Pimpinan DPRD Blora Pantau Pelaksanaan Tes SKD CPNS di UNIMUS Semarang


BLORA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora meninjau langsung pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora tahun 2024, yang berbasis Computer Assisted Test (CAT), di Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) pada Jumat,  (8/11/2024).

Pimpinan DPRD Blora hadir didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Blora, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Saya hadir hari ini untuk memonitor pelaksanaan tes SKD di Universitas Muhammadiyah Semarang, melihat kesiapan panitia, dan memastikan setiap tahapan berjalan lancar. Kami berharap proses tes SKD untuk Kabupaten Blora dapat terus berjalan baik tanpa hambatan hingga selesai,” ujar Pimpinan DPRD Blora.

Pimpinan DPRD Blora  berharap para peserta dapat mengikuti tes dengan maksimal dan memperoleh hasil terbaik sesuai harapan.

“Kami berharap para peserta dapat memberikan yang terbaik, terus berdoa dan berusaha agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan,” jelas Pimpinan DPRD Blora.

Selain itu, Pimpinan DPRD Blora memberikan semangat kepada peserta yang belum memenuhi ambang batas atau passing grade dalam ujian CAT kali ini.

Sementara itu, Kepala BKD Blora, Heru Eko Wiyono menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 293 Tahun 2024, Kabupaten Blora mendapat alokasi 208 formasi PNS untuk tahun anggaran 2024, yang terdiri dari 128 tenaga kesehatan dan 80 tenaga teknis.

Dari total 3.517 pelamar, sebanyak 3.181 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi, sementara 336 pelamar tidak lulus. BKD Blora mencatat, peserta tes SKD tahun ini tersebar di beberapa titik lokasi (tilok) yang berada di berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan wilayah lain di luar pulau, termasuk Tarakan, Ambon, Balikpapan, dan Jayapura. 

"Bahkan, beberapa peserta mengikuti tes SKD di luar negeri, yaitu di Kedutaan Besar RI di Budapest," tandas Kepala BKD Blora. (Humas Blora)
Share:

Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan 2024-2029 Khidmat Dilaksanakan


𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan 2024-2029.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Blora Sementara Mustopa, S.Pd.I., didampingi oleh sejumlah unsur pimpinan DPRD Blora di ruang pertemun DPRD Blora, Kamis (17/10/2024).

Hadir dalam rapat paripurna Plt. Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM, Forkopimda Blora, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Anggota DPRD Blora, Bawaslu Blora, KPU Blora, Pengurus Partai Politik, serta keluarga.

Mengawali rapat paripurna, Mustopa menyampaikan, sebagaimana diketahui bahwa, berdasar ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan Sementara mempunyai empat tugas, yaitu Memimpin rapat DPRD, Memfasilitasi pembentukan fraksi, Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan tentang Tata Tertib DPRD, Memproses penetapan Pimpinan DPRD yang definitif.

“Terkait tugas-tugas tersebut, pada forum ini perlu kami sampaikan salah satu tugas pimpinan sementara yaitu memproses penetapan pimpinan definitif,” jelasnya.

Mustopa membeberkan, Pada 25 September 2024 yang lalu, telah disampaikan dalam rapat paripurna tentang penetapan empat orang Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu Ketua DPRD Mustopa, S.PdI dari PKB, Wakil Ketua HM. Dasum, SE, MMA : dari PDI Perjuangan, Wakil Ketua Siswanto, S.Pd, MH dari Partai Golkar, Wakil Ketua Lanova Candra Tirtaka dari Partai Gerindra.

Berdasar ketentuan Pasal 72 ayat (4) Tata Tertib DPRD, Pimpinan Sementara menetapkan Keputusan DPRD tentang Nama Calon Pimpinan DPRD, dan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Blora untuk memperoleh peresmian pengangkatannya.

Dijelaskannya, memenuhi ketentuan tersebut, Pimpinan Sementara menetapkan Keputusan DPRD Nomor : 100.1.4/ 29/ 2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Blora.

Selanjutnya, mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Blora untuk diresmikan pengangkatannya dengan surat Nomor : 170/4070 tanggal 30 September 2024 perihal Usul Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029.

Kemudian, Pj. Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/212 Tahun 2024, tertanggal 13 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Berdasar ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa, sebelum memangku jabatannya Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

“Oleh karena itu, hari ini Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 diselenggarakan Rapat Paripurna DPRD dengan acara Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2024-2029,” ucap Mustopa.

Sebelum melaksanakan pengucapan sumpah/janji, sebagai Pimpinan Sementara pihaknya menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama kepada anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada selama melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Sementara.

