Lantik 8 Kepala Desa Baru, Ini Pesan Bupati Blora

BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora pada hari Rabu (29/12/2021) melaksanakan Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 8 Kepala Desa hasil pemilihan bulan November  lalu. Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si.

Turut menyaksikan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM., jajaran Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, dan Kepala OPD terkait hingga para Camat yang membawahi wilayah 8 Desa.

Adapun 8 Kepala Desa yang dilantik diantaranya adalah :

1. Sulistyono Kades Dringo Kecamatan Todanan dengan masa tugas 6 tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

2. Ngatino Kades Biting Kecamatan Sambong dengan masa tugas 6 tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

3. Suyoto Kades PAW Desa Pelem, Kecamatan Jati dengan masa tugas sejak pelantikan hingga 19 September 2025

4. Subarno Kades PAW Desa Jatiklampok Kecamatan Banjarejo dengan masa tugas sejak pelantikan hingga 17 Agustus 2023

5. Sri Wahyuni WL Kades PAW  Pulo Kecamatan Kedungtuban dengan masa tugas sejak pelantikan hingga 19 September 2025

6. Parjana Kades PAW Tawangrejo Kecamatan Tunjungan dengan masa tugas sejak pelantikan hingga 19 September 2025

7. Paryono Kades PAW Plumbon Kecamatan Ngawen dengan masa tugas sejak pelantikan hingga 19 September 2025

8. Etik Dwi Andrayani  Kades PAW Wotbakah Kecamatan Japah dengan masa tugas sejak pelantikan hingga 19 September 2025

Usai memimpin pelantikan, Bupati berpesan agar seluruh Kepala Desa yang baru ini bisa segera melakukan penyesuaian untuk menyelesaikan program pembangunan di 2021.

“Selamat kepada 8 Kades yang dilantik. Semoga amanah, monggo segera lakukan penyesuaian, pastikan pembangunan di 2021 ini berjalan dengan baik. Selanjutnya monggo sesarengan melanjutkan pembangunan di 2022 dan tahun tahun selanjutnya. Libatkan seluruh elemen masyarakat untuk menyusun perencanaan pembangunan di desa,” ucap Bupati.

Bupati ingin agar penyusunan APBDes dan penggunaan Dana Desa bisa benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat desa masing-masing. 

“Bantu kami untuk memetakan data kemiskinan. Selain itu PR kita tentang infrastruktur juga banyak, kami sangat berharap para Kepala Desa nantinya juga ikut membangun infrastruktur desanya. Mari Sesarengan mBangun Blora. Jenengan semuanya adalah insan terpilih, harus siap dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun akhirat,” tambah Bupati.

“Selain itu terus terus komunikasi yang baik dengan para perangkat desa, maupun Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga Forkopimcam. Jangan lelah untuk koordinasi jika menjumpai permasalahan,” sambung Bupati.

Bupati yang akrab disapa Mas Arief ini juga berpesan kepada para istri Kepala Desa atau Ketua PKK Desa untuk ikut aktif mengawal pembangunan di desa. 

“Kami minta para istri, PKK desa bisa ikut aktif mengawal pembangunan di desanya. Misalnya tentang penanganan stunting, pencegahan pernikahan dini, pemantauan ibu hamil, dan lainnya. Semuanya harus ikut terlibat,” pungkas Bupati.

Terpisah, Sulistyono Kades Dringo yang baru saja dilantik menyatakan siap untuk melaksanakan pemerintahan di Desa Dringo, Kecamatan Todanan .

“Sudah 2 tahun Desa Dringo tidak ada Kades definitif. Akhirnya setelah Pilkades bulan lalu, kini punya Kades definitif. Maturnuwun Pak Bupati atas pelantikannya. InshaAllah kami siap melaksanakan pelayanan masyarakat dan pembangunan desa di Dringo,” ucap Sulistyono.

Sementara itu, Plh. Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, Yayuk Windrati, menyampaikan dari 8 Kades yang dilantik ini memang tidak semuanya merupakan hasil Pilkades langsung oleh warga.

“Hanya Desa Dringo, dan Desa Biting yang melaksanakan Pilkades langsung oleh warga. Sedangkan 6 Desa lainnya hanya pemilihan Kades Pengganti Antar Waktu atau PAW yang dipilih oleh perwakilan tokoh masyarakat,” ungkapnya. (ADY/Red)

Read More

Wabup Blora Ajak Perempuan Berani Bersuara Sampaikan Ide dan Gagasan

BLORA - Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM menjadi narasumber dalam Seminar yang dengan tema "Perempuan Indonesia, Saatnya Untuk Bicara, Suaramu Keberanianmu" di Aula Lantai II Bappeda Kabupaten Blora, Senin (27/12/2021)

Dalam seminar tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Hj. Ainia Shalichah Arief Rohman juga menjadi salah satu narasumber pada kegiatan seminar tersebut.

Seminar tersebut digelar Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-93 Tahun 2021, Adapun jalannya seminar dipandu oleh Moderator Ulya Fatiya Rosyida, S.S, M.Hum dan diikuti oleh puluhan organisasi wanita hingga forum anak yang ada di Kabupaten Blora.

Wakil Bupati Blora dalam seminar tersebut berbagi pengalamannya dan sekaligus sharing dengan para peserta. Wabup pun menggarisbawahi  beberapa poin penting agar para perempuan berani berbicara menyampaikan suaranya.

