Petani Keluhkan Pupuk, Pemdes Sempu Surati Camat Kunduran

Desa Sempu

BLORA - Sejumlah petani di desa Sempu, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora mengeluhkan pupuk bersubsidi ke Pemerintah desa setempat.
Sebagai Kepala Desa Sempu, M. Lilik Zubaidi menyikapi permasalahan yang terjadi di desanya.

Menindaklanjuti hal tersebut Lilik membuat surat bernomer 470/091/2020 tentang usulan petani Desa Sempu terkait pupuk bersubsidi
Kepala Desa (Kades) Sempu, M. Lilik Zubaidi, memaparkan terdapat 7 (tujuh) poin usulan yang disampaikan para petani dalam surat tersebut.
Poin-poin tersebut yang mengemukan dalam ruang aspirasi petani yang sengaja dibuat oleh Pemdes Sempu.

Pemdes memang sengaja membuat forum guna merespon undangan kegiatan sosialisasi kartu tani, dan sarana menyerap aspirasi sebagai bekal untuk disampaikan kepada otoritas di atasnya; yaitu camat.

“Kami menyadari tugas kami sebagai penyambung lidah petani di Desa Sempu. Ini kami lakukan agar pemerintah atau pihak terkait memberikan perhatian lebih besar kepada petani,” ucap Lilik Rabu (10/09/2020) pada sesi tanya jawab kegiatan sosialisasi kartu tani di pendopo Kecamatan setempat.

Lebih lanjut, Lilik menjabarkan poin dalam surat tersebut antara lain meliputi petani merasa keberatan dengan adanya paket pupuk organik dalam pembelian pupuk bersubsidi, ketersediaan pupuk yang tidak memadai saat musim pemupukan, serta dukungan petani terkait kebijakan penggunaan Kartu Tani dalam pembelian pupuk bersubsidi.

Selain itu, ada poin lain terkait harga eceran tertinggi (HET), teknis sosialisasi Kartu Tani mendatang, usulan penambahan jumlah pengecer, serta penertiban data secara berkala terkait petani yang sudah membeli pupuk subsidi dan petani yang belum membeli pupuk.

Langkah Pemdes Sempu yang meneruskan usulan petani kepada Camat Kunduran tersebut diapresiasi oleh pemerintah desa sekitar. Salah satunya Pemdes Buloh, yang sedianya juga ingin menyampaikan hal yang sama.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa para warga Buloh yang memiliki lahan garapan di wilayah Kecamatan Jati, Randublatung, dan Ngawen yang belum masuk ke RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) agar dimasukkan. Kita minta agar mereka dibantu masuk ke RDKK,” harap Kades Buloh, Joko Priyanto. (ADY/Red)
Share:

0 comments:

Post a Comment

Hot News

DPRD Blora Terima Kasih kepada Pemilih, Penyelenggara Pemilu 2024, hingga Pemkab, TNI, dan Polri

BLORA — Lewat akun resmi ige Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora yang dikelola oleh Humas Protokol dan Publika...

Public Service

Blog Archive

Social Media

Technology

Next More »

Labels

Community

Next More »