“Kami mohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas tersebut, masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Selanjutnya, Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2024-2029 berjalan tertib dan khidmad dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Mustopa mengungkapkan, berdasar ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu, Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan. Menyusun rencana kerja pimpinan DPRD. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua.

Kemudian, Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain. Menyelenggarakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya. Mewakili DPRD di Pengadilan.

Selanjutnya, Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa, Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial,” tuturnya.

Oleh karena itu jiwa dan semangat kebersamaan pimpinan, mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas kepemimpinan DPRD Kabupaten Blora. Suasana kedamaian dalam berdemokrasi, harus selalu diutamakan dan terpelihara dengan sebaikbaiknya.

“Perbedaan latar belakang partai politik pasti ada, namun kepentingan rakyat harus selalu diutamakan, sehingga fungsi dan peran lembaga perwakilan rakyat benar-benar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menyampaikan atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Blora, menyampaikan ucapan selamat kepada Mustopa, S.Pd.I. dari PKB sebagai ketua DPRD Kabupaten Blora, H. M. Dasum, S.E., M.M.A. dari PDIP, Siswanto, S.Pd., M.H. dari partai Golkar dan Lanova Candra Tirtaka dari Parati Gerindra, sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, yang baru saja di ambil sumpah janjinya sebagai Pimpinan DPRD KabupatenBlora masa jabatan 2024-2029.

“Kami yakin, Bapak-Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Blora masa jabatan 2024-2029 ini memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan amanah yang telah diberikan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat menjaga dan menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Tri Yuli Setyowati.

Plt Bupati Blora Tri Yuli  Setyowati juga optimis, melalui Pengambilan Sumpah/ Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Blora masa jabatan 2024-2029 ini, lembaga DPRD Kabupaten Blora akan semakin solid dalam menjalankan tiga fungsi utamanya sesuai pasal 96 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yakni fungsi pembentukan peraturan daerah; fungsi penyusunan anggaran dan fungsi pengawasan.

“Dan kami yakin, jika hal ini berjalan optimal, kami optimis, Kabupaten Blora akan berdaya saing serta unggul di tingkat nasional maupun global dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk itu Tri Yuli kembali mengajak, sinergi Pemerintah Kabupaten Blora dan DPRD Kabupaten Blora harus terus kita perkuat, agar kita dapat memastikan integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil nantinya, tetap bermuara terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Mendagri, dimana sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerja sama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional,agar kita dapat membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Selanjutnya, dalam rangka menyambut Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk ikut mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini hingga Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan.

“Karena suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk Pemerintah Daerah dan DPRD,” kata Plt Bupati Blora Tri Yuli Setyowati.

Sementara itu tari Gambyong Mari Kangen dari sanggar seni Melati Blora mewarnai Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan 2024-2029. 

Penyerahan palu oleh Ketua DPRD Blora (2019-2024) HM. Dasum kepada Mustopa (2024-2029)  menjadi simbol alih kepemimpinan  DPRD Kabupaten Blora  (Red/Humas DPRD).
Share:

Rapat Paripurna DPRD Blora Penyampaian Ranperda Tentang APBD Tahun 2025 dan Nota Keuangan

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Rencana pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Blora pada RAPBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.221.850.765.000,00.,  dari pendapatan itu, direncanakan belanja II l daerah pada tahun yang sama mencapai sebesar Rp2.457.550.765.000,00.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Blora, H. Arief Rohman dalam sambutan pengantar pada rapat paripurna DPRD Blora dengan agenda penyampaian Ranperda Tentang APBD Kabupaten Blora Tahun 2025 beserta nota keuangannya dari Bupati kepada DPRD, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Selasa (17/9/2024).

Bupati Blora, H. Arief Rohman menyampaikan, pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp488.850.000.000,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.733.000.765.000,00.

‘’Pendapatan transfer tersebut masih menggunakan prognosis tahun sebelumnya di luar DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi. Selanjutnya akan disesuaikan setelah ada informasi resmi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," jelas Bupati Blora. 

Terkait rencana belanja daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2025, dikemukakan Bupati Blora, sebesar Rp2.457.550.765.000,00. 

‘’Penyusunan Belanja Daerah mempertimbangkan prinsip efisiensi dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat,” ucap Bupati Blora.

Dikemukakan, rincian Belanja Daerah tersebut mencakup Belanja Operasi sebesar Rp1.589.375.001.200,00, belanja modal sebesar Rp402.465.927.800,00, belanja tidak terduga sebesar Rp17.672.823.000,00, dan belanja transfer sebesar Rp448.037.013.000,00.