“Kita terkadang kita merasa malu mengutarakan sesuatu dalam forum, jangan takut,selama jenengan punya gagasan, ide, pemikiran sampaikan saja suarakan,” terang Wabup

Disampaikannya, agar para perempuan jangan suka memiliki mindset membatasi diri sehingga menghambat diri untuk berkembang.

“Dari diri kita, kita tanamkan saya bisa, jangan kita merasa tidak bisa, jangan kita perempuan membatasi diri kita dengan kata-kata tidak bisa dan tidak sanggup,” ucapnya

Wabup berpesan, setiap kesempatan yang ada di depan mata agar dapat dimaksimalkan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan sekitar.

“Kita harus berbuat yang terbaik, jadi bagaimana hari ini kita bisa bermanfaat untuk orang bisa untuk keluarga dan lingkungan,” imbuhnya

Selain itu, imbuh Wabup, kita harus bisa menghargai orang lain jika kita ingin dihargai orang lain. Dan kita sebagai perempuan harus memiliki komitmen, hal tersebut menjadi kunci penting.

“Ibu-ibu monggo tidak  tidak hanya saat momen hari ibu saja, tapi setiap hari kita bisa melakukan hal-hal baik, dan bisa berbicara untuk kemaslahatan untuk kemanfaatan bagi diri kita terutama perempuan,” pesannya

Wabup mengungkapkan, bahwa aspirasi dari para perempuan salah satunya diserap oleh Pemerintah melalui Musrenbang Keren yang melibatkan perempuan, anak, lansia dan disablitas, serta melalui forum-forum diskusi dan lainnya.

Kemudian, Ketua TP PKK  Kabupaten Blora pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa kiat-kiat yang harus dilakukan perempuan untuk menjadi pribadi yang positif dan perempuan yang tangguh.

“Kita perempuan harus open minded, berani melangkah, menyampaikan pendapatnya dan harus jadi perempuan yang tangguh,” ungkapnya

“Kita juga harus percaya diri, saatnya untuk berbicara. Rasa percaya diri ini menjadi salah satu modal penting kita untuk menyampaikan suaramu,” imbuhnya

Ibu Ainia juga berpesan, perempuan agar memiliki cara pandang yang jelas, apabila ada permasalahan agar dicari jalan keluarnya dengan baik serta sebagai orang yang beragama agar selalu meningkatkan keimanan.

Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora Dra Indah Purwaningsih, M.Si mengungkapkan bahwa agar dengan adanya kegiatan seminar ini mampu meningkatkan kesadaran perempuan untuk berani menyampaikan pendapat.

"Tujuan diadakan seminar hari ini adalah membangun kesadaran, bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang berani dan mengerti dirinya serta untuk berani berbicara dan mengutarakan pendapat. Dan diharapkan perempuan masa kini tidak lagi hanya sekedar sebagai pelengkap," imbuhnya.

Indah berharap momentum hari ibu ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi perempuan untuk berani bersuara menyampaikan pendapat maupun ide gagasan.

"Hari ibu merupakan momentum pemantik semangat bagi perempuan untuk bersuara, termasuk para generasi muda untuk bergerak bersama meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta menjadi solusi dalam menghadapi persoalan-persoalan," paparnya

Kadinsos menjelaskan bahwa penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki di Kabupaten Blora tidaklah berbeda jauh jumlahnya. Meski demikian, pihaknya menyadari bahwa tingkat kesenjangan gender masih terjadi.

"Bahwa jumlah perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda, namun kita menyadari tingkat kesenjangan gender masih cukup tinggi," imbuhnya

Disampaikannya, perempuan berhak untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Kesenjangan gender dapat mengakibatkan perempuan dihadapkan dengan banyak hambatan dan seringkali mengalami kekerasan.

"Hal ini tidak bisa diatasi pemerintah saja, ini adalah tugas bersama, dibutuhkan sinergi dibutukan kolaborasi dan kerja keras dari seluruh pihak bagi perempuan itu sendiri agar berani menyuarakan pendapatnya," paparnya

Kadinsos mencontohkan, salah satu sosok perempuan yang inspiratif di Kabupaten Blora seperti halnya Wakil Bupati Blora. Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Blora dihadirkan menjadi narasumber, berbagi ilmu dan pengalaman.

"Salah satu perempuan inspiratif di Kabupaten Blora ada ibu Tri yuli setyowati, kita sungguh berbahagia beliau berkenan untuk memberikan ilmu sekaligus motivasi bagaimana pengalaman beliau dalam menyuarakan pendapatnya dan saat ini menjadi perempuan luar biasa, Wakil Bupati Blora,” pungkasnya

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Melalui kegiatan tersebut diharapkan para peserta  semakin memahami betapa pentingnya serta untuk tidak ragu berbicara menyampaikan ide, gagasan, maupun pendapatnya. (ADY/Red)

Read More

Rapat Paripurna DPRD Persetujuan Bersama Dua Raperda dan Propemperda Tahun 2022

BLORA - Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Blora pada Kamis (23/12/2021) dengan agenda Persetujuan Bersama terhadap 2 (dua) Raperda dan Penetapan Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2022.

