Komisi A Minta Kafe Karaoke Tak Berijin Ditindak Tegas

Rakor Komisi A Dengan OPD

BLORA - Senin 02 Maret 2020 Rapat Koordinasi Komisi A DPRD Kabupaten Blora mengundang  Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  yang menjadi mitra kerjanya, salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  Kabupaten Blora.

Tampak hadir Ketua Komisi A, H Supardi, beserta  anggotanya. Sedangkan dari Satpol PP diwakili Sekretarisnya, Bambang, ST dan Kasubbag Program Keuangan Diyah Kumalasari.

Menurut Ketua Komisi A bahwa ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan rapat kali ini, salah satu diantaranya tentang pelaksanaan Perda dan Penanganan Bencana Kebakaran sepanjang tahun 2019.

"Kami ingin evaluasi penegakan perda dan supaya tahu kendala yang dihadapi petugas di lapangan," terang anggota DPRD dari Bogorejo ini.

Sekretaris Satpol PP, Bambang  ST, menyampaikan bahwa pihaknya, sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk melaksanakan tugas meski ada kendala yang dihadapi.

Reaksi cukup keras disampaikan oleh Yusuf Abdurrahman, dari Partai Demokrat terkait menjamurnya kafe karaoke di Blora tetapi tidak berijin.

"Berkali-kali ada operasi penertiban tapi sepertinya tidak ada pengaruhnya, jika perlu cari  tindakan yang bisa menimbulkan efek jera," pinta anggota Dewan yang juga putera Bambang Susilo mantan Ketua DPRD Blora.

"Salah satu kendala Satpol PP adalah terbatasnya personel kami, namun prinsipnya kami akan terus berusaha semaksimal mungkin," ujarnya  menanggapi kritik pedas tersebut.

Ketika membahas evaluasi tentang bencana kebakaran, disampaikan data bahwa sepanjang tahun 2019, telah terjadi 98 bencana kebakaran.

Penanganan pemadaman kebakaran (Damkar) yang berada di Satpol PP cukup kerepotan, karena jumlah mobil Damkar terbatas. Bambang mengatakan jumlah ideal setidaknya ada 7 unit, tetapi sekarang baru ada 4 unit mobil damkar untuk Blora.

"Anggaran tahun 2021 kami sudah mengajukan untuk pengadaan 3 unit mobil Damkar," terang Bambang

Sementara itu, Susanto Budi Susetyo,   anggota Komisi A, dari Partai Keadilan Sejahtera, turut menanggapi kendala tersebut, mengingat mobil tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seharusnya Pemkab memprioritaskannya.

"InsyaAllah kami akan mengawal supaya ajuan anggaran ini agar  masuk APBD 2021," imbuh Ketua DPC PKS Blora ini.

Terakhir, Ketua Komisi A, H. Supardi, SH berharap selepas rapat kordinasi ini, Satpol PP bisa menjalin koordinasi yang baik dengan semua stakeholder yang ada demi terciptanya ketertiban dan keamanan. (JWN/RED)