Pemkab Blora di 2024 Masih Fokus Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan

Peserta Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Blora tahun 2024,
yang digelar Bappeda setempat, di ruang rapat
Kantor Bappeda Blora. Foto: Bappeda Blora.  

 

BLORA –  Bupati Blora  menandaskan di tahun 2024 arah pemerintahannya masih fokus infrastruktur. Selain juga fokus membangun ekonomi kerakyatan.

 

Hal itu disampaikan di sela-sela acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora tahun 2024, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora, di ruang rapat Kantor Bappeda setempat. Kamis,  (19/1/2023).

 

"Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus kita karena target kita untuk mengurangi jalan-jalan rusak di Kabupaten Blora. Lain daripada itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita fokuskan dengan ekonomi kerakyatan," ucap Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si yang akrab dipanggil Mas Arief itu.

 

Ekonomi kerakyatan, lanjut Mas Arief, dijadikan sebagai tema pembangunan Kabupaten Blora tahun 2024 yang didukung Sumber Daya Manusia (SDM)  yang berdaya saing.

 

Dikemukakan, ekonomi kerakyatan yang didukung SDM yang berdaya saing adalah tema besar Pemkab Blora di 2024. Untuk menunjang itu harus ada pemerataan kualitas sarana prasarana dan pelestarian lingkungan hidup. Selain juga pengembangan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah dan pemantapan SDM. 

 

Beberapa hal yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lanjut Bupati H. Arief Rohman,  pertumbuhan ekonomi  3 - 5 persen,  tingkat inflasi 2,5 - 6 persen, persentase kemiskinan 10,84 persen, IPM 69,64, tingkat pembangunan infrastruktur 86,79 persen dan indeks pembangunan gender 84,04.

 

Diacara yang diharapkan dapat menampung usulan guna menyempurnakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 itu, Bupati H. Arief juga menyampaikan  arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, beberapa waktu lalu.

 

Arahan dimaksud adalah, terkait pengendalian inflasi, menurunkan angka kemiskinan dan stunting, kemudahan investasi daerah dan reformasi birokrasi. Acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora tahun 2024 tersebut dihadiri secara daring maupun luring oleh Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM., Sekretaris Daerah, Asisten II, Asisten III.

Selain itu juga dihadiri  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora, Kepala Dinas se-Kabupaten Blora, Camat se-Kabupaten Blora, perwakilan perguruan tinggi, Lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan tokoh masyarakat. (Prokompim/ADY/Redaksi)