Adapun persetujuan bersama pada dua Raperda tersebut yakni tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bupati menyampaikan rasa terimakasihnya atas telah dilakukannya persetujuan bersama dua Raperda tersebut.

“Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyampaian Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,” ungkapnya

Dengan telah dilakukan persetujuan bersama dua tersebut, Bupati berharap nantinya tahapan-tahapan selanjutnya juga dapat berlangsung lancar. Sehingga nantinya dapat segera dijadikan landasan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas.

“Dengan disahkannya kedua rancangan peraturan daerah ini akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka membangun Kabupaten Blora agar lebih maju dan lebih baik,” ucap Bupati

“Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik” imbuhnya

Disampaikannya, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini menjadi sebuah  harmonisasi keselarasan peraturan yang disesuaikan dengan muatan lokal, mengikuti praktik pengelolaan keuangan daerah yang terus disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinamis.

“Serta guna optimalisasi pelaksanaan tugas yang mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” terangnya

Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tentunya dibutuhkan dukungan keuangan daerah yang sehat. 

Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, tentunya perekonomian masyarakat adalah sektor yang paling terdampak.  Lanjutnya, hal ini berpengaruh pada turunnya daya beli dan taraf hidup masyarakat. 

Pemerintah daerah terus  mengupayakan kebangkitan sektor ekonomi tersebut. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian tarif BPHTB.  BPHTB adalah pungutan pajak atas pengalihan tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha. 

“Dalam upaya meringankan beban ekonomi masyarakat, pemerintah daerah melakukan penyesuaian tarif BPHTB. Besaran  tarif BPHTB disesuaikan dari 5% menjadi 2,5% untuk transaksi: Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat;  Waris; dan Hadiah,” ungkapnya

Disampaikan Bupati, dengan adanya penyesuaian tarif BPHTB, diharapkan masyarakat akan semakin giat melakukan balik nama sertifikat sesuai dengan hak kepemilikannya. 

“Selain untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, sertifikat tanah juga menjadi salah satu faktor pendukung kemudahan berusaha,”  ungkapnya

Kemudian, dilakukan persetujuan terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022  yang memuat 13 (tiga belas) judul rancangan Perda dan 3 rancangan Perda kumulatif terbuka yang akan disusun dan ditetapkan selama tahun 2022 baik yang diusulkan oleh DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Blora.

“Maka kami mengucapkan terima kasih dan berharap setiap tahapannya dapat berjalan baik dan selesai tepat waktu,” harapnya

Sebelumnya, Juru bicara dari DPRD Kabupaten Blora, Aditya Candra, mengungkapkan bahwa pembahasan dua Raperda telah dilakukan secara komprehensif. Sehingga dalam rapat paripurna ini pansus menyampaikan hasil pembahasan atas dua raperda tersebut.

“Terdapat pembahsan dua raperda telah dilakukan secara komprehensif melalui proses tahapan metode sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang perundangan yang berlaku, partisipasi aktif semua unsur akademis, eksekutif maupun legislatif berlangsung secara transparan, demokratis dan dinamis,” Jelasnya.

“Maka dalam rapat paripurna hari ini kami pansus  DPRD Kabupaten Blora menyerahkan hasil pembahasan dua raperda keapda pimpinan dan selanjutnya mohon persetujuan rapat paripurna untuk diambil keputusan dan mendapat keputusan bersama” imbuhnya

Kemudian, terkait Propemperda, Aditya menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda dilakukan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu oleh DPRD Kabupaten Blora dan Pemkab Blora.

“Maksud dan tujuan Propemperda tersebut dalam rangka menentukan arah dan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang undangan  yang baik, guna menentukan  sikap prioritas raperda yang akan disusun dan dibahas dalam kurun waktu satu tahun,” papar Aditya 

Pihaknya merinci beberapa Raperda yang akan disusun dan dibahas di tahun 2022 mendatang.

“Rancangan peraturan daerah yang kita susun dan kita bahas pada tahun 2022 sebanyak 13 Raperda dan 3  Raperda  kumulatif terbuka, yaitu terdiri Raperda inisatif DPRD berjumlah lima, usulan Pemkab Blora berjumlah 8, Raperda kumulatif terbuka berjumlah 3,” jelasnya

Adapun Raperda usulan DPRD yakni, (1) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;(2) Bangunan Gedung;(3) Retribusi Jasa Umum; (4)  Retribusi Jasa Usaha; (5) Retribusi Perizinan Tertentu. 

Kemudian usulan Pemkab Bloira yakni (1)  Perubahan atas Perda Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2018 tentang Pemetaan perumahan dan kawasan permukiman; (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora; (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blora pada BUMD Kabupaten Blora dan BUMD Provinsi Jawa Tengah; (4) Perubahan atas Perda Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; (5) Perubahan atas Perda Kabupaten Blora Nomor 2018 tentang  Pemberdayaan Usaha Mikro; (6) Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;  (7) Penanggulangan Penyakit Menular; (8) Pesantren.

Selanjutnya Raperda kumulatif terbuka, (1) Akibat Putusan Mahkamah Agung; (2) Penataan Kecamatan/ Penataan Desa; (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hadir pada kesempatan tersebut, Forkopimda Blora, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Kepala OPD terkait (ADY/Red)

Read More

Peringkat Pertama SPBE, Blora Lakukan Studi Komparasi Ke Sumedang Jawa Barat

 

 

SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Blora melakukan studi komparasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Selasa (21/12/2021).

