BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora tahun ini menerima penghargaan dari
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berupa piagam yang ditandatangani
langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan trophy berlapis
kaca.
Penghargaan diserahkan Kementerian Keuangan melalui Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing; kepada Bupati
Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., pada Kamis siang (14/10/2021) di Ruang
Pertemuan Setda Kabupaten Blora.
Turut mendampingi, Kepala Kantor KPPN Purwodadi, Subur Riyadi; dan Sekda
Blora Komang Gede Irawadi, SE., M.Si. Dan disaksikan Plt. Kepala BPPKAD
Kabupaten Blora, serta OPD terkait lainnya.
Di depan Bupati dan segenap jajaran Pemkab Blora, Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing, menerangkan bahwa
penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Blora yang dinilai oleh Kementerian
Keuangan telah berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2020
dengan capaian Opini WTP.
“Ini sebagai bentuk apresiasi Kementerian Keuangan atas laporan keuangan
yang baik pada Pemkab Blora atas pelaksanaan pembangunan periode anggaran 2020
dengan predikat opini WTP. Apalagi Blora sudah 7 kalinya Opini WTP sehingga
juga dapat tropi dari Bu Menteri Keuangan,” ungkap Midden Sihombing.
Kedepan, pihaknya berharap penyajian laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten bisa ditingkatkan lebih baik lagi didasarkan pada penyerapan anggaran
yang lebih awal.
“Kita tidak hanya menilai laporan keuangannya saja, namun juga penyerapan
anggarannya. Khususnya kami minta agar penyerapan dana desa bisa didorong lebih
awal dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah
Midden Sihombing.
Pihaknya ingin Pemkab Blora kedepan bisa lebih sempurna lagi dengan
pengelolaan keuangan yang professional. Mengingat Kabupaten di ujung timur Jawa
Tengah ini juga sudah beberapa tahun terakhir menerapkan transaksi non tunai
dalam menajalankan pemerintahannya.
Sementara itu, Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., mengucapkan
terimakasih kepad Menteri Keuangan RI yang telah memberikan penghargaan melalui
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah.
“Maturnuwun, terimakasih atas penghargaan yang diberikan. Ini bukan
akhir, ini menjadikan pelecut awal kami untuk meningkatkan kualitas laporan
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora kedepan. Mohon kami untuk terus
dibimbing dan diberikan arahan agar bisa lebih sempurna,” kata Bupati Arief.
Dalam kesempatan ini, Bupati juga berkomitmen untuk penyerapan anggaran
tahun depan bisa dilaksanakan lebih awal sehingga pembangunan bisa maju.
“Kami kemarin dilantik bulan Februari, sehingga tahun anggaran sudah
berjalan. Maka tahun 2022 nanti kita berkomitmen di awal tahun seluruh kegiatan
bisa dimulai lebih dini. Semua perencanaan proyek proyek strategis sudah kita
susun dengan matang di perubahan anggaran 2021 ini,” tegas Bupati.
Bupati juga meminta arahan terkait sumber pembiayaan daerah dari sektor
Dana Bagi Hasil (DBH) Migas agar disampaikan ke Menteri Keuangan RI. Pasalnya
menurut Bupati, Blora yang masuk wilayah kerja penambangan (WKP) Migas Blok
Cepu tidak mendapatkan DBH Migas yang semestinya karena kesalahan peraturan
dasar pembagian DBH.
“Kami mohon nanti dari Ditjen Perbendaharaan juga bisa mendorong
perubahan ini. Kita juga ingin memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan daerah
lainnya dari sektor pajak. Beberapa waktu lalu, kita koordinasi dengan KPP
Pratama Blora agar sebisa mungkin seluruh investor yang berusaha di Blora
memiliki NPWP beralamatkan di Blora. Sehingga kita juga bisa mendapatkan dana
bagi hasil pajaknya meskipun tidak sebesar DBH migas,” tambah Bupati.
Dalam pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Rapat evaluasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD) dan Government Finance Statistics atau lebih dikenal GFS, yakni sistem pengumpulan data statistik keuangan mengenai kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan transaksi- transaksi keuangan negara. (ADY/Red)
0 comments:
Post a Comment