Petugas Gabungan Imbau Warga Blora Jangan Panik, Laporkan Bila Ternaknya ada Gejala PMK

BLORA - Petugas gabungan yang terdiri dari anggota Satbinmas Polres Blora bersama anggota Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melakukan pemantauan dan pengawasan di pasar hewan Blora atau Pasar Pon Kabupaten Blora, untuk menangkal wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Selasa Pon, (17/05/2022).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku yang sudah merebak di wilayah kabupaten tetangga. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Blora Gundala Wejasena serta Kasat Binmas Polres Blora AKP Sudarto masing masing beserta anggota.

Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hewan ternak yang akan diperjualbelikan.

Selain itu, petugas juga blusukan ke dalam pasar hewan guna menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.

Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blora, R Gundala Wejasena,

menyampaikan agar masyarakat jangan panik. Petugas gabungan di Blora akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan hewan ternak sapi di wilayah Blora.

"Kita lakukan pengawasan di Pasar Pon Blora sebagai bentuk pengendalian PMK. Yang paling penting masyarakat jangan panik. Kita telah terjun ke lapangan supaya PMK tidak menyerang kabupaten Blora. Kita sudah tahu di Jawa Timur dan Rembang sudah ada yang positif PMK," kata Gundala Wejasena.

Lebih lanjut, R Gundala menambahkan bahwa pihaknya bersama petugas gabungan telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan salah satunya adalah dengan Biosecurity yaitu penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan kendaraan yang digunakan memuat hewan ternak yang akan masuk kabupaten Blora bahkan sapi sapi di pasar hewanpun dilakukan penyemprotan. 

"Kepada warga, jika menemukan penyakit seperti luka luka dimulut atau dikuku pada hewan ternak segera laporkan, dan jangan panik," tandasnya.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Blora AKP Sudarto menyebutkan bahwa sesuai dengan perintah Kapolres Blora AKBP Aan Hardiansyah,SH,MH pihaknya telah menerjunkan anggota terutama Bhabinkamtibmas agar ikut aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan hewan ternak hingga ke pelosok desa. 

"Selain tingkat Polres, kegiatan sinergi antisipasi PMK juga kita lakukan hingga pelosok desa melalui Bhabinkamtibmas. Harapannya jika diketahui kasus tersebut bisa segera ditindaklanjuti, tentunya dengan sinergi instansi terkait," ucap Kasat Binmas. (ADY/Red)

Read More

Perlu Sinergitas Multi Stakeholder Untuk Cegah dan Tekan Pernikahan Dini, Kepala Dinas P3AP2KB: Blora Menduduki Peringkat Ke-13 dari 35 Kabupaten Kota se-Jateng

BLORA - Mewakili Bupati Blora, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM., pada Senin siang (16/05/2022) membuka dan mengisi materi Talkshow “Menyongsong Masa Depan Unggul; Stop Pernikahan Anak” di Pendopo Rumah Dinas Bupati. 

Dalam acara talkshow yang diselenggarakan oleh Kohati Badko HMI Jawa Tengah - DI Yogyakarta ini, Wabup Tri Yuli menekankan pentingnya sinergitas multi stakeholder dalam mencegah dan menekan angka pernikahan anak maupun pernikahan dini. 

“Tingginya angka pernikahan anak di Blora ini menjadi PR kita bersama. Berbagai pihak harus bersama-sama sesarengan mencegah dan menangani pernikahan bawah umur. Karena dampaknya akan sangat bahaya bagi keberlangsungan kehidupan generasi muda Blora kedepan,” ungkap Wabup Tri Yuli.

Menurutnya mulai dari pimpinan daerahnya, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk KB, Dinas Sosial P3A, PKK, Kemenag, hingga berbagai organisasi seperti Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, kemudian Pramuka, Forum Anak, Forum Genre, Osis dll, harus berjalan bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya pernikahan anak.

“Biasanya pernikahan anak ini disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, kemudian lingkungan sosial utamanya di pedesaan, kualitas pendidikan orang tua, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi, hingga pola pengasuhan yang primitive. Yang bahaya karena MBA atau hamil sebelum nikah. Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa berbahaya,” tegas Wabup Tri Yuli.

