PMII Audiensi Dengan DPRD Kabupaten Blora


BLORA - Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Fraksi Partai Nasdem Sakijan,  Ahmad Labib Hilmy Ketua komisi D, Supardi Ketua Komisi A dan Santoso Budi Susetyo anggota komisi A DPRD Kabupaten Blora,  menerima audiensi dari Pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blora dalam rangka turut menolak UU Cipta kerja.


Sekitar 20 aktivis PMII hadir di DPRD Kabupaten Blora ini yang juga dijaga ketat oleh Polres Blora. Dalam audiensi tersebut, PMII Bermaksud menitipkan Aspirasi ke DPRD Kabupaten Blora untuk menyampaikan ke DPR RI.


Ahmad Labib Hilmy mengatakan, secara kelembagaan DPRD Blora belum menerima draf UU tersebut.


“Kami belum menerima draf UU Cipta kerja,”. ungkapnya.


Sementara itu, Ketua PC PMII Blora, Alfian Efandi mengatakan maksud kedatangannya untuk menyuarakan kepada DPRD Blora untuk turut mendesak DPR RI menolak UU Cipta kerja.


“Kami telah melakukan kajian secara mendalam terkait hal tersebut. Bahwa PMII dalam audiensi ini bertujuan untuk membawa aspirasi masyarakat dan menuntut DPRD Blora untuk mendukung aspirasi rakyat dan menolak omnibus law cipta kerja,” Ungkapnya.


Dalam audiensi, para aktivis PMII menyoroti beberapa hal antara lain, terkait upah minimum, Pemutusan hubungan kerja dan potensi diskriminasi terhadap buruh.


“Dalam undang undang cipta kerja memberi kekuasaan besar terhadap Perusahaan, sehingga berpotensi besar akan mendiskriminasi terhadap pekerja/buruh,” tutur Imanan, Sekretaris PMII Blora.


Sodikin, salah satu peserta audiensi mengatakan bahwa akan terus berikhtiar untuk menyuarakan suara rakyat.

 

“Kami akan berikhtiar untuk ditampung di gedung DPR RI, saya ingin menegaskan kami tak butuh janji yang tak terealisasi kami butuh bukti, dengan cara dengarkan aspirasi rakyat, bebaskan rakyat dari regulasi yang menjerat dan menindas, kami menilai justru UU ini berpotensi bikin Hiper regulasi,”  Ungkapnya lantang. 


Sedangkan Supardi, Ketua komisi A mengatakan akan menampung aspirasi PC PMII Blora.


“Kesepakatan akan kami teruskan atau menindaklanjuti dengan undang-undang ini,” pungkas Supardi. (ADY/Red)

Share:

0 comments:

Post a Comment

Hot News

Top ! Desa Bangowan Masuk 50 Besar Desa Wisata Terbaik 2024 di Indonesia

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai melakukan penilaian dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (AD...

Public Service

Blog Archive

Social Media

Technology

Next More »

Labels

Community

Next More »