 

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki capaian indeks 3,81 dan menempati urutan pertama dari Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

 

Kedatangan Bupati Blora H. Arief Rohman, S. IP, M.Si & Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM beserta rombongan diterima oleh Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST, MM, Sekretaris Daerah, dan Asisten di Gedung IPP Sumedang.

 

Bupati Arief Rohman beserta rombongan kemudian berdiskusi sekaligus menerima paparan dari Bupati Sumedang, kemudian dilanjutkan penandatanganan Kesepakatan Bersama di Ruangan Sumedang Command Center Lantai III Gedung IPP Sumedang.

 

“Saya menyampaikan terimakasih kepada senior saya, Kang Dony Bupati Sumedang, kita sudah melakukan MoU dan terima kasih sudah diberikan hibah untuk e-OFFICE dan e-SAKIP, ini akan kita aplikasikan di Blora,” ucap Bupati Arief Rohman

 

 “Semoga Blora bisa meniru Sumedang yang hebat mantap luar biasa terimakasih,” imbuhnya

 

Disampaikan Bupati, bahwa Pemkab Blora menghadirkan jajaran Kepala OPD untuk hadir melakukan studi komparasi di Sumedang, selain itu dari Blora turut mengikuti secara virtual.

 

“Kami bawa rombongan, ada 88 orang, Pak Bupati kami ini serius utuk belajar di Sumedang ini, dan juga di Blora juga secara zoom seluruh eselon III dan IV dan kepala desa kita minta untuk mengikuti kegiatan ini,” terangnya

 

Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumedang memiliki banyak inovasi dan prestasi, yang nantinya dapat untuk ditiru dan diterapkan di Kabupaten Blora.

 

“Beberapa waktu lalu kita sudah pernah diskusi dengan Pak Bupati tentang inovasi terkait mengatasi kemiskinan di Sumedang,” ungkapnya

 

“Ini bagus, termasuk stunting kita harus belajar dari sini bagaimana stunting di Sumedang ini penurunannya sangat luar biasa,” tambahnya

 

Adapun dua kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua Bupati dalam kesempatan tersebut antara lain kesepakatan kerjasama antara Pemerintah daerah Kabupaten Blora dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tentang kerjasama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

 

Kemudian, penandatanganan perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora tentang aplikasi e-OFFICE dan e-SAKIP.

 

Bupati Sumedang dan Bupati Blora turut menyaksikan penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Persandian dan Statistik Kab. Sumedang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blora tentang implementasi aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Di Pemda Kab Blora.

 

Bupati Sumedang menyambut baik adanya studi dan Kerjasama yang dilakukan Pemda Kabupaten Blora dengan Pemda Kabupaten Sumedang.

 

“Selamat datang terimakasih atas kehadirannya, mudah mudahan dengan silaturahim kita bisa lebih merekatkan hubungan antara Pemda Blora dengan Pemda Sumedang,” ucapnya

 

Pihaknya juga memaparkan bahwa Sumedang memiliki capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang baik.

 

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kami, 3,81 nomor satu di nasional,” paparnya

 

Bupati Dony menjelaskan, dengan adanya berbagai inovasi dan command center ini salah satunya adalah untuk dipergunakan dalam pengambilan kebijakan.

 

“Kami buat command center ini, karena data yang baik, good data, good decision, and good result. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik dan hasil yang baik,” terangnya

 

Disampaikannya, command center yang dimilikinya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, command center yang dimiliki Sumedang difokuskan untuk menjadi big data.

 

“Kalau command center di beberapa tempat biasanya sebuah CCTV dimana-mana, kalau kami benar-benar jadi big data.  Hakikat command center data jadi referensi kami untuk mengambil kebijakan,” imbuh Bupati Sumedang

 

Pada kesempatan tersebut dilakukan pemaparan terkait e-OFFICE dan e-SAKIP oleh Bupati Sumedang dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.

 

Sebagai informasi, Command Center yang dimiliki Sumedang ini memiliki banyak fitur. Selain kamera pengawas lalu lintas dan keamanan kota (CCTV), berbagai sistem informasi juga terintegrasi seperti aplikasi e-office, penilaian pegawai, sistem penanggulangan stunting, perizinan, pariwisata, dan lain-lain tersedia di Sumedang Command Center.

 

Diharapkan melalui penerapan SPBE dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

 

Hadir mendampingi Bupati Blora, Sekretaris Daerah Kab. Blora, Asisten I dan II Sekda Blora, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BKD, dan Kepala OPD terkait. (Redaksi)

Read More

Buka Turnamen Golf dan Kicau Burung, Bupati Blora Berharap Sport Tourism Blora Terus Berkembang

 

 

BLORA - Bupati Blora, H. Arief Rohman S.IP., M.Si, pada hari Minggu (19/12/2021) membuka dua event olahraga dan komunitas di Kecamatan Cepu. Yakni Turnamen Golf bertajuk KA PPSDM MIGAS GOLF TOURNAMENT 2021 di lapangan golf Nglajo, dan Lomba Kicau Burung “BUPATI CUP BLORA feat 3 Kawan Lama” di halaman parker Gedung SOOS Cepu.