Beberapa diantaranya, angka perceraian meningkat karena secara ekonomi dan psikis belum siap mempunyai anak, sang ibu yang belum matang fisiknya rentan terkena kanker mulut rahim, hingga bayi yang dilahirkan bisa cacat dan stunting karena perkembangan janin tidak maksimal pada rahim muda.

“Oleh sebab itu, melalui acara yang baik ini mari kita bersama-sama belajar untuk mengajak masyarakat di sekitar kita, teman kita untuk memahami bahayanya nikah dini. Ojo kawin bocah,” sambungnya.

Wakil Bupati mengapresiasi keaktifan Forum Anak, Forum OSIS dan Forum Genre yang ada di Kabupaten Blora. Apalagi Genre sudah terbentuk hingga tingkat Kecamatan, yang diharapkan bisa memberikan edukasi kepada teman sebaya bersama PIK-R di tingkat desa.

“Biasanya kalau yang ngomongi itu orangtua pada takut, mereka juga takut cerita kepada orang tua. Namun ketika yang menasehati teman sebaya, biasanya remaja ini akan terbuka. Maka celah inilah yang harus bisa kita maksimalkan. Apalagi Bunda Genre kita, Bunda Aini Solichah ini sangat aktif berkegiatan dengan adik-adik Genre,” tambah Wabup.

Pihaknya berharap, peran serta generasi muda juga bisa ikut menekan potensi pernikahan anak. 

“Yang dimaksud pernikahan anak adalah pernikahan usia dibawah 19 tahun. Yang mana telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Kita perlu pahamkan ini ke masyarakat luas,” terang Wabup.

Turut menjadi pemateri dalam talkshow ini adalah Kepala Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Jawa Tengah Retno Sudewi Apt.M.Si., MM., dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Hj. Ainia Sholichah, SH. M.Pd.AUD., M.Pd.BI.

Retno Sudewi dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada di Pemprov Jateng, angka pernikahan anak di Kabupaten Blora untuk periode 2021 sebanyak 448 kasus.

“Blora menduduki peringkat ke-13 dari 35 Kabupaten Kota se-Jateng yang pernikahan anaknya banyak. Posisi pertama Cilacap. Meskipun berada di tengah, upaya pencegahan dan penanganan pernikahan anak ini harus kita lakukan bersama-sama. Saya kagum dengan Blora karena strategi daerah dalam penanganan pernikahan anaknya sudah sesuai strada jateng dan stranas yang diinginkan Pak Presiden. Tinggal bagaimana kita action bersama di lapangan,” ajaknya.

Sedangkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Hj. Ainia Sholichah, menyampaikan data pernikahan anak selama tahun 2021 dari Kantor Kemenag Blora sebanyak 640 kasus. Dengan rincian laki-laki 100 kasus dan perempuan 540 kasus.

“Artinya ada 100 laki-laki dan 540 perempuan dibawah 19 tahun yang menikah selama tahun 2021 di Kabupaten Blora. Kita identifikasi datanya, yang paling banyak adalah Kecamatan Jati, ada 64 perempuan dan 54 laki-laki dibawah umur 19 tahun telah menikah. Ini menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Aini Shalicah.

“Maka harus ada pendekatan, edukasi yang baik kepada anak anak, pelajar SMP, SMA, SMK sederajat, dan orang tuanya. Jika anak-anak remaja kita dekati melalui Forum Anak, Genre, Forum Osis, Karang Taruna dll. Maka untuk orang tuanya bisa kita dekati lewat Muslimat, Aisyiyah, PKK dan lainnya. Mari kita bergerak bersama untuk menekan angka pernikahan anak di Kabupaten Blora,” tambahnya.

Talkshow ini diikuti oleh perwakilan pelajar SMA/SMK se-Kabupaten Blora, Forum OSIS, Forum Anak Blora, GenRe Blora, Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, PKK, dan para pengurus dan anggota Kohati HMI Jawa Tengah - DI Yogyakarta. Yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Selain talkashow, juga dilaksanakan penandatanganan deklarasi gerakan Jo Kawin Bocah, dan penandatanganan MoU antara Kohati Jateng - DI Yogyakarta dengan Kepala Dinas P3AP2KB Jateng tentang pencegahan pernikahan anak. (ADY/Red)

