Ini Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Blora, atas Jawab LKPJ Pemkab Blora 2021

 

BLORA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora memberikan beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blora dalam kurun waktu setahun pada 2021. Rekomendasi ini keluar saat DPRD Kabupaten Blora menggelar paripurnanya kedua pada tahun 2022 ini.

Rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 17 Mei 2022, dihadiri tak lebih 35 anggotanya dari 43 jumlah anggota, memberikan 3 rekomendasi yang dijabarkan dalam berbagai poin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar sidang rapat paripurna sampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2021. 

Ketua DPRD Kabupaten Blora H.M Dasum, S.E. MMA membuka secara langsung Rapat Paripurna di Pendopo DPRD dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2021
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Bupati Blora H. Areif Rohman S.IP M.Si , Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Blora serta OPD Terkait. Selasa, (17/5/2022).

Pembacaan laporan Pembahasan LKPJ Tahun 2021 dibacakan oleh Aditya Candra Yogaswara, yang menyampaikan beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain :

1.    Percepatan Pemulihan Ekonomi pada Semester 2 Tahun 2022 dengan rekomendasi sebagai berikut :
    Untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 dan 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat. Beberapa strategi lama pada tahun 2021 masih dapat dilanjutkan  melalui:
    Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi dan bosternya bagi seluruh masyarakat;
    Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
    Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di daerah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap  pandemi Covid-19;
    Meningkatkan pelayanan perizinan dan kemudahan lainnya untuk menarik investasi masuk ke Kabupaten Blora
    Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang dan jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran.

2.    Percepatan Capaian IPM sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia dengan rekomendasi sebagai berikut : Untuk meningkatkan daya saing SDM daerah sampai tahun 2025 yang akan datang (akhir RPJPD 2005-2025). Pemerintah daerah segera melakukan audit program dan kegiatan yang menghambat capaian IPM, kemudian  merancang program dan kegiatan jangka menengah yang lebih inovatif untuk mengejar ketertinggalan dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah yang IPM nya sudah antara 70 - 73;

3.    Percepatan Pengurangan Penduduk miskin dengan rekomendasi sebagai berikut :
    Kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 hendaknya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah, karena hal ini menunjukkan bahwa, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin  di Kabupaten Blora belum cukup efektif mencapai tujuannya.
    Untuk itu Direkomendasikan agar strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin terus di evaluasi.
    Ditengah perlambatan ekonomi dunia karena corona virus tentu diperlukan kerja lebih keras lagi dengan inovasi yang lebih baru. Diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya, mampu mengejar target SDGs bahwa tahun 2030 dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun. Hal ini mengingat target akhir RPJMD tahun 2026 kemiskinan Kabupaten Blora tinggal 10,28% tidak gagal dicapai, ternyata sampai 2021 kemiskinan masih 12,39% dari jumlah penduduk.

Setelah penyampaian rekomendasi tersebut Bupati Blora memberikan sambutan mengenai rekomendasi yang diberikan oleh DPRD, dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi terhadap Anggota DPRD Kabupaten Blora yang telah melakukan pembahasan mengenai LKPJ tahun anggaran 2021 serta akan menindaklanjuti penyampaian rekomendasi tersebut.

“Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Blora yang telah melaksanakan pembahasan dan analisis terhadap LKPJ Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2021 hingga menghasilkan Keputusan DPRD perihal Rekomendasi atas LKPJ Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2021 yang penyampaiannya diagendakan pada Rapat Paripurna hari ini” ucap Bupati Blora.

“Kami akan memperhatikan dengan seksama semua catatan strategis yang tertuang dalam rekomendasi DPRD untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dan kami konsolidasikan dengan seluruh jajaran eksekutif untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.” Lanjutnya.

“Saya mengimbau kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti dan memperhatikan rekomendasi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yang nantinya akan dilaporkan sebagai materi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun yang akan datang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terhadap beberapa kinerja daerah yang belum maksimal dalam pencapaiannya berdasarkan hasil rekomendasi DPRD, akan kami evaluasi baik dari sisi perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien," tutupnya.

Selain penyampaian rekomendasi mengenai LKPJ Bupati Blora Tahun Anggaran 2021 dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan mengenai perubahan  Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Demokrat Hanura.(ADY/Red)