 

Pelaksanaan turnamen golf yang lokasinya satu komplek dengan Migas Cepu Edupark ini menurut Bupati mendorong tumbuhnya sport tourism di Kabupaten Blora. Selain berolahraga, keluarga juga bisa berwisata edukasi di edupark yang didirikan PPSDM Migas.

 

Begitu juga lomba burung kicau yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas di Kecamatan Cepu, menurut Bupati ini akan menjadi magnet tumbuhnya ekonomi kreatif dari hobi burung kicau. Apalagi menurutnya kini Bandara Ngloram telah beroperasi, sehingga harus ada event-event yang dilaksanakan untuk menarik wisatawan.

 

“Kami sangat mengapresiasi hari ini ada 2 event di Kecamatan Cepu, baik turnamen golf maupun lomba kicau burung. Pesertanya banyak dari luar kota, bahkan luar provinsi lintas Jateng - Jatim. Ini menandakan ekonomi mulai membaik di tengah pandemi yang mulai melandai,” ucap Bupati.

 

Pihaknya akan terus mendorong dan siap mendukung pelaksanaan event, festival atau sejenisnya di Kabupaten Blora agar bisa ikut mendongkrak kunjungan wisata hingga pertumbuhan ekonomi kreatif.

 

“Namun harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Pesan kami jangan sampai lupakan masker. InshaAllah jika kita sehat, ekonomi terus akan tumbuh menguat,” tambah Bupati.

 

Kepala PPSDM Migas Cepu, Waskito Tunggul Nusanto, mengaku senang dan berterimakasih kepada Bupati yang berkenan hadir untuk membuka turnamen golf ini.

 

“Terimakasih Pak Bupati. Turnamen golf ini sebagai salah satu wujud dukungan kami untuk mendorong tumbuhnya minat olahraga sekaligus wisata di Kabupaten Blora. Karena memang lokasinya berada satu komplek dengan Migas Cepu Edupark,” kata Tunggul.

 

Pihaknya menyatakan siap mendukung Kabupaten Blora untuk terus tumbuh melalui optimalisasi potensi olahraga dan wisata yang ada.

 

“Banyak asset PPSDM Migas di Kabupaten Blora, yang jika kita optimalkan bisa mendatangkan banyak kunjungan. Kita siap membantu Pak Bupati untuk Sesarengan mBangun Blora,” tambahnya.

 

Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Kicau Burung, Okta Nanda, juga menyatakan terimakasih atas dukungan Bupati Arief Rohman dalam penyelenggaraan lomba kicau burung BUPATI CUP BLORA ini.

 

“InshaAllah ini akan menjadi event rutin bagi kita untuk ikut menyemarakkan Kabupaten Blora. Maturnuwun Pak Bupati yang sudah ikut hadir membuka acara dengan melepaskan burung bersama-sama sebagai tanda dimulainya acara,” ungkap Okta Nanda. (Redaksi)

Read More

Pastikan Kelancaran Nataru di Blora, Bupati Gelar Rakor Ekuinda

 

BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora menggekar Rapat Koordinasi Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah (Ekuinda) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, pada Jumat (17/22/2021) di Ruang Pertemuan Setda Blora.

 

Rapat dipimpin oleh Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Blora, Kabag Ops Polres Blora, dan perwakilan dari Kodim 0721, serta diikuti oleh OPD dan camat.

 

Dihadapan para peserta, Bupati meminta agar di tingkat kecamatan dilakukan koordinasi yang baik.

 

“Untuk para camat dengan forkopimcam nanti koordinasi terkait pengamanan. Ini ada varian baru yang masuk ke Indonesia, tadi Pak Dirjen, juga menyampaikan untuk para Bupati untuk mulai hati-hati,” terangnya

 

Disampaikannya, momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini menjadi perhatian penting agar di awal tahun tidak terjadi lonjakan kasus.

 

“Kita diuji untuk Nataru ini, kalau Nataru ini aman, Insyaallah Januari ini kita akan bisa aman,” papar Bupati

 

“Tapi kalau ada kejadian di Nataru ini, entah itu ada varian baru masuk atau lonjakan, maka kita akan kerepotan kembali di awal tahun, oleh karena itu kami mohon kerjasamanya pihak pihak terkait” lanjutnya

 

 

Bupati menegaskan, agar semua pihak untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga agar momen Nataru ini berlangsung lancar dan aman.

 

“Tolong nanti hal-hal yang menjadi kebijakan tolong juga untuk dibuat edaran” pungkasnya

 

Sementara itu, Kabag Ops Polres Blora Kompol Supriyo mewakili Kapolres Blora, menyampaikan paparannya dalam rangka kesiapan pengamanan natal 2021 dan tahun baru 2022.

 

Dijelaskannya, kepolisian akan menggelar Operasi Lilin Candi 2021.

 

“Untuk perayaan Natal dan Tahun baru ini Polisi akan menggelar Operasi Lilin Candi 2021  mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 atau selama 10 hari,” paparnya.

 

Adapun jumlah personil yang akan bergerak dalam operasi lilin candi nantinya akan bersinergi melibatkan berbagai pihak.

