Petani di Blora Masih Kesulitan Pupuk, Walau Punya Kartu Tani

BLORA - Seorang petani terong di Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, mengaku masih kesulitan mendapatkan pupuk, padahal dirinya sudah memiliki kartu tani dan sudah mengajukan pupuk ke kios terdekat.

Petani Sukir (58) warga dukuh Ketangar, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora. Ia memiliki sebidang lahan di Kelurahan Kunden.

Lahannya saat ini ditanami terong, usai panen Bawang merah bulan lalu. Kini terongnya sudah mulai dipanen, dan untung besar.

Namun ia mengaku masih kesulitan ketika  mau beli pupuk subsidi, terpaksa ia beli pupuk non subsidi. Namun karena ia menanam terong, lahannya hanya membutuhkan pupuk 1 kwintal saja.

"Sulit mas, padahal saya sudah tunjukkan kartu tani saya, dan sudah daftar bulan Desember tahun lalu. Tapi sampai sekarang belum dapat, terpaksa saya beli yang non subsidi," jelas Sukir saat memanen terongnya di Kunden (9/1).

Sukir menambahkan sudah mendaftarkan kartu taninya sejak 20 Desember lalu, katanya bulan Januari diberi pupuk namun sampai sekarang masih belum ada.

"Saya sudah daftarkan kartu tani saya 20 Desember lalu, sampai sekarang belum dapat. Terpaksa saya beli dua zak dengan harga Rp.575.000. Padahal kalau pakai kartu tani sekitar Rp.150.000/zak," imbuhnya.

Menurutnya, sekarang per hektar hanya dapat jatah dua kwintal saja, padahal dulu bisa dapat banyak.

"Katanya sekarang satu hektar hanya dapat jatah satu kwintal saja, padahal dulu bisa dapat banyak," ucap Sukir.

Petani Sukir merasa seperti dianak tirikan oleh Pemerintah. Jika masa panen kadang harga hancur, sedangkan disaat harganya bagus mencari pupuk sulit.

"Semoga pupuk bisa lancar seperti dulu, agar petani bisa membelinya  lancar dalam bertanam tidak sulit seperti sekarang ini," harap Sukir.

Terpisah Siswanto, Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora yang mendapat keluhan dari rakyat mengatakan, ingin mengajak komisi Pengawas Pupuk cek ke lapangan.

"Jelang pemupukan kedua musim tanam sekarang, petani kesulitan pupuk lagi. Kami minta agar Komisi Pengawas Pupuk yang dibentuk oleh Bupati, bergerak cek ke lapangan. Apakah pupuk tidak ada, atau karena ada regulasi baru, atau menunggu apa?," tegas Siswanto. (ADY/Red)