Read More

8 Nasehat KH. Maimoen Zubair Yang Menggetarkan Hati

Ada 8 Nasehat KH. Maimoen Zubair Yang Menggetarkan Hati

1. Ora kabeh wong pinter kuwi bener ( Tidak semua orang pintar itu benar)

2. Ora kabeh wong bener kuwi pinter… ( Tidak semua orang benar itu pintar)

3. Akeh wong pinter ning ora bener…

(Banyak orang yang pintar tapi tidak benar)

4. Lan akeh wong bener senajan ora pinter…

( Dan banyak orang benar meskipun tidak pintar)

5. Nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener, Luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter… ( Daripada jadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar)

6. Ono sing luwih prayoga yoiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener.

( Ada yang lebih bijak, yaitu jadi orang pintar yang senantiasa berbuat benar)

7. Minterno wong bener..kuwi luwih gampang tinimbang mbenerake wong pinter…

(Memintarkan orang yang benar .. itu lebih mudah daripada membenarkan orang yang pintar)

8. Mbenerake wong pinter..kuwi mbutuhke beninge ati, lan jembare dhodho.

(Membenarkan (membuat benar) orang yang pintar itu membutuhkan beningnya hati, dan lapangnya dada)

KH. Maimoen Zubair.

Read More

Polres Blora Dukung Penuh TMMD Reguler ke-113, di Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati

BLORA - Anggota Kepolisian Resor (Polres)  Blora aktif ikut menyukseskan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-113 Kodim 0721/Blora Tahun Anggaran 2022 di Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.

Satu regu anggota Polsek Jati Polres Blora Polda Jawa Tengah setiap hari bergantian membantu kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah setempat. Polisi bergotong-royong kerja bakti bersama TNI, dan masyarakat setempat membangun infrastruktur desa.

“Kami ditugaskan membantu menyukseskan TMMD," jelas Kapolsek Jati Iptu Subardi, Minggu, (15/05/2022).

Adapun sasaran fisik pembangunan meliputi pembangunan tiga ruas jalan antara lain ruas 1. panjang 1.100 meter x lebar 2,5 meter, ruas 2. panjang 3.300 meter x lebar 2,5 meter (makadam) dan ruas 3 panjang 3.400 meter x lebar 2,5 meter, serta dengan ketebalan jalan 15 Cm dan talud badan jalan panjang 20 meter x tinggi 3 meter.

Dalam pelaksanaannya, Kapolsek menugaskan anggotanya setiap hari secara bergantian.

Selain ikut mengerjakan pembangunan fisik yang menjadi sasaran utama TMMD, khusus anggota Polsek Jati juga melaksanakan berbagai penyuluhan ke masyarakat di sela-sela pekerjaan fisik. Penyuluhan atau sosialisasi antara lain mengenai pemberantasan narkoba kepada para pelajar SD, SMP, dan warga desa setempat.

Menurut Iptu Subardi, kegiatan TMMD kali ini sebagai bentuk dan wujud sinergitas antara Polri dan TNI untuk bersama-sama membangun sarana prasarana desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun anggota Polsek Jati yang turun ke lapangan membantu pengerjaan proyek TMMD dikoordinasikan oleh Kanit Binmas, Bhabinkamtibmas beserta anggota Unit Sabhara. (ADY/Red)

Read More

Kepala BKKBN Pusat Dorong Blora Jadi Percontohan Penanganan Stunting

BLORA - Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Dr. (H.C) Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)., mendukung dan siap mendorong Blora menjadi Kabupaten percontohan penanganan stunting di Jawa Tengah, bahkan Nasional.

Hal ini ia ungkapkan ketika melakukan kunjungan kerja ke Blora, Sabtu (14/5/2022), bersama Anggota Komisi IX DPR-RI, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep. 

Di hadapan Bupati, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, OPD terkait, hingga Pengurus TP PKK, IBI, Muslimat, Fatayat, dan GenRe; Kepala BKKBN yang juga mantan Bupati Kulonprogo ini mengungkapkan rasa kagumnya dengan penanganan stunting di Kabupaten Blora.

“Blora ini ternyata potensinya luar biasa, penanganan stuntingnya juga bagus. Kami siap mendorong dan mengawal Blora menjadi kabupaten percontohan dalam penanganan stunting. Apalagi angka stunting di Kabupaten Blora yang tahun lalu datanya mencapai 21,5 persen, kini di 2022 berdasarkan hasil penimbangan bayi serentak dilaporkan, stuntingnya hanya 7,87 persen,” ucap Hasto.