 

“Rencana personil akan melibatkan 168 dari Polres Blora dan diperkuat dari Kodim 50 personil, dari Batalyon 410 ada 31 personil, Satpol PP 50 personil, Dishub 20 personil dan Dinkes ada 30 personil, bersama-sama melaksnakan pengamanan dan pelayanan selama Nataru,” paparnya

 

Pihaknya menambahkan bahwa untuk Kabupaten Blora akan mendirikan sebanyak 5 pos. Diantaranya, pos pelayanan di Alun-Alun Blora, lalu pos check point atau pos perbatasan.

 

“Kemudian 3 pos yang lain pospam, kita akan tempatkan di tempat ibadah. Jadi rencana pos yang kita dirikan  ada 5 pos, ini tanggal 22 seluruh pos sudah harus berdiri mohon dukungan semua pihak,” imbuhnya

 

Pihaknya juga memaparkan terkait skema penutupan atau pengalihan arus paa malam tahun baru. Terakhir, pihaknya berpesan agar jangan sampai terjadi penambahan kasus covid-19 dalam momen tahun baru

 

“Informasi omricon juga sudah masuk di Indonesia, jangan sampai malam tahun baru ini menjadi kluster penambahan covid-19,” pungkasnya

 

Kemudian, Kepala Dinporabudpar Blora, Drs. Kunto Aji mengungkapkan bahwa rencananya pihaknya akan membuat surat edaran.

 

“Kami akan melaksanakan membuat surat edaran sekaligus pemantauan terkait tempat hiburan” ungkapnya

 

“Terkait tempat-tempat obyek wisata, kami menyesuaikan regulasi dalam hal ini  kita menggunakan Inmendagri No 66,” imbuhnya

 

Pada kesempatan tersebut, Plt Kepala Dindagkop UKM Blora turut menyampaikan perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok. (ADY/Redaksi).

Read More

Dukung Pengawasan Pemerintah, Bupati Buka Larwasda Tahun 2021 dan Launching Whistle Blowing System

BLORA - Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Blora tahun 2021 dirangkaikan dengan launching Whistle Blowing System (WBS), Rabu (15/12/2021) di Ruang Pertemuan Setda Blora.

 

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gelar pengawasan daerah secara resmi saya nyatakan dibuka dan whistle blowing system kita launching. Semoga apa yang kita lakukan ini akan memberikan harapan baru untuk pelaksnaaan kinerja pemerintahan di Blora yang semakin baik,” ucap Bupati menandai dibukanya Larwasda.

 

Bupati mengungkapkan Larwasda merupakan bagian dari upaya memasyarakatkan pengawasan, khususnya pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

 

“Larwasda merupakan cermin atas hasil pengelolaan kegiatan yang selama ini dilaksanakan, dan menjadi referensi dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut atas hasil temuan,” ucapnya.

 

Dikatakannya, terkait dengan akuntabilitas keuangan pihaknya menegaskan bahwa terdapat 4 hal yang harus menjadi perhatian.

 

“Saya tegaskan ada 4 pilar yang harus diperhatikan, yakni efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

 

Bupati mengatakan, pengawasan harus mampu memberi makna, mampu memainkan perannya dengan baik, sehingga pihak yang diawasi merasa dibantu dalam mencapai visi dan misinya secara lebih efisien dan efektif.

 

“Suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas, saya harapkan akan tercipta, sehingga timbul rasa saling percaya baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, sebagai perwujudan dari Good Governance,” paparnya.

 

Bupati bersyukur, berkat upaya dan kerja keras serta komitmen dari berbagai pihak, Kabupaten Blora telah mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 7(tujuh) tahun berturut-turut.

 

“Keberhasilan tersebut tentu saja tidak lepas dari kontribusi seluruh stakeholder dan warga Blora yang terus bersinergi dalam membangun Blora yang lebih baik,” jelas Bupati.

 

“Prestasi ini diharapkan akan lebih memacu kita, khususnya aparatur pemerintah, untuk dapat lebih baik lagi dalam mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Blora ke depannya,” tambahnya.

 

Bupati Arief menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah bersinergi dengan baik. Pihaknya juga meminta agar Kejaksaan Negeri dan Polres Blora untuk terus mendampingi dan memberikan saran kepada Pemkab Blora.

 

“Kami juga sampaikan terimakasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Kajari dan juga Kapolres atas sinergi yang sudah kita lakukan selama ini. Kita mohon terus agar didampingi, diberikan pengawasan diberikan saran masukannya terkait penyelenggaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Blora,” paparnya

 

Dijelaskan Bupati, berkaitan dengan temuan-temuan, pihaknya menegaskan bahwa adanya tindak lanjut sangatlah penting. Maka kemudian pihaknya mengajak agar semua OPD untuk aktif berpartisipasi dalam rangka meuwujudkan sistem pemerintahan yang bersih.

 

“Tadi disampaikan Pak Kajari bahwa kita ingin ada upaya pencegahan ini yang menjadi titik poin kita, oleh karena itu kami harapkan OPD bagaimana bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk selalu mendapatkan masukan-masukan,” terangnya.

 

Bupati turut mengapresiasi adanya Whistle Blowing System, pihaknya berharap agar adanya WBS tersebut dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

 

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Daerah Kabupaten Blora Drs. Sugiyono, M.Si menjelaskan beberapa tujuan adanya kegiatan Larwasda tersebut.

