Arwani Thomafi: Pilkada Serentak Bukan Harga Mati Dan Bisa Ditunda

Arwani Thomafi Bersama Wakil Bupati

BLORA - Dalam kunjungannya, Wakil ketua komisi II DPR RI, Arwani Thomafi menyebut, pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 bukan harga mati. Pilkada bisa ditunda jika masyarakat mengabaikan protokol kesehatan.

"Jadi Pilkada 9 Desember 2020 itu jangan kita anggap sebagai harga mati. Ada satu syarat penting terselenggaranya Pilkada ini, adalah penerapan protokol Covid-19. Monggo Pilkada ini dilaksanakan tapi kita gak boleh mengabaikan protokol kesehatan," kata Arwani Thomafi saat melangsungkan kunjungan kerja di kantor KPU Blora, Rabu (29/07/2020).

Politisi PPP ini mengungkapkan, Pelaksanaan Pilkada memungkinkan dilakukan penundaan jika salah satu wilayah warga masyarakat mengabaikan penerapan protokol kesehatan tersebut.

"Memungkinkan (ditunda), opsi penundaan di TPS tertentu, di Desa tertentu, Kecamatan tertentu bahkan di Kabupaten terbuka," ujarnya.

Untuk itu, Pihaknya meminta kepada daerah yang akan menggelar Pilkada serentak untuk terus mengupdate dan bekerja keras menerapkan protokol kesehatan hadapi Covid-19.

"Jadi kita minta kepada pemerintah ya, untuk terus mengupdate posisi daerah - daerah yang akan menggelar Pilkada untuk tetap menerapkan protokol covidnya ini. Kita tidak ingin Pilkada yang menjadi sarana untuk memilih pemimpin ini pada akhirnya justru mengabaikan protokol covid ini," terangnya.

"Kami tidak ingin situasi semakin memburuk, makanya kami minta gugus tugas yang bertugas dalam menerapkan protokol ini bekerja keras bersama - sama," tandasnya.

Untuk diketahui, dalam kunjungannya ke kantor KPU Blora, Arwani Thomafi ditemani Wakil Bupati Blora, Arif Rohman dan ketua DPC PPP Blora, Abu Nafi. (ADY/Red)