Menurutnya, ini menandakan adanya kekompakan dari seluruh stakeholder Kabupaten dalam rangka mengkroyok penanganan stunting.

“Karena pada dasarnya, stunting atau gagal tumbuh bagi anak-anak usia nol sampai seribu hari pertama ini adalah sebuah hilir. Sedangkan hulunya atau penyebabnya sangat komplek, sehingga harus melibatkan banyak Dinas, Stakeholders dari berbagai disiplin ilmu,” tambahnya.

“Stunting itu disebabkan oleh tiga faktor, yakni gizi makanan yang buruk, kesehatan yang tidak terjaga, dan pola pengasuhan yang salah. Akibatnya juga tiga, badan anak tidak bisa berkembang dengan baik atau tidak tinggi, sakit-sakitan, dan tidak cerdas,” sambung Hasto.

Pihaknya mengajak masyarakat Blora untuk selalu memperhatikan pemberian gizi makanan kepada anak usia satu hingga seribu hari pertama.

“Penuhi kebutuhan vitaminnya melalui buah dan sayur, kemudian setiap hari jangan lupa protein hewaninya minimal telur. Plus nya di Blora ada pusat kelorina, atau berbagai produk turunan dari daun moringa (kelor) yang ternyata mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi. Sehingga cocok untuk penanganan stunting. Kami lihat desa-desa di Blora mulai menggalakkan konsumsi kelor ini, bagus,” ungkap Hasto.

Sementara itu, Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa angka stunting di Blora berdasarkan data riil penimbangan bayi serentak di 2022 ini memang tinggal 7,87 persen. Namun demikian, pihaknya terus meminta tim penanggulangan stunting yang dipimpin Wakil Bupati bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dindalduk KB, dan TP PKK terus bergerak ke desa-desa agar tidak muncul kasus stunting baru dengan menggalakkan sosialisasi cegah stunting.

Salah satunya menurut Bupati melalui pembentukan Generasi Berencana (GenRe) yang beranggotakan remaja desa.

“Alhamdulillah selain kita galakkan kelor, di Blora ini GenRe nya juga sangat aktif. Bersama Bunda GenRe, kini sudah ada 2000 lebih anggota GenRe di Kabupaten Blora. Mereka memperoleh pemahaman tentang bahaya stunting, bahaya nikah dini, hingga bahaya narkoba. Sehingga bisa menjadi duta hidup sehat, cegah pernikahan dini bagi teman sebayanya. Karena salah satu penyebab stunting adalah pernikahan dini,” terang Bupati.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Hj. Ainia Sholichah Arief Rohman, menerangkan bahwa seluruh kader PKK hingga tingkat Desa mendapatkan dukungan anggaran dari Pemdes dalam memberikan makanan tambahan cukup gizi untuk balita melalui kegiatan Posyandu.

“Selain itu kita juga aktif melakukan pendataan dan pengawalan ibu hamil. Jangan sampai kehamilannya memiliki resiko tinggi, namun tetap sehat hingga melahirkan dan menyusui. Kita ingin program Pak Bupati tentang Blora New Zero Stunting bisa tercapai. Jangan ada lagi kasus stunting baru yang muncul,” jelas Hj. Ainia.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana BKKBN Pusat dengan stakeholder terkait di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Sosialisasi dikemas dengan pertunjukan wayang kulit pagelaran padat, serta ada bazar UMKM, pelayanan KB, dan pameran olahan kelor di Alun-alun Blora. (ADY/Red)

Read More

Ketua DPRD Hadiri Undangan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

SEMARANG - Beberapa waktu lalu, HM. Dasum, Ketua DPRD Kabupaten  Blora bersama Bupati, Wakil Bupati Blora, Sekretaris Daerah Blora dan Jajarannya menghadiri undangan penyerahan Laporan Hasil  Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Rabu (27/4/2022).

Dalam kesempatan tersebut Mbah Dasum, panggilan akrab HM. Dasum mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya atas kerjasama yang baik sehingga kinerja Pemerintah setiap tahunnya menjadi lebih dan lebih. 

“Kita patut bersyukur pula bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Blora sesuai dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tandas Dasum.

Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk  meningkatkan penyajian kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah.

Lebih lanjut HM. Dasum menjelaskan bahwa  efektifitas sistem pengendalian intern, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, sekaigus berusaha memperbaiki kelemahan - kelemahan yang ada ,untuk mempertahankan dan meningkatkan opini atas laporan keuangan BPK  yang telah dicapai untuk masa yang akan datang. 

