BLORA - Minimnya anggaran dan relawan pemulasaraan jenazah, bantuan sosial bagi pekerja seni dan pedagang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terdampak PPKM Darurat membuat DPRD Kabupaten Blora memanggil OPD terkait. (08/07/2021)
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, hadir pula anggota DPRD Kabupaten Blora diantaranya Moh. Sahari, H. M. Warsit, Munawar, Lina Hartini, Agus Untoro, Ir Siswanto, Iwan Krismiyanto bertempat di Pendopo DPRD Kabupaten Blora atau yang biasa untuk digunakan Rapat Paripurna DPRD Tentunya dengan memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto mengatakan bahwa anggaran penanganan Covid-19 untuk tahun 2021 sebesar Rp. 72 Milyar, baru cair 15 Milyar Rupiah. Ketersediaan oksigen di RSUD Blora, RSUD Cepu, 26 Puskesmas di Blora, harga oksigen naik 2-3 kali lipat, anggaran insentif tenaga kesehatan yang habis hanya sampai Juni.
"Relawan pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 di Blora disebut mulai kewalahan belakangan ini. Penyebabnya tak lain karena jumlah kematian akibat Covid-19 yang melonjak drastis sebulan belakangan, terutama sepekan terakhir ini," jelas
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora.
Siswanto juga menyampaikan apresiasinya Kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora sudah bekerja keras dan cerdas. Semua tertangani dengan cepat dan tuntas.
“Pak Bupati Arief Rohman dan Wabup Tri Yuli Setyowati beserta jajaran sudah bekerja keras dan cerdas. Semoga semua tertangani dengan cepat dan tuntas," ucap Siswanto.
“Tenaga Kesehatan dan Relawannya juga kan butuh imun. Kami khawatir nakes dan relawan ini menangani terus, terus, dan terus, kemudian imunnya turun dan akhirnya ikut terpapar Covid-19," imbuh Siswanto. (ADY/Red)
0 comments:
Post a Comment