Pemkab Blora Salurkan BLT di 24 Kelurahan, Dampak Inflasi untuk Warga

Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati bersama Kepala Dinas Sosial P3A
serahkan BLT di Kelurahan Bangkle. Foto: Kel Bangkle

BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka penanganan dampak inflasi di wilayah Kabupaten Blora tahap I ke masyarakat kurang mampu di 24 kelurahan. 

Penyerahan perdana dimulai pada Senin (17/10/2022) di Kantor Kelurahan Bangkle, dihadiri sekaligus launching secara langsung oleh Wakil Bupati Blora,  Tri Yuli Setyowati, ST,MM, mewakili Bupati Blora.

Secara simbolis, Wakil Bupati  menyerahkan BLT kepada perwakilan penerima di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora. Masing-masing penerima memperoleh bantuan dengan nominal Rp 150 ribu setiap bulannya. 

Untuk penyaluran kali ini diserahkan untuk periode 2 bulan (September-Oktober), sehingga warga menerima Rp 300 ribu. 

Dikemukakan Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati bahwa Pemkab Blora telah menyiapkan sekitar 3.000  paket/kuota bantuan BLT yang akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu di 24 kelurahan.

“Kita launching bantuan langsung tunai BLT dampak inflasi yang diberikan untuk 24 kelurahan, launching kita lakukan di Kelurahan Bangkle, hari ini ada dua kali penyaluran, untuk dua bulan jadi 300 ribu, ini penyaluran September dan Oktober, untuk nanti bulan November dan Desember jadi ada 4 bulan untuk 2022, mohon diterima nggih Bapak Ibu,” jelas Tri Yuli Setyowati yang akrab disapa Mbak Etik itu.

Wakil Bupati Blora,  berharap agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan di kelurahan - kelurahan tersebut.

Jangan Potong Bantuan

Wabup Blora yang hadir bersama dengan Kepala Inspektorat Blora, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Blora, Polres Blora, Kodim Blora, mewanti - wanti agar jangan sampai ada pemotongan bantuan.

“Hari ini dari Inspektorat, Kejaksaan dan APH hadir ingin ikut mengawasi apakah bantuan ini sampai panjenengan semuanya, kalau ada oknum atau seseorang yang mengatasnamakan siapapun kalau mau minta hak (bantuan yang diperoleh) panjenengan jangan diberikan,” ucap Wakil Bupati Blora, Mbak Etik.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Blora Dra Indah Purwaningsih, M.Si mengungkapkan bahwa pemerintah pusat meminta daerah mengalokasikan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.

“Pemkab Blora melalui Dinsos P3A menyusun beberapa program dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kabupaten Blora, salah satunya adalah pemberian bantuan langsung tunai akibat dampak inflasi kepada warga kelurahan,” ungkap Indah Purwaningsih.

Kepala Dinas Sosial P3A Blora menjelaskan, bahwa bantuan kali ini khusus diberikan kepada kelurahan, berbeda dengan desa yang sudah memiliki anggaran bersumber dana desa sehingga bisa memberikan Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa (BLT-DD).

“Bantuan ini khusus untuk kelurahan karena Blora ada 24 kelurahan dan dari kelurahan tidak ada BLT DD, sehingga kami memberi kesempatan untuk dapat melayani masyarakst terdampak inflasi untuk di kelurahan,” ujar Indah Purwaningsih.

Di Kelurahan Bangkle, Kepala Dinas Sosial P3A Blora mengatakan sudah melalui berbagai tahapan, data Dinsos yang sudah diserahkan ke kelurahan kemudian dilakukan verifikasi lapangan. Hingga pada akhirnya diperoleh diberikan kepada 152 penerima.

“Setiap bulan warga mendapat Rp 150 ribu, kita setiap kali pencairan dilakukan untuk selama dua bulan,  jadi sekali penyaluran mereka menerima Rp 300 ribu dan tidak ada pemotongan administrasi,” tandas Kepala Dinas Sosial P3A Blora. (Prokompim/Redaksi)