"Semoga LHP (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 yang telah diserahkan dapat meningkatkan semangat kebersamaan kita untuk terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada lembaga Pemerintah Kabupaten Blora," pungkas Ketua DPRD Blora. (ADY/Red)

Read More

Kenakan Pakaian Adat Bali, Wakil Bupati Pimpin Upacara Hardiknas 2022 di Blora

BLORA - Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2022 tingkat Kabupaten Blora dengan mengusung tema ‘Pimpin Pemulihan, Bergerak untuk Merdeka Belajar’ yang digelar pada Jumat pagi (13/05/2022) berlangsung khidmat. 

Pelaksanaan Upacara Peringatan Hardiknas yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 2 Mei, pada tahun ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022. Mengingat, pada tanggal 2 Mei 2022 di hari yang sama bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 2022 dan cuti bersama.

Keterangan mengenai pelaksanaan Peringatan Hardiknas sudah disampaikan melalui surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, nomor 28254/MPK/TU.02.03/2022 tertanggal 22 April 2022. 

Upacara pun diselenggarakan secara tatap muka terbatas, minimalis, dan dengan protokol kesehatan dan dimulai sejak pukul 08.00 WIB. 

Mengenakan pakaian adat khas Bali, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM, mewakili Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., memimpin jalannya upacara yang bertempat di Halaman Kantor Bupati Blora tersebut.

Dalam upacara tersebut, Forkopimda Blora, Sekretaris Daerah Kab. Blora, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya, Kepala OPD, hingga seluruh peserta acara juga mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah.

Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati membacakan amanat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim.

Disampaikan dalam amanat Menteri Nadiem Makarim bahwa selama dua tahun terakhir, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bahkan, kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya.

Nadiem menyampaikan bahwa hari ini kita mampu menjadi pemimpin untuk pemulihan dan kebangkitan.

“Hari ini, saudara-saudariku, adalah bukti. Bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan,” terang Amanat Nadiem Makarim yang dibacakan Wakil Bupati

Dikatakannya, kurikulum Merdeka, yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi, terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. 

“Kini Kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan,” terang Nadiem. 

“Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena Asesmen Nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk "menghukum" guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar; supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman tiga dosa besar pendidikan,” imbuhnya

Lanjutnya, semangat yang sama juga sudah kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya, yang sekarang mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka.

Mendikbudristek mengungkapkan bahwa tahun ini Presidensi Indonesia di G20 membuktikan bahwa kita mampu menjadi pemimpin gerakan pemulihan dunia.

“Semua perubahan positif yang kita usung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru, dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia,” pungkasnya. 

Sementara itu Wabup Blora ketika ditemui usai kegiatan, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan upacara pada hari ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Hari ini kita melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Halaman Kantor Bupati Blora, Alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan khidmat,” terangnya

“Pelaksanaan upacara pada hari ini Jumat 13 Mei 2022 ini  sesuai dengan kebijakan Mendikbudristek, dan kita semua mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah,” tambahnya  (ADY/Red)

Read More

Bupati Blora Dukung Penuh TMMD Reguler ke-113, Bangun Jalan Hutan Alas Malang

BLORA - Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, siap mendukung penuh pelaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-113 Tahun 2022 yang akan dilaksanakan Kodim 0721/Blora di Desa Pengkoljagong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Hal ini diungkapkan Bupati ketika menghadiri acara pembukaan dan  penandatanganan naskah pelaksanaan TMMD Reguler ke-113 di Ruang Pertemuan Setda Blora, Rabu (11/05/2022). 

Di depan Danrem 073/Makutarama, Kolonel Inf Purnomosidi, S.I.P., M.A.P., Dandim 0721/Blora, Letkol. Inf. Andy Soelistyo KP, S.Sos., M.Tr. (Han)., dan Forkopimda lainnya. Bupati Blora menyambut baik program TMMD sebagai wujud sinergitas TNI Polri dan Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyukseskan pembangunan daerah.

