BHABINKAMTIBMAS PENGAWAS DALAM PENGELOLAAN ADD

Kapolres Blora AKBP Saptono Memberikan Perintah Kepada Bhabinkamtibmas

Blora,- Usai menandatangani nota kesepahaman antara Kapolres Blora dengan Bupati Blora H. Djoko Nugroho, kemarin di Aula Arryaguna Mapolres Blora, Kapolres langsung sosialisasikan cara penggunaan anggaran  agar tak terjadi penyimpangan/penyelewengan. Kegiatan tersebut diikuti oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan seluruh Kepala desa se-kabupaten Blora, Kamis (02/11/2017).

Pengerahan Bhabinkamtibmas sebagai pengawas dan pencegah tindak pidana korupsi dalam perspektif penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) ini, dikoordinir oleh Kasat Binmas Polres Blora AKP Sumaidi. Dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kecurangan  penyimpangan penggunaan anggaran oleh Kepala Desa setempat.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres AKBP Saptono memaparkan tentang arti dan tujuan dari anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu Kapolres juga menerangkan kegunaan dan akobat sanksi hukum yang diberikan kepada terduka kasus penyelahgunaan anggaran dana desa.

“Alasan pemerintah memberikan dana desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi dasar, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa,” jelasnya.

Lebih lanjut, AKBP Saptono menjelaskan contoh dari beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana desa seperti proyek pengadaan yang ternyata fiktif, belanja rutin fisik yang tidak sesuai, mark up ataupun penggelembungan anggaran, pemalsuan dan sebagainya. Sedangkan modus yang biasa ditemukan adalah pengurangan upah kerja, penggelembungan harga, membuat RAB diatas harga pasar, pemotongan dana Desa oleh oknum dan masih banyak lagi modus.

“Indikator penyimpangan dana desa yang sering kita jumpai adalah yang pertama tidak mengerti. Penyelenggara tidak mengerti terhadap pengelolaan tapi nekat melaksanakan. Kemudian juga tahu, tapi tidak melaksanakan. Mereka tahu cara pengelolaan dana desa, tapi tidak melakukan sesuai peraturan. Dan yang terakhir adalah dengan sengaja melakukan penyimpangan, ini yang paling fatal,” terang Kapolres Blora.

Khusus bagi Bhabinkamtibmas, Kapolres berharap, setiap kegiatan agar selalu berembug dengan masyarakat mengenai bentuk program apa yang betul-betul bisa mengubah wajah desa termasuk membangkitkan ekonominya, agar dana desa ini tepat sasaran dan tidak mengarah kepada penyimpangan, sebab jangan main- main dengan pengunaan dana desa.

Dijelaskan Kapolres kembali, pengerahan Bhabinkamtibmas ini sendiri diprakarsai Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam bentuk MOU bersama Mendagri dan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Hal tersebut menyoal pengawasan anggaran desa, yang mengikut sertakan Polri dalam upaya pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang lebih tepatnya bahwa keterlibatan para Bhabinkamtibmas ini dimaksudkan dalam upaya preventif terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dana desa.

Diakhir paparannya, AKBP Saptono berpesan kepada para peserta untuk melakukan pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel, melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dalam setiap kegiatan penggunaan dana desa.

“Sebanyak apapun dan sebaik apapun peraturan, bila tidak disertai dengan moral yang baik, maka tetap akan ada potensi penyimpangan. Dan saya tidak akan segan segan untuk menindak secara hukum kepada siapapun yang melakukan penyimpangan penggunaan anggaran negara,” tegas mantan Kasubdit Dir Reskrimsus Polda Bangka Belitung itu.​ (adi sanrico)