaten Purbalingga agak kurang optimal,” ucap Djati Walujastono.

Katanya, hal ini berbeda dengan Bandara Ngloram, Cepu, Kabupaten Blora, yang dikelola sebagai bandara non komersil (walaupun Airlinernya adalah komersil) oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU).

“Mestinya tempat studi bandingnya adalah bandara yang penyelenggaranya adalah sama dengan Bandara Ngloram, Cepu, yakni UPBU,” tegas Djati Walujastono.

Menurut pensiunan BAPPEDA tersebut, bahwa    Bandara JB Sudirman, Purbalingga belum ada kegiatan pembangunan bandaranya, mestinya mencari tempat studi banding yang sudah ada pembangunan bandaranya atau berlangsungnya kegiatan pembangunan bandara di lapangan.

Tim koordinasi percepatan reaktivasi Bandara Ngloram tidak mendapatkan pengalaman dari Pemkab Purbalingga karena alternatif pembiayaannya berbeda. Bandara Ngloram model pembiayaannya adalah pemerintah pusat membangun dan mengoperasikan, Pemkab. Blora menyerahkan asset tanah dan memberikan subsidi bilamana demand sangat rendah dengan melakukan Block Seat.

“Mengapa tidak diundangnya semua Tim koordinasi Percepatan reaktivasi bandara Ngloram untuk ikut dalam studi banding, yaitu dari STTR, Politeknik Energi dan Mineral (PEM)  Akamigas dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas,” pungkas Djati Walujastono. (Heripur)