“Menurut kami pemilihan Desa Pengkoljagong sebagai lokasi pelaksanaan TMMD Reguler ke-113 ini sangat tepat. Kami siap mendukung. Bahwasanya, desa ini merupakan Kampung Pancasila, dan masuk salah satu desa hutan yang ada di wilayah Blora Selatan. Ada beberapa dukuhan yang lokasinya di tengah hutan, salah satunya Alas Malang yang akses jalannya memprihatinkan,” ungkap Bupati H. Arief.

Sehingga pihaknya sangat berharap melalui TMMD ini akses jalan hutan menuju Alas Malang yang menghubungkan ke pusat Desa Pengkoljagong, Kecamatan Jati bisa dibangun agar nyaman dilalui masyarakat.

“Kami akan sangat terbantu dengan adanya TMMD yang menyasar pembangunan infrastruktur desa-desa hutan seperti ini. Hal ini selaras dengan visi misi kami, dimana pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama. Terimakasih Pak Danrem dan Dandim, serta seluruh jajaran. Harapannya TMMD ini bisa berjalan sukses dan kedepan bisa kita lanjutkan ke desa-desa lainnya. Semangat Sesarengan mBangun Blora,” tambah Bupati.

Sementara itu, Dandim 0721/Blora, Letkol. Inf. Andy Soelistyo KP, S.Sos., M.Tr. (Han)., menyampaikan bahwa kegiatan TMMD Reguler ke 113 mulai dilaksanakan hari ini, Rabu (11/5/2022) hingga 9 Juni 2022 mendatang.

“Selama satu bulan ini kita akan melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Pengkoljagong. Kegiatan fisik meliputi pembangunan jalan hutan penghubung Alas Malang - Bulurejo, Desa Pengkoljagong. Berupa  jalan grosok sepanjang 1.100 meter, lebar 2,5 meter, kemudian jalan makadam 3.300 meter selebar 2,5 meter, jalan grosok/leveling sepanjang 3.400 meter, lebar 2,5 meter, dan talud badan jalan sepanjang 20 meter tinggi 3 meter untuk mencegah longsor,” terang Dandim.

Lanjut Dandim, Sedangkan untuk sasaran kegiatan non fisik mencakup penyuluhan hukum perdata, penyuluhan wasbang dan PPBN, penyuluhan dikmas/laka, penyuluhan pendampingan industri rumah tangga, penyuluhan peningkatan hasil pertanian, penyuluhan administrasi kependudukan, penyuluhan lingkungan hidup, penyuluhan KB, penyuluhan perkawinan dan perceraian, penyuluhan pernikahan dini dan stunting hingga keterampilan.

“Total ada 150 personil yang kita turunkn untuk bergotong royong bersama masyarakat membangun desa,” tegas Dandim.

Pada kesempatan itu, Danrem 073/Makutarama, Kolonel Inf Purnomosidi, S.I.P., M.A.P., pun mengapresiasi kekompakan Forkopimda Blora dalam menyukseskan pelaksanaan TMMD Reguler ke 113 yang ada di Kabupaten Blora.

“TMMD ini untuk mendukung pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan khususnya di daerah terpencil dan menjalin tali silaturahmi serta meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat,” ucapnya.

Ditambahkannya, kegiatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI bersama Rakyat serta memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah untuk mendukung suksesnya pembangunan nasional.

“Dengan kegiatan TMMD saling kerjasama secara langsung antara TNI dengan lintas sektoral dan elemen masyarakat sehingga terjalin ikatan kebersamaan dan kekuatan yang sulit dipisahkan oleh kekuatan apapun,” ujar Danrem 073.

Kepala Desa Pengkoljagong, Sugiyono, menyambut baik adanya program TMMD di desanya. Ia pun mengungkapkan bahwa masyarakat siap untuk mendukung program tersebut.

“Kita warga Pengkoljagong siap untuk mengawal dan bersama-sama menyukseskan kegiatan TMMD, gotong-royong sampai ini selesai,” kata Kades.

Diceritakannya, bahwa wilayah Pengkoljagong merupakan desa yang mayoritas wilayahnya sekitar 63 persen lebih adalah hutan. Jauh dari pusat Kota, dan terdapat dukuh Alas Malang yang mempunyai akses jalan penghubung ke Dukuh Bulurejo kondisi rusak berat sehingga sulit dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat. 

“Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama yang apabila diperbaiki akan mempercepat akses warga Dukuh Alas Malang ke Desa Pengkoljagong maupun ke Pusat Kec. Jati. Kami sangat berterimakasih karena TMMD akan membangun jalan ini,” tambah Kades Sugiyono. 