Untuk pembiayaan daerah, Bupati Blora merinci pembiayaan daerah yang dianggarkan pada tahun anggaran 2025 diantaranya meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

"Diantaranya, rencana penerimaan pembiayaan yang dianggarkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp260.700.000.000,00.," ujar Bupati Blora.

Penyertaan Modal

Selanjutnya, rancangan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan dalam PPAS Tahun 2025 sebesar Rp 25.000.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo sebesar Rp15.000.000.000,00.

"Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa struktur anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp235.700.000.000,00. Defisit ini dapat ditutup dari pembiayaan netto sebesar
Rp235.700.000.000,00, sehingga secara riil pada RAPBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp0,00 (nol rupiah)," ucap Bupati Blora. 

Didalam rapat paripurna yang dirangkaikan Pembentukan Fraksi DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan 2024-2029, Bupati Blora berharap agar tahapan penyusunan Perda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 tersebut berharap bisa berjalan lancar.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blora, kami sampaikan selamat atas terbentuknya Fraksi DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2024-2029,” kata Bupati Blora.

Diharapkan pula, Rancangan Perda tersebut dapat segera dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan demikian roda pemerintahan dan proses pembangunan di Kabupaten Blora dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan hasilnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Semoga apa yang sudah ditetapkan dapat
memberikan kemanfaatan bagi kemajuan Kabupaten Blora. Besar harapan kami Bapak/ Ibu legislatif dapat terus bersinergi dengan kami (eksekutif) menciptakan gagasan atau kebijakan inovatif melalui pembentukan peraturan daerah yang secara riil mampu menggerakkan perubahan dan perbaikan di Kabupaten Blora,” tandas  Bupati Blora. (Prokompim/Redaksi)
Share:

Program TMMD Kodim 0721/Blora di Sidomulyo Banjarejo Tepat dan Menjawab Kebutuhan Masyarakat


𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Sejumlah pembangunan infrastruktur dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora  melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). 

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Blora, Agus Puji Mulyono, S.Sos.,M.Si menilai pembangunan tersebut tepat, dikarenakan menjawab kebutuhan masyarakat.

“TMMD Reguler ke-122 Tahun Angaran 2024 yang dititikberatkan pada sarana-prasarana dan akses jalan yang baik, saya rasa sangat tepat, khususnya untuk memperlancar akses transportasi yang mengangkut hasil bumi, dan mendekatkan jarak bagi anak-anak dari Desa Sidomulyo yang bersekolah di Blora atau Randublatung,” terang Agus Puji Mulyono saat hadir mewakili Plt Bupati Blora Tri Yuli Setyowati ST, MM, pada Upacara Pembukaan TMMD Reguler ke-122, Rabu (2/10/2024) di Lapangan Desa Sidomulyo

Dengan demikian, tambah Agus Puji Mulyono, saya harap pembangunan ini dapat berdampak positif terhadap masyarakat. Sekaligus pemerintah daerah bersama TNI Polri ingin hadir memberikan solusi kepada masyarakat.

“Jadi selama ini masyarakat mengeluhkan tentang jalan, jadi di hari ini TMMD ini kita akan menyenangkan masyarakat dengan infrastruktur,” imbuh Agus Puji Mulyono.

Disampaikannya, dalam TMMD ini dilakukan pembangunan jalan, talud dan jembatan sebagai penghubung antarwilayah dan akses jalan pendekat ke pusat kota, Selain itu, untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat, juga dilakukan pembangunan sumur bor.

“Pembangunan 3 (tiga) titik sumur bor sebagai upaya penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat, berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah,” Jelas Agus Puji Mulyono.

Selanjutnya, akan dilaksanakan pula pembangunan 9 (sembilan) RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan 1 (satu) unit bantuan rumah yang berasal dari Baznas Kabupaten Blora.

Tak hanya itu, sejumlah kegiatan penyuluhan - penyuluhan akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bela negara dan membangun karakter bangsa, meningkatkan kesehatan masyarakat, terbentuknya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan meningkatnya kapasitas sumber daya masyarakat desa.

Danrem 073/Makutarama, Kolonel Inf Ari Prasetya, S.E., M.Han. mengungkapkan bahwa dalam kegiatan TMMD Reguler ke-122 ini akan dilaksanakan serangkaian kegiatan mencakup fisik dan non fisik.

Danrem mengatakan, diharapkan lewat program ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Ada pembangunan talud, jalan, RTLH, sumur bor kita buat 3, kemudian ada jembatan kita buat dalam rangka lebih mensejahteraklan masyarakat, peran serta pemerintah bisa lebih dirasakan masyarakat, mudah mudahan bermanfaat,” ungkap Kolonel Inf Ari Prasetya.

