BLORA - Sebuah prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pemberian predikat Opini WTP ini disampaikan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, SE, MM, Ak., CSFA., CA., secara luring, Jumat lalu (30/04/2021), di ruang pertemuan Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, kepada Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP, M.Si., dan Ketua DPRD HM. Dasum, SE, MMA.
Perjalanan panjang setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK, pihaknya menetapkan Kabupaten Blora kembali memperoleh predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk LKPD Tahun Anggaran 2020.
Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, pun menyatakan rasa syukur sekaligus bangga dengan raihan WTP ketujuh kalinya. Bupati berharap capaian ini bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan agar kualitas penyelenggaraan keuangan di Kabupaten Blora bisa lebih baik lagi.
“Alhamdulillah Kabupaten Blora kembali meraih dan mempertahankan predikat Opini WTP. Terimakasih kepada seluruh ASN perangkat daerah yang telah bekerja keras dan terus bersinergi dengan DPRD. Kami minta catatan yang ada akan segera ditindaklanjuti. Semoga kerjasama ini kedepan bisa lebih baik lagi,” ucap Bupati.
Dengan diraihnya kembali Opini WTP tahun ini, maka Kabupaten Blora sudah tujuh kali berturut-turut memperoleh penghargaan yang diberikan kepada Daerah yang dinilai baik dalam penyelenggaraan laporan keuangan, imbuhnya.
Untuk diketahui, dimulai sejak LKPD 2014, LKPD 2015, LKPD 2016, LKPD 2017, LKPD 2018, LKPD 2019 dan tahun ini Opini WTP atas LKPD 2020.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Blora, HM. Dasum, SE, MMA, juga berterimakasih kepada Pemkab Blora dalam hal Bupati dan jajarannya yang telah melaksanakan pemerintahan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga terus memperoleh WTP dari BPK.
“Kami berharap kedepan bisa lebih baik lagi, eksekutif bisa lebih kompak lagi dengan legislatif. Tujuannya tidak lain agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora bisa berjalan dengan baik dan dinikmati oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan,” jelas HM. Dasum.
Lebih lanjut Ketua DPRD Blora menyatakan bahwa
patut bersyukur bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Blora sesuai dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama 7 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sebagai tindak-lanjutnya akan dipelajari dan dicermati secara seksama serta penuh tanggung-jawab Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020," tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Blora akan berupaya terus meningkatkan kualitas administrasi Keuangan Daerah serta pelayanan kepada masyarakat dengan segera menyusun rencana aksi (action plan), berupa langkah-langkah perbaikan yang konkrit dan terarah untuk memperbaiki administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan baik dan sesuai Standard Akutansi Pemerintah, imbuhnya. (ADY/Red)
0 comments:
Post a Comment