KUNJUNGAN KOMISI E DPRD JAWA TENGAH

Kunjungan Komisi E DPRD Jawa Tengah
Di Pemkab Blora

Blora,-  Plt Sekda Kabupaten Blora Ir. Sutikno Slamet mewakili Bupati Blora H. Djoko Nugroho menerima kunjungan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Pertemuan Setda Blora. (01/09/2016). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan diskusi membahas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Diskusi dihadiri oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah beserta anggota, perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Aggota DPRD Komisi E Kabupaten Blora, Kepala BPMPKB Kabupaten Blora Winarno S.Sos, Sekertaris Dindikpora Dwi Puji Rahayu SE, MM, dan Asisten II Setda Blora Drs. Bondan Sukarno, MM.

Pada diskusi ini Plt Sekda Kabupaten Blora Ir. Sutikno Slamet, menyampaikan bahwa Kabupaten Blora telah berusaha untuk menuntaskan kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan oleh Bupati Blora H. Djoko Nugroho untuk menangani kemiskinan adalah dengan memperbaiki infrastruktur. Infrastruktur jalan hutan merupakan prioritas utama Pemerintah Kabupaten Blora karena terdapat banyak desa yang berada di kawasan hutan. Dengan adanya pembangunan jalan hutan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan terutama petani yang ada di desa hutan.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Kartono menyampaikan bahwa salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan adalah tingkat kelahiran yang tinggi. Dirasa, perlu adanya program yang dijalankan Kabupaten Blora untuk menekan angka kelahiran. Dengan program tersebut diharap dapat menanggulangi kemiskinan di Blora.

Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora adalah dengan adanya kampung KB yang berfungsi sebagai alat penekan angka kelahiran. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematik dan sistematis.

Kepala BPMPKB Kabupaten Blora Winarno S.Sos menyampaikan bahwa saat ini dari 16 desa yang menjadi program Kampung KB, baru dua desa yang berjalan yaitu Desa Ngraho dan Desa Temurejo. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga penyuluh KB yang ada di BPMPKB. Selain itu minat masyarakat untuk melakukan KB juga masih rendah. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah dapat menambah tenaga penyuluh untuk menekan angka kelahiran.

A. Mahbub Djunaidi mewakili Kepala BAPPEDA Blora, menjelaskan telah dilakukan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Salah satu program yang telah dijalankan adalah one district one product yaitu program pemberdayaan masyarakat desa untuk membuat suatu produk. Diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Blora. (adi sanrico)