Pada kesempatan itu, Dandim 0721/Blora, Letkol Czi. Yuli Hartanto, S.E merinci sejumlah pembangunan infrastruktur yang dilakukan.

Diantaranya pembangunan infrastruktur berupa jalan makadam sepanjang 1,7 kilometer, dan jembatan dengan panjang 6 meter dan lebar lebih dari 3 meter yang nantinya akan mempermudah akses masyarakat. 

Didukung pula oleh pembangunan 3 talud yang masing-masing dengan panjang 269 meter, 230 meter, dan 349 meter.

“Untuk jembatan yang awalnya jembatan itu tidak bisa dilalui mobil, saat ini kita bongkar dan sedang pengerjaan, Insya Allah nanti bisa dilalui mobil,” tandas Letkol Czi. Yuli Hartanto.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 073/Makutarama, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dandim 0721 Blora dan Kapolres, didampingi Ketua PN, Kepala PMD, Forkopimcam Banjarejo dan Kades Sidomulyo, turut meletakan batu pertama pembangunan sumur bor. Termasuk melakukan penanaman pohon di area lapangan Desa, Sekaligus meninjau progress pembangunan jembatan dan talud. (Prokompim/Redaksi)
Share:

Rapat Paripurna DPRD Blora 2024, Pendapatan Daerah Tahun 2025 Direncanakan Rp 2,2 Triliun


𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Rencana pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Blora pada RAPBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.221.850.765.000,00.,  dari pendapatan itu, direncanakan belanja daerah pada tahun yang sama mencapai sebesar Rp2.457.550.765.000,00.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Blora, H. Arief Rohman dalam sambutan pengantar pada rapat paripurna DPRD Blora dengan agenda penyampaian Ranperda Tentang APBD Kabupaten Blora Tahun 2025 beserta nota keuangannya dari Bupati kepada DPRD, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Selasa (17/9/2024).

Bupati Blora, H. Arief Rohman menyampaikan, pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp488.850.000.000,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.733.000.765.000,00.

‘’Pendapatan transfer tersebut masih menggunakan prognosis tahun sebelumnya di luar DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi. Selanjutnya akan disesuaikan setelah ada informasi resmi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," jelas Bupati Blora. 

Terkait rencana belanja daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2025, dikemukakan Bupati Blora, sebesar Rp2.457.550.765.000,00. 

‘’Penyusunan Belanja Daerah mempertimbangkan prinsip efisiensi dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat,” ucap Bupati Blora.

Dikemukakan, rincian Belanja Daerah tersebut mencakup Belanja Operasi sebesar Rp1.589.375.001.200,00, belanja modal sebesar Rp402.465.927.800,00, belanja tidak terduga sebesar Rp17.672.823.000,00, dan belanja transfer sebesar Rp448.037.013.000,00.

Untuk pembiayaan daerah, Bupati Blora merinci pembiayaan daerah yang dianggarkan pada tahun anggaran 2025 diantaranya meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

"Diantaranya, rencana penerimaan pembiayaan yang dianggarkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp260.700.000.000,00.," ujar Bupati Blora.

Penyertaan Modal

Selanjutnya, rancangan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan dalam PPAS Tahun 2025 sebesar Rp 25.000.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo sebesar Rp15.000.000.000,00.

"Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa struktur anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp235.700.000.000,00. Defisit ini dapat ditutup dari pembiayaan netto sebesar
Rp235.700.000.000,00, sehingga secara riil pada RAPBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp0,00 (nol rupiah)," ucap Bupati Blora. 

Didalam rapat paripurna yang dirangkaikan Pembentukan Fraksi DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan 2024-2029, Bupati Blora berharap agar tahapan penyusunan Perda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 tersebut berharap bisa berjalan lancar.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blora, kami sampaikan selamat atas terbentuknya Fraksi DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2024-2029,” kata Bupati Blora.

Diharapkan pula, Rancangan Perda tersebut dapat segera dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan demikian roda pemerintahan dan proses pembangunan di Kabupaten Blora dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan hasilnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Semoga apa yang sudah ditetapkan dapat
memberikan kemanfaatan bagi kemajuan Kabupaten Blora. Besar harapan kami Bapak/ Ibu legislatif dapat terus bersinergi dengan kami (eksekutif) menciptakan gagasan atau kebijakan inovatif melalui pembentukan peraturan daerah yang secara riil mampu menggerakkan perubahan dan perbaikan di Kabupaten Blora,” tandas  Bupati Blora. (Prokompim/Redaksi)
Share:

Ketika Para Petani Tembakau 'Ngudoroso' dengan Bupati Blora

 
𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman mendapatkan keluhan dari sejumlah para petani Tembakau di Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.

