Warga Kalisari Geruduk Balai Desa, Protes Tak Dapat Bansos

Warga Di Depan Kantor
Kepala Desa Kalisari

BLORA – Ratusan warga  Desa Kalisari Kecamatan Randublatung, Blora, Jawa Tengah gerudug kantor kepala desa setempat untuk menanyakan beberapa persoalan yang menjadi sorotan berbagai pihak terkait penyaluran bantuan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selasa  (02/06/2020)

Warga masyarakat yang tersebar di 4 dukuhan didampingi beberapa lembaga yaitu Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Forum Komunikasi Masyarakat Blora (FORKOM Blora) mulai berjalan menuju kantor kepala desa sekira  pukul 11.25 WIB dengan memakai topeng yang bergambar sosok tokoh pewayangan Bagong sambil terus meneriakkan yel-yel.

“Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan” ucap mereka bersautan.

Forum Komunikasi Masyarakat Blora Agus Jumantoro yang diberi kuasa dari masyarakat Desa Kalisari untuk pendampingan aksi Bagong Gugat Kahyangan menuturkan bahwa aksi ini adalah menuntut Pemerintah Desa Kalisari berlaku seadil-adilnya terkait penyaluran bantuan penanggulangan Covid-19.

“Pemilihan lakon Bagong adalah implementasi dari rakyat kecil yang menuntut hak-hak kerakyatan, rakyat kecil yang berani menggugat Pemerintah Desa untuk berlaku seadil-adilnya,” jelas Agus.

Agus menambahkan, pemangkasan jumlah penerima bantuan tidak sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 06 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020.

“Di tengah pandemi COVID-19, jangan sampai ada oknum yang  melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Apapun itu, warga harus mendapat prioritas BLT-DD,” tambah Agus.

Setelah warga masyarakat melakukan aksi berjalan kaki sekitar 500 meter, warga diterima Kepala Desa Kalisari Supriyono di balai pertemuan untuk audiensi terbuka yang bisa diikuti semua pihak tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah.

Puji Utomo dari perwakilan warga masyarakat Desa Kalisari menanyakan persoalan - persoalan mengenai proses distribusi bantuan dana penanggulangan wabah Covid-19 yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak, khususnya di Desa Kalisari yang mempunyai anggaran bantuan BLT-DD sebesar Rp299.737.500 (Duaratus sembilanpuluh sembilan juta tujuhratus tigapuluh tujuh ribu limaratus rupiah) di mana kuota yang dibiayai Dana Desa adalah 166 KK namun yang ditangani oleh desa hanya 108 KK.

“Seharusnya Pemerintah Desa Kalisari memaksimalkan anggaran untuk penanggulangan covid-19 ini sebesar 30% dari DD ( Dana Desa) dan melakukan transparansi agar penyaluran bantuan ini adil dan tepat sasaran,” ujar Puji.

Protes warga masyarakat Desa Kalisari langsung ditanggapi oleh Kepala Desa Supriyono, bahwa Batas dari pemerintah itu maksimal 30 % uang Dana Desa yang maksimal dibantukan kepada masyarakat. Tetapi hanya 19 % yang dibantukan.

“Kita dapat edaran bahwa bantuan itu hanya 3 bulan sebesar Rp 600.000,- dan 2 bulan Rp 300.000,- BRI Perluasan 32 orang dialihkan BLT sehingga dimaksimalkan hingga 30% yang nilainya Rp 299.400.000,- sisanya sekitar 737-400 kembali ke Saldo BPD,” ungkap Supriyono.

Supriyono menambahkan Pemerintah Desa dengan perangkatnya akan verifikasi data secara intensif agar bantuan bisa tepat sasaran dan akan memasang data daftar penerima bantuan di papan informasi kantor balai desa.

Usai audiensi seluruh  warga masyarakat terkait persoalan penyaluran dana bantuan Covid-19, dan warga masyarakat  meninggalkan kantor kepala desa kembali menuju ke rumah masing-masing, acara ditutup pukul 12.55 WIB.
(WN/Red)