Ketua DPRD Blora Dukung Langkah Konstruktif Buruh Minyak dan Gas

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SUARABARU.ID) — Perwakilan Federasi Serikat Buruh Minyak dan Gas Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Blora melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Blora, yang digelar di ruang rapat DPRD Blora, Kamis 6 November 2025.

Koordinator Konfederasi KASBI Blora, Pujo menyampaikan kedatangannya ke DPRD Blora serentak menuju aksi nasional Konfederasi KASBI 6 November 2025, dalam rangka mewujudkan undang-undang ketenagakerjaan pro buruh.

"Untuk wujudkan undang-undang ketenagakerjaan pro buruh, stop eksploitasi buruh, upah murah dan badai PHK," kata Pujo.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Blora, Mustopa menyampaikan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Konfederasi KASBI, kegiatan audiensi yang digelar secara nasional ini merupakan bagian dari koordinasi serentak antara perwakilan buruh migas di seluruh Indonesia dengan DPR RI

Lebih lanjut, Mustopa menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan pekerja.

“Audiensi KASBI Migas ini berlangsung secara nasional dan serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memberikan masukan terkait pembahasan undang-undang ketenagakerjaan agar segera ditetapkan oleh DPR RI,” jelas Mustopa.

Mustopa mengatakan, DPRD Kabupaten Blora mendukung langkah konstruktif para buruh migas dalam memperjuangkan regulasi yang lebih adil, serta memastikan hak-hak pekerja migas di daerah tetap terlindungi.

Selain membahas soal kebijakan ketenagakerjaan, Mustofa juga menyinggung penerapan Upah Kerja Sektoral (UKS) yang masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Terkait UKS, kita masih menunggu penyesuaian dari PP Nomor 36 Tahun 2021. Setelah jelas, tentu akan kita bahas bersama-sama agar dapat diterapkan secara tepat di daerah,” imbuh Mustopa.

Ketua DPRD Blora berharap dua tuntutan utama yang disampaikan oleh kalangan buruh, yakni penetapan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja dan penyesuaian upah sektor migas, dapat segera disetujui oleh DPR RI.

“Harapan kami, regulasi dan penyesuaian upah yang diajukan bisa segera dibahas dan disetujui agar para buruh bisa semakin sejahtera,” tandas Ketua DPRD Blora. (Humas/Redaksi)