Keluh kesah para petani ini disampaikan DI acara pelatihan pasca panen Tembakau di, lapangan Indoor volly Desa Sarirejo, kecamatan Bogorejo, yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Selasa (10/9/2024).
 
Di pelatihan yang diikuti oleh seluruh Kelompok tani tembakau Se-Kecamatan Bogorejo diisi dari PT sadana Arif Nusa dari Rembang itu, menjadi dialog untuk bertukar pemikiran, dan permasalahan yang dihadapi para petani selama ini.

Waluyo, salah satu Petani tembakau dari Gapoktan Ngudi makmur, Desa Gembol, mengatakan, dalam tanam mengalami keterlambatan tanam. Hal ini dikarenakan tidak adanya alat bantu dalam penggarapan lahan.

"Saya harap ada bantuan traktor Pak. Karena tembakau itu harus tepat waktu, dan  kemarin itu yang tanam terakhir sudah agak terlambat, sehingga kekurangan air dan hasilnya kurang maksimal," ungkapnya. Menurutnya, jika ada bantuan traktor tentunya tanamnya bisa lebih cepat. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Sugianto, salah satu petani tembakau dari Desa Sarirejo. Dia  mengusulkan agar ada bantuan sumur, dan bantuan Cultivator. "Saya dari perwakilan Gapoktan, mohon bantuannya agar bisa membantu para petani tembakau yang ada disini," pintanya.

Segera Usulkan

Menanggapi hal itu, Bupati  Arief Rohman menyatakan,  segera menindaklanjuti dan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar ini bisa sejalan untuk nanti mengusulkan bantuan-bantuan apa yang dibutuhkan dari para petani tembakau di Blora.

"Segera dibuat suratnya dan saya tanda tangan. Dari hasil serap aspirasi bapak-bapak ini kita punya pemetaan akhirnya.  Yang mendesak dibutuhkan di pekerjaan ini, saya kira dengan kelompok-kelompok yang desa lain hampir sama," ucapnya.

Disisi lain, orang nomor satu di Blora ini juga menjelaskan,  Blora menjadi salah satu lumbung pangan utama yang ada di Jawa Tengah. Mulai dari  produksi beras, selain itu ada jagung dan produk-produk yang lainnya termasuk tembakau, yang  produksinya cukup bagus.

"kita berharap bahwasanya upaya yang sudah kita lakukan ini akan terus bisa kita tingkatkan kedepan.  Kami sadar bahwasanya keterlibatan pemerintah harus hadir mendampingi para petani," ucapnya.

Pada bagian lain, Bupati Arief  minta agar petani harus terus kreatif, inovatif, dan mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.  Salah satunya dengan berinovasi dengan menanam tembakau.  

Menurutnya, tembakau merupakan salah satu komoditas yang berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Memang tidak  semudah menanam padi atau jagung. Tetapi tidak ada yang sulit jika mau belajar dan tekun. Selain itu, Pemerintah Blora juga memberikan dukungan pada para petani yang menanam tembakau. 

Terpisah, Kepala Desa Sarirejo, Sartono, saat mengikuti acara, berharap semoga dalam pelatihan dan sharing ini nanti dapat maksimal dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. 

''Beralih tanam tembakau karena saat ini lebih bagus.  Hal ini saya rasakan sendiri setelah menanam tembakau kurang lebih di lahan 2 Hektar,'' paparnya. (Prokompim/Redaksi)
Share:

Bupati Arief Rohman Perhatikan Serius Pendidikan Umum dan Keagamaan di Blora


𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Ini komitmen Bupati Blora di sektor pendidikan, baik umum maupun pendidikan keagamaan bagi warganya. Ditandaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora akan terus memperhatikan sektor pendidikan tersebut, salah satu bukti kongkritnya, saat ini telah menjalin hampir 58 perguruan tinggi baik negeri dan swasta.

Dengan menjalin kerjasama dengan banyak perguruan tinggi itu, akan membuka kesempatan lebar-lebar kepada warga Blora, utamanya yang secara ekonomi tidak mampu  untuk bisa menempuh pendidikan hingga di perguruan tinggi.