 

“Maksud dan tujuan dari Larwarsda pada hari ini adalah untuk menginformasikan capaian hasil kinerja pengawasan internal sejauh mana capaian pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blora,” terangnya.

 

“Bisa meningkatkan integritas anti korupsi di kalangan aparatur pemerintah, meningkatkan peran, serta mewujudkan bikrokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel,” imbuhnya.

 

Pihaknya juga memaparkan mengenai data-data terkait capaian hasil kinerja Kabupaten Blora di tahun 2020. Inspektur Daerah Kabupaten Blora juga memaparkan mengenai kondisi dan tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal BPK dan inspektorat provinsi.

 

Kemudian pihaknya juga memaparkan hasil audit  APIP Inspektorat pada OPD, berupa data jumlah rekomendasi dan capaian tindak lanjutnya.

 

“Untuk hasil audit inspektorat APIP, kita laksanakan di OPD ada 594 temuan untuk 2020, rekomendasinya ada 594, sudah diselesaikan 310,” terangnya.

 

Dijelaskannya, yang sudah selesai tindak lanjutnya ada 25 OPD sedangkan 31 diantaranya belum selesai atau belum menindaklanjuti. 

 

Inspektorat juga memberikan apresiasi kepada beberapa OPD yang telah menyelesaikan tercepat atas rekomendasi atau Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP) yang diberikan.

 

Diantaranya adalah Dinas PMD Kabupaten Blora, Pemdes Kecamatan Kradenan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, BPPKAD Kabupaten Blora,  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemdes Kecamatan Kedungtuban.

 

Sugiyono menjelaskan bahwa WBS merupakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan khusus oleh ASN.

 

“WBS ini adalah sarana untuk masyarakat, salah satunya untuk melaporkan terhadap pelanggaran yang dilakukan khusus oleh ASN yang berwujud diketahui ada gratifikasi, penyimpangan tugas, benturan kepentingan, pelanggaran peraturan, tindak pidana korupsi,  bisa disalurkan pada WBS,” paparnya.

 

Diharapkan dengan adanya WBS dapat mendukung terwujudnya good governance di Kabupaten Blora, imbuhnya.

 

“Tujuannya membantu terwujudnya good governance Kabupaten Blora sebagaimana visi Bupati, melalui WBS ini implementasi percepatan good governance khsusunya transapransi dan akuntabilitas,” tandas Sugiyono.

 

Sementara itu,  Kepala Kejaksaan Negeri Blora Yohanes Avilla Agus Awanto Putra, dan Kapolres Blora yang diwakili oleh Kompol Budiyono turut memberikan arahannya kepada jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Blora. Pihaknya mengungkapkan bahwa instansinya siap bersinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Blora.

 

Hadir pada kesempatan Larwasda Kabupaten Blora tahun 2021 dan launching Whistle Blowing System, Sekretaris Daerah Blora, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Blora. (Kudnadi)

 

Captions:

01. Forkopimda Blora dampingi Bupati launching Whistle Blowing System

02. Forkopimda Blora hadiri Larwasda Kabupaten Blora tahun 2021 dan WBS

03. Inspektur Daerah Kabupaten Blora Drs. Sugiyono

04. Sekretaris Daerah Blora, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Blora hadiri Larwasda Kabupaten Blora tahun 2021.

Read More

Bupati Dorong Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lewat Aplikasi Siswaskeudes

 

 

BLORA- Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si membuka secara resmi acara Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) di Aula Inspektorat Kabupaten Blora, Senin pagi (13/12/2021).

 

Adapun sosialisasi yang sekaligus bimbingan teknis tersebut akan berlangsung selama dua hari yakni dari tanggal 13-14 Desember 2021.

 

Bupati Blora berharap dengan adanya sosialisasi aplikasi Siswaskeudes, dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam menjamin penggunaan anggaran dana desa secara baik.

 

"Melalui sosialisasi aplikasi Siswaskeudes hari ini, saya sangat berharap dapat menjamin penggunaan anggaran dana desa secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif, yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat," terang Bupati

 

Disampaikannya, bahwa saat ini desa menempati posisi yang teramat penting dalam proses pembangunan nasional. Desa tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek pembangunan.

 

"Pembangunan pedesaan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, mengingat wilayah Indonesia dominan pedesaan" tambahnya.

 

Saat ini, berdasarkan regulasi yang ada, desa diberi keleluasaan untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, melaporkan serta mempertanggungjawabkan sendiri pembangunannya.

 

Maka kemudian pengawalan terhadap pengelolaan keuangan desa  menjadi hal penting. Karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara di desa.

 

"Dengan kemajuan teknologi informasi, penggunaan aplikasi berbasis platform dapat digunakan sebagai bagian dari upaya mempermudah pengawalan terhadap keuangan desa," paparnya

 

Bupati mengungkapkan, salah satunya dengan adanya Aplikasi Siswaskeudes. Aplikasi tersebut merupakan Aplikasi Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa bagi APIP.

 

"Siswaskeudes akan mempermudah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan bagi perangkat desa bermanfaat untuk menginput pengelolaan anggaran desa secara digital," terang Bupati

 

"Siswaskeudes ini bertujuan untuk membantu APIP dalam mengoptimalkan peran pengawasan keuangan desa yang efektif dan efisien,"  tambahnya

 

Disampaikan Bupati, bahwa adanya aplikasi tersebut membutuhkan kecakapan dan kompetensi SDM yang memadai, baik oleh aparatur desa maupun APIP.

