Camat dan Kepala Puskesmas Harus Punya Data Valid, Upaya Penanganan Stunting di Blora Bisa Cepat dan Tepat

Wabup Blora Tri Yuli Setyowati berikan pengarahan pada Rapat Evaluasi dan
Rencana Tindak Lanjut Audit kasus stunting tingkat Kabupaten Blora, di ruang Tiung Biru
Kyriad Arra Hotel, Cepu. Foto: Prokompim Blora.

BLORA – Terkait upaya penurunan stunting, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM, meminta para Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Blora untuk mempunyai data yang valid. Sehingga penanganannya bisa cepat dan tepat. Hal itu disampaikan Wabup Blora Tri Yuli Setyowati yang akrab disapa Mbak Etik, ketika memberikan pengarahan pada Rapat Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit kasus stunting tingkat Kabupaten Blora, di ruang Tiung Biru Kyriad Arra Hotel, Cepu, Rabu (16/11/2022).

Diketahui, angka stunting di Kabupaten Blora saat ini masih di angka 21,5 persen, untuk itu Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menandaskan perlu percepatan untuk menurunkan angka stunting tersebut.

Pada kesempatan itu,  pemerintah pusat memberi arahan kepada pemerintah daerah, agar sampai 2024 angka stunting ditargetkan bisa turun di angka 14 persen.

‘’Persoalan stunting dan kemiskinan menjadi target sasaran kita di Pemerintah Kabupaten Blora. Untuk itu mari kita selesaikan,” kata Wabup di acara yang dihadiri perwakilan BKKBN Jawa Tengah, jajaran Dinas Dalduk KB, Dinas Kesehatan, perwakilan Camat, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Blora, Koordinator PLKB se-Kabupaten Blora, Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Blora, Dokter Spesialis dan Psikolog, hingga Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Blora.

Dikemukakan, stunting dan kemiskinan, memiliki korelasi sangat dekat. Dikarenakan stunting merupakan permasalahan tumbuh kembang anak terutama berkaitan dengan gizi anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Wabup Etik meminta semua pihak untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi.

"Semua pihak untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi berkaitan dengan permasalahan stunting dan kemiskinan. Target kita menurunkan kasus stunting maupun kemiskinan," tandas Wabup Blora.

Sementara itu, perwakilan BKKBN Jateng, Agus Pujianto menjelaskan, bahwa pemerintah pusat telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Maka, untuk menyukseskan program itu, terobosan dilakukan dengan pendekatan pendampingan keluarga yang berkesinambungan.

“Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam target RPJMM 2020-2024. Dengan target penurunan di 2029 di angka 27,6 persen menjadi 12 persen di 2024,” terang Agus Pujianto. 

Kesinambungan tersebut, lanjutnya, dilakukan dari penyiapan calon pengantin, ibu hamil, baduta, dan balita.

"Dengan harapan faktor-faktor terjadinya stunting dapat diketahui sehingga dapat langsung dilakukan upaya meminimalisir risiko tersebut," ujar perwakilan BKKBN Jateng. (Prokompim/ADY/Redaksi)