Saat menghadiri kegiatan Indonesia Bahagiakan Santri (ISB) yang digelar di Graha Larasati, Blora, Minggu (8/9/2024), Bupati Blora H. Arief Rohman menegaskan bahwa salah satu bukti nyata bahwa Pemkab Blora menaruh perhatian serius terhadap sektor pendidikan keagamaan, selain juga pendidikan umum, adalah dengan memperhatikan pendidikan bagi para santri hafidz hafidzah berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Dicontohkan, beberapa waktu lalu pihaknya sempat menemui salah satu hafidzah, siswi berprestasi di Blora, berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Menyusul Pemkab telah kerjasama dengan hampir 58 perguruan tinggi baik negeri dan swasta, hafidzah tersebut ditawari kuliah lagi dengan  beasiswa dari pemerintah.

"Alhamdulillah yang bersangkutan diterima di Politeknik PUPR," ujar Bupati Blora.

Dengan pengalaman itu, lanjut Bupati Blora, ke depan pihaknya akan terus  memberikan motivasi kepada para santri untuk giat belajar dan tak patah semangat. Pemerintah Kabupaten Blora akan mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kualitas SDM Blora.

"Adik-adik hafidz, hafidzah, kalian harus semangat.  Kita Pemkab Blora terus mendukung. Kalau bisa cita-citanya tidak hanya lulus SLTA, melainkan bisa melanjutkan sampai perguruan tinggi. Pemkab komitmen untuk mendukung program pendidikan yang ada di Blora ini," tandas Bupati Blora.

Apresiasi Bupati

Sementara itu, saat hadir  di kegiatan Indonesia Bahagiakan Santri (ISB) yang digelar di Graha Larasati, pihaknya mengapresiasinya.  

Dikemukakan, lewat kegiatan tersebut, sebagai salah satu bentuk apresiasi dukungan dan kepedulian, kepada ratusan santri Blora khususnya mereka penghafal Al Quran maupun santri yatim/piatu.

"Saya sangat apresiasi sekali dan Insya Allah siap mendukung program-program yang dilaksanakan," ungkap Bupati Blora.  

Bahkan di kesempatan itu, Bupati Blora memberikan semangat dan motivasi kepada para santri yang hadir. Sekaligus, secara simbolis menyerahkan paket bingkisan kepada santri.

Pihaknya, yakin gerakan Indonesia Bahagiakan Santri (IBS)  maupun Gerakan Infaq Beras (GIB)  adalah gerakan yang luar biasa.  Program tersebut juga sejalan dengan program Pemkab Blora, yakni salah satunya program di tiap 1 desa terdapat setidaknya 1 atau 2 penghafal Al Quran.

"Jumlah hafidz hafidzah yang ada di Blora ini luar biasa, peningkatannya sudah sangat luar biasa," ucap Bupati Blora.

Tidak lupa Bupati Blora  mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Indonesia Bahagiakan Santri di Kabupaten Blora. Termasuk segenap pihak yang telah mendukung para santri-santri Pondok Pesantren yang ada di Blora.

"Semoga InshaAllah akan menjadi catatan amal jariyah untuk para donatur semuanya," kata Bupati Blora.

Bupati Blora juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas Pasukan Amal Saleh (Paskas), Gerakan Infaq Beras Blora, dan segenap relawan yang telah berpartisipasi dalam melayani dan membantu para santri di wilayah Blora. (Prokompim/Redaksi)
Share:

Bupati dan Sejumlah Pejabat Blora Ziarah Kemerdekaan ke Makam Pahlawan Nasional Asli Blora di Yogyakarta



YOGYAKARTA - Ada yang istimewa di kegiatan ziarah kemerdekaan tahun ini, dalam rangka menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pemkab Blora. Selasa (6/8/2024), Bupati H. Arief Rohman beserta jajarannya melakukan ziarah kemerdekaan ke makam pahlawan nasional asli Blora,  RM. Adi Soemarmo Wirjokoesoemo, di TMP Kusuma Negara, Kota Yogyakarta.

Ikut dalam rombongan ziarah kemerdekaan tersebut, para Asisten Sekda, Kepala OPD terkait, hingga perwakilan Kantor Kemenag Blora dan perwakilan dari Kodim 0721/ Blora.

Setidaknya ada 3 makam di TMP Kusuma Negara, Kota Yogyakarta yang diziarahi Bupati Arief dan rombongan . Masing-masing, makam Pahlawan Nasional Jenderal Besar Sudirman, yang namanya diabadikan sebagai nama jalan raya dari eks Stasiun Blora ke arah timur sampai Yonif 410/Alugoro.

Yang kedua makam Pahlawan Nasional RM. Adi Soemarmo Wirjokoesoemo, perintis TNI AU kelahiran Blora 31 Maret 1921 yang gugur pada 29 Juli 1947.  Dan yang ketiga makam Kolonel Inf. Purnawirawan Soepadi Joedodarmo, Bupati Blora ke -22 yang menjabat periode 1973-1979.