 

"Jika kita ingin menerapkan sistem aplikasi Siswaskeudes pada perangkat desa, maka terlebih dahulu kita memahami tujuan dari implementasi aplikasi agar bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, kita harus proaktif" terangnya

 

"Kepada masing-masing peserta, agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dan sungguh-sungguh," pesan Bupati

 

Sementara itu, Plh Kepala PMD Kabupaten Blora Yayuk Windrati, S.IP menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka mendukung pengawasan pengelolan keuangan desa, serta untuk menjaga pengelolaan keuangan desa yang transparan akuntabel.

 

"Pemkab memfasilitasi dan pembinaan atas pengelolaan keuangan desa untuk dapat patuh, tertib dan akuntabel mulai dari penerbitan regulasi, penyaluran hingga pelaporan dan pengawasan keuangan desa," paparnya.

 

Yayuk menjelaskan bahwa sebanyak 62 peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Tengah.

 

“Peserta kegiatan kali ini sebanyak 62 orang itu dari auditor, sekretariat inspektorat, pegawai dinas PMD,  pihak kecamatan. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah BPKP Perwakilan Jawa Tengah,” pungkasnya (ADY/Red)

Read More

Teken MOU Bersama, Telkom University Nyatakan Siap Bantu Pembangunan Blora

 

 

BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Blora pada hari Kamis kemarin (9/12/2021) kembali melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) dengan perguruan tinggi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Kali ini penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., dengan Rektor Telkom University (Tel-U) Bandung, Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

 

Penandatanganan dilakukan di Gedung Perpustakaan Telkom University, disaksikan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM., para Wakil Rektor, Dekan, Asisten Daerah, dan OPD terkait.

 

“Alhamdulillah satu lagi perguruan tinggi yang bisa kerjasama dengan Pemkab Blora. Kali ini langsung dengan Pak Rektor Telkom University. Perguruan tinggi ini dulu kita kenal dengan STT Telkom, salah satu perguruan tinggi BUMN terbaik di Indonesia yang banyak diminati masyarakat,” ungkap Bupati Arief.

 

Pihaknya berharap agar dengan adanya penandatanganan MoU ini, Tel-U bisa membantu pembangunan Kabupaten Blora dalam berbagai bidang.

 

“Selain kerjasama penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi , KKN dan lainnya, kita juga ingin agar kedepan anak-anak Blora yang berprestasi, utamanya dari keluarga kurang mampu bisa ikut kuliah disini dengan beasiswa. Sebagai wujud dukungan program Satu Desa Dua Sarjana,” kata Bupati.

 

Selain itu, Bupati juga menyampaikan banyak hal tentang potensi Kabupaten Blora yang dapat dikerjasamakan dengan Tel-U (sebutan lain Universitas Telkom).

 

“Kita ingin langsung ada wujud konkret sebagai tindak lanjut MoU ini. Apalagi bulan Agustus lalu kita juga telah melaksanakan MoU dengan PT Telkom Witel Kudus. Sehingga bisa dikolaborasikan dengan Tel-U ini,” sambung Bupati.

 

Beberapa program kerjasama yang ingin segera dilakukan, menurut Bupati diantaranya adalah pembangunan portal Satu Data Blora, digitalisasi pemerintahan, command center, pengelolaan perpustakaan digital, hingga kemungkinan kerjasama pendirian menara pemancar signal telekomunikasi bagi desa terpencil.

 

“Oleh karena itu ini kita ajak Bappeda dan Dinas Kominfo untuk bisa langsung menyusun tindak lanjut kerjasama yang konkrit, yang sekiranya bisa langsung diwujudkan bersama,” tambah Bupati.

 

“Kami juga ingin meminta data para alumni dan mahasiswa dari Blora yang masih kuliah di kampus ini, sehingga kita bisa memetakan potensi SDM lulusan Universitas Telkom yang ada di Blora. Untuk diajak bekerjasama Sesarengan mBangun BLora,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Rektor Tel-U, Prof. Adiwijaya menyampaikan rasa senang dan bangganya karena bisa menyambut kedatangan Bupati Blora sekaligus menjalin kerjasama dengan Pemkab Blora.

 

“Saya sangat senang bisa bersilahturahmi dengan Pak Bupati Blora dan jajarannya. Ini merupakan satu kesempatan emas, bagaimana kami sesuai visi untuk mewujudkan research and entrepreneur university itu adalah perlu mengcapture poin-poin yang ada di masyarakat. Dari sinilah maka kita bisa memberikan solusi-solusi lewat mahasiswa, dosen dan berbagai penelitian,” kata Prof. Adiwijaya.

 

“Ini merupakan salah satu poin penting konstribusi kami untuk bangsa ini. InshaAllah kami akan siap memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Blora,” kata Prof. Adiwijaya.

 

Usai penandatanganan MoU, rombongan Bupati diajak berkeliling meninjau Perpustakaan Tel-U yang tertata dengan baik, kemudian melihat bank data kampus, studio command center, hingga ke fasilitas Telkom Infra Project yang diproyeksikan bisa dikerjasamakan dengan Pemkab Blora. (ADY/Red)

Read More