Audiensi Pemuda Tani HKTI Blora Dengan Komisi B DPRD

BLORA - Wakil ketua DPRD Blora, Siswanto bersama sejumlah anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora menerima audiensi Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Blora. (20/10/2020) terkait kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Blora terjadi hampir tiap tahun.

Program Kartu tani yang sejak awal di gadang gadang sebagai alternatif oleh pemerintah hingga kini belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Pada kesempatan itu, Wakil ketua Komisi B DPRD Blora, Munawar  mengatakan bahwa kelangkaan pupuk tersebut merupakan masalah bersama.

“Yang terjadi saat ini menjadi masalah kita bersama. Terkait regulasi contoh di Kunduran distributor dan pengecer tidak berani menjual karena petani tidak punya kartu tani,” ujar Munawar.

Petani Blora, Sriyono, salah satu peserta audiensi menyampaikan bahwa Petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan bagi petani yang tidak memiliki kartu tani tidak dapat membelinya.

"Jadi untuk petani, petani itu mau membeli pupuk itu sudah," ucap Sriyono.

Wakil ketua DPRD Blora, Siswanto menjelaskan bahwa hari ini petani menyampaikan bahwa di Blora pupuk saat ini langka dan sulit, itu memang betul, di lapangan memang seperti itu.

"Petani di Kecamatan Tunjungan, Ngawen, Japah, Jati, dan Randublatung menyampaikan memang kesulitan, ternyata tadi data ketersediaan pupuk masih ada di Gudang bangkle, Gudang Ngawen dan Randublatung tapi belum sampai ke pengecer,” terang Mas Sis sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Siswanto juga menyinggung terkait penyusunan RDKK menurutnya banyak lahan yang belum masuk dalam RDKK. Dirinya meminta semua pihak untuk aktif mencari solusi terkait persoalan kelangkaan pupuk.

“Ternyata banyak yang belum masuk khususnya lahan-lahan hutan, padahal sebagian sudah ada dari beberapa puluh ribu baru sekian ribu lahan hutan, tapi belum semuanya, kita minta supaya kesulitan apa, apakah dari Perhutani atau dari dinas yang kurang aktif kita minta agar mereka mencari solusi itu,” tandas Siswanto.

Siswanto meminta, Pemkab Blora melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di ruang pertemuan DPRD  Blora beserta jajarannya untuk segera pupuk  terdistribusikan ke distributor, ke pengecer agar pupuk dapat diperoleh dengan mudah oleh para petani.

“Musim hujan segera datang memupuk pakai apa para petani. Saya minta hari ini rapat segera, besok melaporkan kepada DPRD secara tertulis,” pungkasnya.

Hadir dalam audiensi tersebut, Komisi Pengawas Pupuk Kabupaten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Pengawas Distributor Pupuk, Pemuda Tani HKTI Blora. (ADY/Red)