𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 — Polemik nasib petani tebu di Kabupaten Blora akibat rusaknya mesin broiler dan berhentinya operasional PT. Gendhis Multi Manis (GMM) Todanan Blora mendapat perhatian serius DPRD Blora.
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora bersama sejumlah petani mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora.
Mereka memprotes keputusan PT GMM yang menghentikan musim giling lebih cepat dari jadwal, kebijakan itu dinilai merugikan karena masih banyak tebu rakyat yang belum dipanen.
APTRI Blora berharap pemerintah daerah bersama DPRD benar-benar mengawal persoalan ini. Pasalnya, tebu masih menjadi salah satu komoditas andalan yang menopang kehidupan ribuan keluarga petani di Kabupaten Blora.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Blora, Mustopa menegaskan pihaknya sedang mencari solusi agar keresahan petani tidak berlarut-larut, DPRD Blora akan menjembatani komunikasi antara PT GMM dan PG Trangkil, agar hasil panen petani di wilayah Blora tetap bisa terserap.
"Kita cari win-win solution, artinya keresahan petani tebu Blora ini bisa terakomodir," ujar Mustopa usai menerima audensi dengan petani tebu di Pendopo DPRD Blora, Rabu, 1 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Mustopa mengatakan bahwa DPRD juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Direktur Bulog pusat untuk mencari solusi.
"Ini dilakukan supaya ada solusi terkait kerusakan broiler, standart harga tebu dimasing-masing pabrik sehingga tidak menimbulkan kecemburuan kepada petani," tegas Mustopa. (Humas/Redaksi)
0 comments:
Post a Comment