Bupati Arief Rohman menjelaskan,  ziarah kemerdekaan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke -79 ke makam pahlawan nasional asli Blora di TMP Kusuma Negara, Yogyakarta, kali pertama digelar oleh Pemkab Blora.

Dikemukakan, biasanya kalau HUT RI ziarahnya hanya ke Taman Makam Pahlawan yang ada di Blora saja saat renungan suci. '' Untuk tahun ini kami mencoba menggelar ziarah juga ke makam para pahlawan asli Blora yang berada di luar kota. Seperti yang ada di Yogyakarta ini," jelas Bupati.

Pahlawan Nasional

Menurutnya, ia dan rombongan sengaja datang ke Yogyakarta untuk menziarahi makam Pahlawan Nasional RM. Adi Soemarmo Wirjokoesoemo, yang merupakan pahlawan nasional kelahiran Blora.

"Selain Jendral Sudirman dan Pak Soepadi Joedodarmo yang dimakamkan di TMP Nasional Kusuma Negara Yogyakarta, kami juga menziarahi makam Adi Soemarmo. Kami baru kali ini menziarahi, ternyata beliau pahlawan nasional asal Blora," tambah Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu.

Yang mana, berdasarkan informasi yang ia peroleh. Adi Soemarmo gugur dalam upaya mempertahankan Kemerdekaan RI. Gugur dalam usia muda, baru 26 tahun. Seorang anggota perintis TNI AU angkatan pertama, sekaligus pendiri sekolah Radio Telegrafis Udara yang pertama kali di lingkungan Angkatan Udara, embrio dari Sekolah Radio Udara AURI.


Peran radio AURI saat awal Kemerdekaan 1945-1947 sangat besar karena mampu membuka mata dunia terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

Adi Soemarmo wafat saat misi pengiriman obat-obatan PMI menggunakan pesawat dari India - Malaya (Malaysia) ke Yogyakarta. Saat hendak mendarat di Bandara Maguwo (kini Bandara Adisutjipto) pesawat yang ditumpangi Adi Soemarmo, bersama Adisoetjipto dan Abdul Rahman Saleh, ditembak oleh pesawat Belanda dan jatuh di Ngoto, Bantul pada 29 Juli 1947.

Jenazahnya lantas dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki saat itu,  kini TMP Nasional Kusuma Negara, Kota Yogyakarta. Yang tidak jauh dari Makam Jendral Besar Sudirman.  Untuk mengenang kejadian tanggal 29 Juli 1947 tersebut, sejak tahun 1955, hari itu  dijadikan sebagai Hari Berkabung AU, kini Hari Bakti TNI AU. 

Terhitung tanggal 9 November 1974, Pemerintah Indonesia menetapkan Adi Soemarmo sebagai Pahlawan Nasional berdasar Keputusan Presiden No. 071/TK/1974. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama Bandar Udara Adi Soemarmo, Boyolali.

"Sehingga sebagai bentuk penghormatan, hari ini menjelang HUT RI ke 79, kami ziarah ke makam beliau di TMP Nasional Kusuma Negara. Semoga jasa jasa para pahlawan diterima Allah SWT. Amiin."

Selain untuk mengenang jasa para pahlawan, lanjut Bupati Arief, kegiatan ziarah yang dilakukan bersama jajaran, sekaligus untuk mengenalkan dan mengingatkan kepada warga Kabupaten Blora bahwa ada pahlawan nasional TNI AU dari Blora.

"Sebenarnya masih ada lagi pahlawan nasional kelahiran Blora. Yakni RM. Djokomono Tirto Adhi Suryo, Bapak Pers Nasional, penggerak pers pertama Indonesia yang makamnya ada di Bogor. Semoga ada kesempatan kita ziarah kesana," pungkasnya.

Saat tiba di lokasi, Bupati dan rombongan langsung diterima pengelola TMP Nasional Kusuma Negara, dan dipersilahkan melaksanakan ziarah yang didahului dengan prosesi penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Dilanjutkan doa tahlil singkat yang dipimpin perwakilan Kemenag Blora dan tabur bunga.