Usai penandatanganan naskah TMMD, rombongan Danrem, Dandim, dan Forkopimda melaksanakan tinjauan ke lapangan untuk memantau langsung dimulainya kegiatan pembangunan jalan di Alas Malang yang berjarak sekitar 40 kilometer dari pusat Kota Blora.  (ADY/Red)

Read More

Pastikan Layanan Publik Mulai Berjalan, Bupati Sidak MPP dan Presensi Online ASN

BLORA - Untuk memastikan layanan masyarakat telah berjalan dengan baik pasca libur lebaran. Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, bersama Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM., pada Senin siang (09/05/2022) melaksanakan sidak ke Mal Pelayanan Publik (MPP). Sidak didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE., M.Si, dan Asisten Administrasi, Pujo Catur Susanto, SE., MM.

Setibanya di MPP, Jl. Blora-Cepu km 5, Bupati dan rombongan langsung memantau pelayanan masyarakat. Tampak warga sedang mengantri mengurus sejumlah dokumen di MPP Blora. Bergegas, Kepala DPMPTSP Bondan Arsiyanti, SH., M.Si., dan Sekretaris Dindukcapil Dra. Zulis Susilarti, menghampiri Bupati dan menjelaskan jenis jenis pelayanan yang buka.

Sejumlah pos layanan ada yang kosong karena hanya membuka pelayanan hingga pukul 12.00 WIB saja. Sedangkan untuk pos layanan instansi vertikal masih ada yang belum buka.

Usai dari MPP, Bupati dan rombongan bertolak ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk mengecek presensi onli ne ASN se Kabupaten Blora. Setibanya di BKD, Bupati bersama Wakil Bupati, Sekda, dan Asisten Administrasi langsung menuju sekretariat untuk cek presensi online.

Didampingi Kepala BKD, Drs. Heru Eko Wiyono, M.Si., Bupati pun langsung duduk untuk memegang mouse computer yang digunakan untuk server presensi online ASN. Beberapa Dinas, SKPD dilihat langsung oleh Bupati.

“Ya, hari ini kita laksanakan sidak ke MPP bersama dengan Bu Wakil Bupati, Pak Sekda  dan jajaran. Alhamdulillah pelayanan sudah berjalan. Kita ingin hari pertama kantor langsung cek pelayanan publik utama, dan kita memastikan bahwa layanan untuk masyarakat telah berjalan. Bahkan 4 Mei kemarin MPP mulai buka melayani pemudik,” ucap Bupati.

Pihaknya juga minta MPP ini bisa terus memberikan pelayanan secara prima jadi tidak boleh kendor. 

"Jadi setelah launching tahun lalu kita niatkan memang ini untuk pelayanan kepada masyarakat , ini menjadi spirit kita bahwa pelayanan adalah yang utama, " imbuhnya. 

Terkait adanya sejumlah loket atau pos layanan yang kosong, pihaknya mengaku dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat khusus membahas tentang MPP ini. 

"Mungkin beberapa OPD yang masih kosong akan kita rapatkan, persoalannya apa atau karena SDM atau karena yang lain, termasuk mekanisme operasionalnya seperti apa. Akan kita undang semuanya, termasuk instansi vertikal seperti Samsat, Imigrasi dan lainnya," imbuhnya.

Sedangkan ketika di BKD, Bupati menyampaikan bahwa pihaknya memastikan seluruh ASN taat mulai masuk kerja  Senin, 9 Mei 2022.

“Kita lihat presensi online secara langsung dari BKD. Salah satunya melihat Bappeda, presensinya sudah bagus. Sedangkan di BKD sendiri ada dua yang izin karena masih tugas belajar. Kita ingin kedepan kualitas presensi online ini bisa terus ditingkatkan dan diintegrasikan dengan command center yang ada di Setda. Sehingga akan kelihatan langsung mana ASN yang kerap terlambat dan tidak masuk,” tambah Bupati.

Pihaknya juga mendorong BKD bisa berkoordinasi dengan Dinkominfo dan Dinas Pendidikan, agar presensi online dari pedesaan dan sekolah yang sulit signal bisa diperlancar. Dirinya meminta agar Dinas Pendidikan bisa memetakan sekolah mana saja yang sulit presensi online. (ADY/Red)

Read More