BLORA - Ketika memberikan arahan secara virtual di hadapan kepala kelurahan dan kepala desa se-Kabupayen Blora serta Forkopimcamnya, Rabu (21/9/2022) di Pendopo Kabupaten Blora, Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo wanti-wanti kepada seluruh pihak agar tidak memotong bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Gubernur H. Ganjar Pranowo mendukung para penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas.
"Saya ingatin, ini mumpung ada penegak hukum biar semua aparatur tidak main-main. Kalau kita ingatkan baik-baik tidak bisa, saya minta aparatur untuk bertindak tegas. Pak Kapolres, Kejaksaan tidak usah ragu-ragu saya dukung. Pak Bupati bisa gerak cepat ," tandasnya.
Diketahui, belakangan ini di Blora sempat ramai dibicarakan terjadi pemotongan bantuan langsung tunai atau BLT BBM yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Randublatung. Saat ini untuk pelaku sudah dilakukan pembinaan.
Menyikapi informasi tersebut Ganjar menegaskan bahwa tidak boleh ada pemotongan bantuan kepada masyarakat. Baik bantuan kompensasi BBM maupun bantuan lainnya.
"Tolong bantuan dari pemerintah diberikan ke mereka yang tidak mampu. Jangan diambil. serupiah pun tidak boleh. Mau pakai alasan apapun tidak boleh. Bahkan kalau mereka mau kasih cashback, tolak! Biarkan mereka yang berhak mendapatkan penuh," pinta Gubernur.
Orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut mengajak kepada seluruh aparatur untuk memastikan agar bantuan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang berhak. Termasuk kaitanya dengan perbaikan pendataan.
"Kawan-kawan camat bisa mengawasi, kawan-kawan kades dan perangkatnya kita diminta untuk melayani masyarakat," ujarnya.
Gubernur mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora bersama Forkopimda dengan memberikan pengarahan kepada seluruh kepala desa dan kelurahan se kabupaten.
"Saya angkat jempol untuk keluarga yang da di bloea karena gerak cepat dan hari ini mengumpulkan semuanya, sebagai satu peringatan yang sangat keras," pungkas Gubernur Ganjar Pranowo.
Sepakat Perbaiki Data
Bupati Blora, H. Arief Rohman sepakat dengan arahan yang disampaikan Gubernur Ganjar. Didampingi Ketua DPRD Blora, Dandim 0721, Kapolres Blora, Kajari Blora, secara tegas Bupati meminta agar tidak terjadi lagi adanya pemotongan bantuan di Kabupaten Blora.
“Kita sudah tegas, setelah ini dari Pak Kapolres, Pak Kajari, dari aparat penegak hukum, kita sudah kasih warning melalui kepala desa kalau ada bantuan yang dipotong lagi, akan kita tindak tegas,” tandas Bupati.
Bupati Blora bersama Forkopimda setempat, Rabu (21/9/2022) memang sengaja mengumpulkan seluruh kepala desa, kepala kelurahan, forkopimcam, se-Kabupaten Blora dalam rangka untuk diberikan pengarahan. Yakni terkait perbaikan pendataan penerima bantuan sekaligus memastikan agar bantuan dapat tepat sasaran, serta tanpa adanya pemotongan.
Arahan bahkan disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, Bupati Blora, bersama Forkopimda Blora.
H. Arief Rohman yang akrab disapa Mas Arief meminta agar kasus pemotongan bantuan di Randublatung sebagai peringatan, sekaligus pembelajaran agar tidak terjadi kasus serupa dikemudian hari.
“Kasus di Randublatung kita sepakati untuk melakukan pembinaan, kita sudah panggil dari dinas, dari kepolisian, yang bersangkutan sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Ini sebagai peringatan jangan sampai melakukan hal ini, kalau melakukan hal ini kita sudah tidak tolerir lagi,” tegasnya.
Kedepan, agar bantuan ini bisa lebih tepat sasaran maka upaya perbaikan data akan terus dilakukan.Termasuk dengan melibatkan peran aktif dari BPS, forkopimcam, kades dan kelurahan.
"BPS juga akan terjun secara detail sensus untuk menjadi basis data kita nanti termasuk dari kita juga akan melakukan pendataan ulang agar datanya lebih presisi," ungkapnya.
Bersamaan dengan pengarahan tersebut, BPS Blora juga melakukan sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022. Nantinya pendataan tersebut akan menunjukan data kondisi ekonomi penduduk yang akan membantu pelaksanaan program pemerintah sehingga berjalan efektif.
Masih menurut Bupati, pihaknya akan melakukan pengawasan terus dengan melibatkan Forkopimda dan dinas terkait. Kepala desa dan kepala kelurahan pun juga diminta berkomitmen untuk melakukan perbaikan data.
"Kita juga minta masukan juga mungkin kalau ada info bantuan yang tidak tepat sasaran nanti akan kita tindaklanjuti," pintanya.
Mas Arief menegaskan bahwa kaitannya dengan pendataan ini sangat penting. Ia juga meminta dinas terkait hingga kepala desa untuk mendata kembali yang berhak dan tidak berhak.
Sementara itu, mewakili Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se-Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto menyampaikan bahwa mereka berkomitmen untuk mendukung perbaikan data.
"Kami sepakat dengan teman-teman paguyuban Praja di Kabupaten Blora untuk berbenah khususnya kepada internal agar kita betul sesuai arahan Pak Gubernur bahwa kita adalah pelayan dan pengabdi masyarakat di tingkat desa," ungkap Agung.
(Prokompim/ADY/Red)