Usai ziarah, Bupati dan rombongan berkesempatan melihat monumen tugu peringatan jatuhnya pesawat yang ditumpangi mendiang Adi Soemarmo di Bantul. Yang mana monumen tersebut bersebelahan dengan makam Adi Soetjipto dan Abdul Rahman Saleh. (Prokompim/Redaksi)

Share:

Empat Raperda Kabupaten Blora 2024 Disetujui DPRD Bersama Pemkab



𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Empat Rancangan Peraturan  Daerah (Raperda) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam rapat paripurna yang digelar di ruang pertemuan DPRD Blora. Rabu,  31 Juli 2024.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Blora, didampingi sejumlah Wakil Ketua DPRD setempat, dihadiri Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati,  beserta unsur Forkopimda, Anggota DPRD Blora dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Blora, HM. Dasum dalam pengantarnya menyampaikan, rapat paripurna kali ini dilaksanakan dalam rangka persetujuan bersama terhadap empat Raperda Kabupaten Blora Tahun 2024.  

“Berdasarkan jadwal Badan Musyawarah, agenda rapat paripurna hari ini adalah persetujuan bersama terhadap empat Raperda Kabupaten Blora tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak, Sistem Kesehatan Daerah, Pembangunan Keluarga, serta Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora,” jelas HM. Dasum.   

Dikemukakan, pembahasan Raperda tersebut telah diselesaikan. Selajutnya berdasar Surat Bupati Blora tanggal 03 Juni 2024 Nomor : 100/3.2/2416, Nomor : 100/3.2/2417, Nomor : 100/3.2/2419 dan Nomor : 100/3.2/2421 perihal fasilitasi Raperda Kabupaten Blora tersebut telah dikirimkan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dimintakan fasilitasi.

Berdasar surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/1535 tanggal 05 Juli 2024, Nomor : 180.0/1553 tanggal 08 Juli 2024,  Nomor : 180.0/1562 tanggal 08 Juli 2024 dan Nomor : 060/171 tanggal 15 Juli 2024 telah disampaikan hasil fasilitasi atas Raperda tersebut.

“Dari hasil fasilitasi tersebut dinyatakan bahwa, ada beberapa poin yang  perlu dilakukan penyempurnaan,” ucap HM. Dasum.

Guna menindaklanjuti hasil fasilitasi tersebut, lanjut HM. Dasum,  pada 22 Juli 2024 yang lalu telah dilakukan rapat antara Pansus DPRD Blora dengan Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Blora untuk menyempurnakan Raperda sesuai hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

Sebelum empat Raperda itu disetujui bersama, Juru bicara Bapemperda DPRD Blora H. Anif Mahmudi, S.Kep., terlebih dahulu menyampaikan laporan Pansus tentang tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap empat Raperda tersebut. Setelah itu dimintakan persetujuan bersama, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara  Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati dan Ketua DPRD Blora HM. Dasum serta sejumlah Wakil Ketua DPRD Blora.

Sebelum rapat paripurna berakhir, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, membacakan sambutan Bupati Blora H. Arief Rohman.


“Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas persetujuan DPRD terhadap empat Raperda berikut, tentang Kabupaten Layak Anak. Sistem Kesehatan Daerah. Pembangunan Keluarga dan Perubahan Kedua Atas Perda 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora,” kata Wabup Tri Yuli Setyowati.

Bupati Blora menyampaikan, pertama, Raperda tentang Kabupaten Layak Anak. Raperda ini sangat penting dalam mewujudkan Kabupaten Blora sebagai Kabupaten Layak Anak. Anak-anak adalah masa depan kita, dan memberikan mereka lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang mereka adalah tanggung jawab kita bersama.

“Melalui Raperda ini, kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Blora mendapatkan hak-haknya, seperti hak hidup, berkembang, perlindungan dan partisipasi anak,” kata Bupati Blora.

Kedua, Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk Sistem Kesehatan Daerah. Sistem kesehatan daerah diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Ketiga, Raperda tentang Pembangunan Keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan kualitas hidup individu.

“Melalui Raperda ini, kami berkomitmen untuk mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas, berketahanan, sehat, dan sejahtera. Pembangunan keluarga yang baik akan menghasilkan generasi yang kuat, berpendidikan, dan siap menghadapi tantangan masa depan,”  tegas Wabup Tri Yuli Setyowati.

Keempat, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora. Perubahan ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika dan kebutuhan organisasi pemerintahan yang terus berkembang.

“Dengan perubahan ini, kami berharap dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif akan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan lebih baik,” tandas Wabup Tri Yuli Setyowati. (DPRD/Redaksi)

Share:

Hot News

Pecah Bintang, Komunitas Tenis Blora Ucapan Selamat Kepada Kolonel Inf Ali Mahmudi

𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 ( SEPUTARBLORA.MY.ID ) —  Ketua Pelti Blora, Eko, mewakili Komunitas Tenis Blora, menyampaikan ucapan selamat dan ra...

Piblic Service

Piblic Service
Instagram

Blog Archive

Social Media

Technology

Next More »

Labels

Community

Next More »