Ketua DPRD dan Bupati Blora Teken Persetujuan Bersama Ranperda APBD 2022

 

 

BLORA - Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si pada Senin siang hingga sore (29/11/2021) mengikuti rapat paripurna bersama dengan DPRD Kabupaten Blora,  di Ruang Paripurna DPRD Blora.

 

Adapun rangkaian acara sidang paripurna yang digelar diawali dengan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

 

Setelah itu, dilakukan rapat paripurna selanjutnya dengan agenda jawaban Bupati Blora atas pandangan umum fraksi- fraksi dan dilanjutkan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

 

Pada rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi, Bupati Blora mendengarkan masukan dan saran dari tiap fraksi yang dibacakan oleh juru bicara masing-masing, dihadapan para anggota dewan.

 

Adapun pandangan dari gabungan fraksi disampaikan oleh juru bicara Eko Adi Nugroho, Fraksi PPP oleh juru bicara Achlif Nugroho Widi U, kemudian Fraksi Demokrat-Hanura oleh juru bicara Iwan Krismiyanto, lalu Fraksi PKS-Gerindra disampaikan oleh juru bicara Santoso Edi Susetyo.

 

Dalam sidang paripurna Bupati Arief menyampaikan tanggapan dan jawabannya atas pandangan umum dari fraksi-fraksi. Masukan-masukan yang ditanggapi oleh Bupati beberapa diantaranya berkaitan dengan anggaran, kesejahteraan sosial, pengembangan BUMD, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan seleksi perangkat desa.

 

Dalam pelaksanaan rekruitmen perangkat desa, papar Bupati Arief, perangkat daerah terkait telah bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi negeri yang berkompeten. 

 

“Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai fakultas ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial atau fakultas hukum. Pelaksanaan tes menggunakan sistem CAT dengan hasil yang langsung dapat dilihat secara realtime tanpa jeda istirahat sehingga lebih transparan” jelas Bupati

 

“Untuk pembuatan soal diserahkan kepada pihak ketiga yang sudah berpengalaman. Pelaksanaan tes perangkat desa dengan menggunakan sistem CAT bertujuan untuk menunjukkan transparansi” imbuhnya.

 

Disampaikannya, pembangunan SDM menjadi perhatian dan prioritas bersama antara eksekutif dan legiaslatif. Peningkatan kualitas, fasilitas dan kesejahteraan SDM bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas anggaran pada APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022

 

Kemudian mengenai pembangunan infrastruktur jalan, diantaranya dengan Pinjaman daerah yang akan digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora sesuai dengan kajian prioritas pembangunan jalan. Selain itu pembangunan tersebut akan diawasi secara bersama-sama.

 

“Pembangunan infrastruktur tersebut akan diawasi bersama-sama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat luas sehingga kualitas pembangunan bisa maksimal dan dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat” katanya

 

Pihaknya juga berharap dengan adanya infrastuktur jalan yang baik, maka akan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui lancarnya transportasi dan distribusi barang. Selain itu juga mendorong berbagai sektor lain untuk berkembang yang nantinya juga akan meningkatkan pemasukan bagi daerah.

 

"Pembangunan sarana prasarana akan diprioritaskan sesuai dengan azas manfaat dan dampak ekonomi pada masyarakat sehingga hasil pembangunan merupakan kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan dari pihak tertentu” ucapnya.

 

Bupati juga menjelaskan terkait rencana pembangunan beberapa ruas jalan yang menjadi masukan dari fraksi.

 

“Perihal pembangunan infrastruktur khususnya jalan di wilayah Kabupaten Blora Untuk Ruas Ketringan-Singonegoro pada tahun 2022 sudah dianggarkan untuk peningkatan jalan dari Pinjaman Daerah; Untuk ruas Nglengkir-Tempurejo memang belum dianggarkan tahun 2022, tetapi untuk ruas jalan Soko-Karang sudah dianggarkan” terangnya

 

“Untuk jalan dari Sambong-Dongtalang masuk ruas jalan Wulung-Klatak, dimana tahun 2022 sudah dianggarkan dari Pinjaman Daerah” imbuhnya.

 

Selain itu Bupati turut menanggapi mengenai Pengembangan sektor pariwisata di Blora, terkait pemenuhan hak masyarakat Kabupaten Blora untuk mendapatkan asuransi kesehatan melalui KIS PBI, terkait DBHCT, penyertaan modal untuk BUMD, hingga upaya-upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan lainnya.

 

Untuk informasi, Raperda tentang APBD Kab. Blora tahun anggaran 2022 tersebut setelah disetujui bersama, akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

 

Bupati mengapresiasi dukungan dari DPRD Kab. Blora sehingga setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama, Raperda APBD ini dapat dilakukan persetujuan bersama.

 

Hadir dalam kesempatan tersebut Pimpinan DPRD Kab. Blora, Forkopimda Kab. Blora, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, dan kepala OPD terkait. (ADY/Red)