Bupati Blora Memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kabupaten Blora |
Blora,-
Bupati Djoko Nugroho didampingi Sekda Blora Komang Gede Irawadi, membuka Rakor
Optimalisasi peran TPID Kabupaten Blora
dalam pengendalian Inflasi di Ruang Pertemuan Setda Blora.
Hadir dalam acara tersebut Kepala BPS Kabupaten Blora
Drs. Heru Prasetyo dan Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Dian Nugraha. Selasa (09/10/2018).
Disampaikan oleh Bupati Blora Djoko Nugroho saat
membuka rakor bahwa nilai inflasi di Kabupaten Blora secara global aman, Jawa Tengah
maupun Nasional.
"Tingkat inflasi di Kabupaten Blora secara
keseluruhan aman, meski BBM naik atau nilai tukar rupiah mencapai Rp. 14.000,-
lebih," katanya.
Bupati juga
menyampaikan bahwa Inflasi di Kabupaten Blora masih tergolong rendah se
Provinsi Jawa Tengah, namun demikian dirinya menginginkan adanya kesetabilan
harga bahan pokok terutama dibidang pertanian.
"Masyarakat miskin di blora 70%nya petani,
saya berharap jumlah tersebut bisa ditekan," tambahnya.
Bupati berharap optimalisasi peran TPID Kabupaten Blora dalam pengendalian Inflasi terus
ditingkatkan, karena menurutnya inflasi bisa berdampak pada banyak bidang.
"Saya harap tak hanya operasi beras, operasi
pasar, minyak. Tolong dipahami untuk semua pihak ikut memantau harga,"
himbaunya.
Kepala BPS Kabupaten Blora Drs. Heru Prasetyo, memaparkan bahwa
inflasi/ kenaikan harga dari waktu ke waktu akan meningkat terus. Pada tahun
2017 pihaknya mengadakan survei pasar Kota Blora.
"Pernah deflasi dibulan maret, tertinggi bulan
januari karena awal tahun dan juni (karena musim lebaran dan masuk sekolah).
Untuk inflasi di Blora banyak dipengaruhi pada makanan," jelasnya.
Untuk informasi BPS Kabupaten Blora, terkait data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi bisa diakses melalui website bloraKabupaten bps.go.id.
Untuk melihat info inflasi di tingkat provinsi bisa
menginstal aplikasi android One Touch Statistic Jawa Tengah dan untuk level
Nasional All Stats BPS RI.
Disampaikan oleh Dian Nugraha Kepala Divisi
Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah
bahwa Inflasi yang tinggi akan memicu rendahnya daya beli masyarakat.
Daya beli yang rendah akan memicu rendahnya
konsumsi komoditas di pasar barang, harga-harga komoditas akan menurun, dan
seterusnya.
Sisi produksi maupun konsumsi akan mengalami
kontraksi. Goncangan sektor moneter akan mempengaruhi sektor riil, atau
sebaliknya.
"Kota atau Kabupaten tetap harus mengendalikan
daya belinya, dan ketika daerah jadi produsen akan kesulitan mana kala hasil
produksi tidak mampu memenuhi permintaan pasar, " terangnya. (Heripur/Red)
0 comments:
Post a Comment